9 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40027

Pemprov DKI Hapus Jabatan Wakil Lurah

Jakarta, Aktual.co — Sebagai upaya rencana perampingan jabatan yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan menghapus jabatan wakil lurah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru saja diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Mengacu pada Perda tersebut, maka dari total keseluruhan sebanyak 8.011 jabatan yang tersedia sebelumnya akan dirampingkan menjadi 6.511 jabatan saja.

“Dalam aturan tersebut, ribuan jabatan akan dirampingkan, termasuk jabatan wakil lurah. Jadi, mulai tahun depan, jabatan wakil lurah ditiadakan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Dikatakan Saefullah bahwa slot untuk jabatan wakil lurah tetap ada, namun untuk pejabatnya ditiadakan, sehingga, nantinya di tingkat kelurahan hanya akan diisi oleh lurah, sekretaris lurah, dan tiga kepala seksi.

“Formasi tersebut rasanya sudah cukup untuk tingkat kelurahan. Apalagi, tahun depan kita sudah mulai menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” ujar Saefullah.

Lebih lanjut, Saefullah menjelaskan secara keseluruhan, terdapat sebanyak 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Meskipun jabatan wakil lurah akan dihilangkan, pihaknya berharap hal tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat.

“Kita berharap pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan secara optimal walau pun tidak ada lagi wakil lurah. Lagi pula kan nanti kita dibantu dengan PTSP,” ungkap Saefullah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

SPBU Asing Akan Menjamur, Pertamina: Kami Siap Bersaing

Jakarta, Aktual.co — Wacana kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis RON 88 (Premium) dan menggantinya dengan RON 92 (Pertamax) seperti yang direkomendasikan tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Pasalnya, jika benar kebijakan tersebut diambil, SPBU asing akan kian menjamur di Indonesia dan berdampak pada SPBU dalam negeri.

“Itu tanggung jawab Pertamina. Kami siap bersaing dengan siapapun,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (30/12).

Di sisi lain, Dwi mengakui bahwa kemampuan produksi kilang Pertamina rata-rata hanya sekitar 40-50 persen dari kebutuhan nasional. Saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan dan upgrading kilang agar produksi bisa meningkat sebesar 80 persen dari kebutuhan nasional.

“Dengan rencana upgrading segala macam akan kita arahkan kepada kebutuhan masyarakat,” kata dia,

Sebelumnya, Ketua II DPP Hiswana Migas, M Ismeth mengatakan jika RON 88 jadi dihapuskan, kompetitor akan semakin banyak. Oleh karenanya,ia berharap agar pengusaha SPBU dalam negeri mendapat perlindungan karena masih menjual RON 88.

“Kalau pengusaha kan punya tanggung jawab untuk menyalurkan BBM subsidi, makanya kita minta selalu diajak bicara. Ini adalah momen yang ditunggu asing, mereka bisa masuk ke kita dengan luasnya,” ujar Ismeth pekan lalu.

Selain itu, kata dia, para pengusaha SPBU dalam negeri masih mengandalkan RON 88 sebagai sumber pendapatan utama dengan marjin Rp210 per liter. Namun, pengeluaran dan pajak usai pencabutan subsidi BBM justru meningkat.

“Marjin tidak naik, sementara pengeluaran, utang, naik, pajak juga naik,. Jadi saat ini terus terang saja pengusaha SPBU sedang sabar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tiga Bencana Pesawat Malaysia dalam Satu Tahun Mengundang Tanya

Jakarta, Aktual.co — Tiga bencana udara (pesawat) Malaysia dalam satu tahun terakhir memicu beberapa teori konspirasi.
Dilansir dari The Sydney Morning Herald, beberapa penjelasan aneh dibahas oleh teori konspirasi, antara lain bahwa kelompok teroris mengumpulkan pesawat untuk kemudian digunakan sebagai rudal, negara adidaya dunia melakukan terorisme ekonomi terhadap Asia, dan seorang jenius yang berniat jahat menguji kemampuannya.
Teori bahwa penumpang QZ8501 menjadi korban teroris juga muncul di internet, seperti yang terjadi pada MH370.
Namun, setelah pesawat menghilang, agen Amerika Serikat mencari tahu dan tak menemukan adanya tanda-tanda ancaman teroris.
Perdana Menteri Tony Abbot menyebutkan bahwa peristiwa hilangnya  AirAsia bukanlah misteri seperti hilangnya MH370 dan tidak seperti MH17 yang ditembak jatuh. Namun, hingga pesawat belum ditemukan masih mengundang tanya ‘apa yang terjadi?’
CEO AirAsia Tony Fernandes menyatakan AirAsia telah mengangkut 220 juta penumpang dalam 13 tahun, dan tak pernah merenggut nyawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Temukan Titik Lokasi, Basarnas Turunkan Puluhan Penyelam

Jakarta, Aktual.co — Kepala Basarnas Marsdya TNI F Henry Bambang Sulistyo mengatakan bahwa puluhan penyelam disiapkan untuk melakukan pencarian di titik lokasi penemuan mayat dan serpihan yang diduga bagian dari pesawat AirAsia QZ8501.
Penyelam ini akan mencari sisa penemuan yang beberapa bagian sebelumnya sudah ditemukan terlebih dahulu.
“Saya sudah siapkan pasukan penyelam untuk saat ini 11 orang penyelam AL dan 10 orang dari badan nasional spesial grup,” kata Henry, Selasa (30/12).
Langkah selanjutnya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Basarnas akan melakukan investigasi dari penemuan tersebut.
Sebelumnya, Basarnas menemukan enam jenazah di perairan Kalimantan Barat, yang diduga merupakan penumpang dari pesawat AirAsia QZ8501, Selasa (30/12).
Dari enam jenazah, tiga jenazah sudah dievakuasi oleh KRI Bung Tomo. Kondisi cuaca di perairan tersebut saat ini hujan ringan dan tim evakuasi sedikit kesulitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berikut Kasus Korupsi Yang Ditangani Kejagung Sepanjang 2014

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang tahun 2014 menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganannya, terdapat kasus yang mencuri perhatian publik. Yang pertama perkara dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013 yang menyeret 7 tersangka.
“Dua tersangka di antaranya sudah dalam proses persidangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana kepada Aktual.co di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/12).
Tersangka itu adalah mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, Dirut PT Mobilindo Budi Susanto, Dirut PT Korindo Motor Chen Chong Kyeong, Direktur PT Ifani Jaya, Agus Sudiarso. Sedangkan dua lainnya yang tengah berproses di persidangan adalah PPK Drajat Adhyaksa, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Setyo Tuhu.
“Kerugian negara dalam kasus ini kurang lebih Rp 54 miliar,” kata Tony.
Selanjutnya, dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Dinkes Kota Tangsel tahun anggaran 2011-2012 yang merugikan negara Rp 22 miliar menyeret tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Kepala Dinkes Tangsel Dadang Mepid, Kabid SDK dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamakrasi, Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi, Komisaris PT Bali Pasifik Pragama Tubagus Chaery Wardhana, Sekretaris Dinkes Banten Neng Ulfah dan Komisaris PT Mitra Karya Herdian Koosnadi.
“Sejumlah aset sudah disita. Yakni, masing-masing satu unit Honda CRV, VW, APV, Camry, Pajero, laptop dan tiga jam tangan,” kata Tony.
Kemudian, kasus pengadaan Bus Gandeng paket I dan II di Dishub DKI Jakarta tahun anggaran 2012 menyeret empat tersangka. Yakni, Gusti Ngurah Wirawan, Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Hasbi Hasibuan pensiunan Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono, serta Gunawan Direktur PT Saptaguna Daya Prima. Aset yang disita Rp 2.020.223.000. Kerugian negara dalam kasus ini lebih kurang Rp 12,9 miliar.
Berikutnya, dugaan penyalahgunaan keuangan untuk pembayaran uang layanan persidangan dan uang layanan penanganan atau penyelesaian laporan masyarakat yang menjerat pegawai Komisi Yudisial Al Jona Kautsar sebagai tersangka.”Saat ini dalam proses penuntutan. Kerugian negara kurang lebih Rp 4 miliar,” ungkapanya.
Kejaksaan juga menyita aset diduga terkait Al Jona. Antara lain, satu unit motor Yamaha Mio, mobil Toyota Kijang, mobil Morris Minor dan uang Rp 37.567.500.
Selain itu, dugaan gratifikasi di Ditjen AHU Kemenkumham yang menyeret dua tersangka. Yaitu, Nur Ali, Kasubdit Badan Hukum pada Ditjen AHU dan Lilik Sri Haryanto, Direktur Perdata pada Ditjen AHU Kemenkumham. Kejagung menyita uang Rp 125 juta, satu blackberry.
Tak kalah menarik adalah dugaan korupsi pengadaan kapal angkutan penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dishub DKI Jakarta 2012 dan 2013, dengan kerugian negara Rp 23 miliar yang menjerat empat tersangka. Yakni Drajat Adhyaksa, Amru Bentara dari swasta, Tri Hendro Surjanto  dan Kamaru Zaman Budiyanto yang merupakan PNS Dishub DKI. Kejagung sudah menyita satu kapal merk KM Catarmaran tipe Catamaran.
Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan Portabel Data Terminal di Kantor PT Pos Indonesia tahun 2012 dan 2013 yang menyeret lima tersangka. Yakni, Dirut PT Pos Indonesia Budi Setiawan, SVP Teknologi Informasi PT Pos Indonesia Budhi Setyaman, Pegawai PT Pos Indonesia Muhajirin, Direktur PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina, dan karyawati PT Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto. Penyidik sudah menyita 1.725 unit PDT.  “Kerugian negara kurang lebih Rp 9,4 miliar,” ujar Tony.
Terakhir, perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2013 yang telah menjerat 3 orang tersangka.
Ketiga tersangka itu yakni Rifig Abdullah selaku pensiunan PNS mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, Noto Hartono dari unsur swasta (mantan Dirut PT Asiana Technologies Lestari) dan mantan Kepala Dinas PU Pemprov DKI Jakarta Periode 2010-2013 Ery Basworo.
“Kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 6 milyar dan telah disita 5 unit Motor Drive,” jelas Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Industri Dukung Pemerintah Pertahankan “Country Branding” Wonderful Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Pelaku industri di Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan country branding Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air.

Hal itu disampaikan oleh praktisi pemasaran Erik Meijer.

Ia menilai Langkah Menteri Pariwisata Arief Yahya mempertahankan country branding Wonderful Indonesia merupakan sebuah keputusan yang jitu karena tidak membuang brand value yang sudah ada.

“Taktik lain yang patut diapresiasi adalah country branding Wonderful Indonesia kini ada versi bahasa Indonesianya yaitu Pesona Indonesia, yang bisa digunakan untuk promosi pariwisata dalam negeri,” kata Erick, Jakarta, Selasa (30/12).

Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan country branding sebagai salah satu upaya untuk memasarkan produk pariwisata agar bisa menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air.

“Country branding memang dibutuhkan dalam praktik bisnis seperti yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya, ini juga berlaku untuk pariwisata Indonesia,” ujarnya.

Erick berpendapat bahwa keputusan Menpar untuk bertahan dengan Wonderful Indonesia membuktikan sosok Arief Yahya sebagai menteri yang sekaligus marketer sejati.

“Pak Arief memakai cara baru dimana country brand akan lebih sering terlihat bahkan menjadi endorser’brand dari masing-masing local brand yang ada. Ini akan meningkatkan brand value dengan sangat cepat. Pak Arif juga mendukung pihak ketiga menggunakan branding Wonderful Indonesia sehingga akan ada multiplier effect nanti,” sebutnya.

Ia menjelaskan, country branding ini merupakan hal penting untuk menjual destinasi. Sebab, Indonesia mempunyai potensi pariwisata yang sebenarnya jauh lebih banyak dan jauh lebih menarik daripada negara-negara tetangga.

“Sayangnya selama ini kita belum berhasil ‘menjual’-nya. Namun sudah mulai kelihatan peningkatannya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain