Jakarta, Aktual.co — Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Dr H Ikhsan Anwari SH MH berpendapat, sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada mendatang berpotensi kediktatoran.
“Dengan Pilkada tak lagi satu paket dengan wakil atau wakil yang dipilih oleh kepala daerah terpilih, maka kepala daerah tersebut bisa diktator,” katanya, di Banjarmasin, Jumat (26/12).
Oleh sebab itu, menurut ahli hukum tatanegara pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) tersebut, perlu aturan untuk mengantisipasi kemungkinan munculkan kediktatoran dari kepala daerah.
Pasalnya, lanjut alumnus program doktor ilmu hukum pada Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur itu, karena wakil atas penunjukan dari dirinya, maka tak menutup kemungkinan kepala daerah berbuat sekehendak hati.
“Tidak tertutup kemungkinan saat dalam perjalanan, wakil kepala daerah ‘diberhentikan’ oleh kepala daerah karena tidak sejalan atau bertentangan dengan dia. Oleh sebab itu perlu aturan yang jelas,” katanya.
Mengenai jumlah wakil kepala daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) 102 tahun 2014 yang merupakan perusaturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014, dia menyatakan, belum sependapat.
Ia berpendapat, penetapan jumlah wakil kepala daerah sebaiknya berdasarkan kompleksitas atau intensitas permasalahan daerah tersebut. “Kalau memang kompleksitasnya tidak terlalu berat atau intensitas tak banyak, mungkin wakil kepala daerah ditiadakan saja,” ujarnya.
“Kan ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana pembangunan dan kebijakan kepala daerah. Di sini dituntut kemampuan kepala daerah dalam memanej,” lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.
Persoalan lain, menurut dia, terkait dengan efesiensi anggaran. “Dengan adanya wakil kepala daerah, apalagi sampai dua orang bisa memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” lanjut Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unlam itu.
“Misalnya tunjangan kehormatan serta keperluan sarana dan prasarana penunjang sebagai wakil kepala daerah. Dana tersebut mungkin akan lebih banyak manfaat untuk pembangunan,” demikian Ikhsan Anwari.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pemukiman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mulai kebanjiran akibat hujan deras yang terjadi sepanjang Kamis (25/12) malam.
Retno (30), warga Gang Desa Alang-Alang Lebar, Palembang, di Palembang, Jumat (26/12), mengatakan sejak pukul 03.00 WIB air sudah memasuki rumahnya dengan ketinggian sekitar 50 centimeter.
Kondisi itu, mengakibatkan peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan kursi sudah tidak bisa diselamatkan lagi.
Dia mengatakan kawasan pemukiman yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuasin tersebut, telah menjadi langganan banjir sejak awal era 2000-an.
Banjir dipicu maraknya pembangunan rumah toko (ruko) tanpa dilengkapi dengan saluran air yang memadai.
Ia mengatakan banjir terparah terjadi 2012, di mana ratusan rumah warga menjadi korban banjir yang ketinggiannya mencapai lebih dari satu meter.
Pada 2004, juga terjadi banjir parah di kawasan tersebut sebagai dampak hilangnya kawasan resapan air. Aries (50), warga Bukit Besar mengatakan banjir setinggi sekitar 30 centimeter juga terjadi di pemukiman warga di daerah itu.
“Hujan deras yang tak berhenti mengakibatkan genangan air yang sampai pagi masih mencapai 30 centimeter,” katanya.
Dia mengatakan sejak lama telah mengantisipasi air masuk rumah dengan meninggikan bangunan. “Meskipun genangan air cukup tinggi tetapi tidak masuk rumah,” katanya.
Antisipasi banjir juga telah dilakukan dengan mengoptimalkan kolam-kolam ikan sebagai tempat penampungan air sementara di pekarangan rumah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dipenghujung tahun 2014 menjadi tahun politik yang paling ‘panas’ di Indonesia, ada dua hajat besar yang digelar  rakyat Indonesia Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres). 
Sengitnya pertarungan politik dalam penyelenggaraan lima tahunan sangat kental suasana rivalitas pasangan capres-cawapres untuk mengganti pemerintahan dua tahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI keenam.
Tak hanya itu, sejumlah peristiwa politik pascaPilpres pun ikut serta mewarnai kancah dunia partai. Terutama, ikhwal dideklarasikannya koalisi permanen atau koalisi merah putih (KMP) oleh para elit partai politik yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, di Komplek Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7) sore.
Bila dicermati, disinilah muncul pembagian dua kubu secara politik, layaknya dua partai yang berkuasa di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, yakni, partai Demokrat dan Republik.
Ya, KMP yang diisi oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, tidak seperti partai pendukung pemerintah, yang tidak mendeklarasikan koalisi, seakan sebutan bagi partai pendukung menjadi koalisi Indonesia hebat (KIH). Lantaran, mengutip dari tagline PDI Perjuangan ‘Indonesia Hebat’.
KIH pun hanya beranggotakan empat partai, yakni PDI-P, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Dagelanan politik dalam memperebutkan ‘kekuasaan’ pun terlihaat jelas, meski dari kacamata orang awam sekalipun. Yakni, di dalam pemilihan pimpinan parlemen, dari DPR, MPR RI, hingga pada pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pascapelantikan Presiden
Suhu politik pun sempat mereda ketika Jokowi sebagai presiden terpilih melakukan pertemuan dan menyambangi kediaman ayahanda calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara No.4, Jakarta Selatan, pagi ini pukul 10.00 WIB, Jumat (17/10) pagi. Dimana sebelumnya, pada Selasa (14/10), Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Menteng, Jakarta Pusat.
Namun itu, tidak membuat serta merta hawa politik yang kian ‘panas’ kembali terasa, setelah Jokowi dan Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, pada Senin (20/10) dihadapan Majelis Permusyawartan Rayat (MPR) RI.
Pemerintah pasti punya kepentingan kepada partai politik. Pemerintah punya cara sendiri atau paling tidak, mengharapkan figur tertentu yang memimpin sebuah parpol 
Nah, konflik partai politik pun terjadi yang diduga pemerintah ikut andil dalam dalam konflik parpol ini. 
Seperti konflik internal partai belambang ka’bah (PPP), antara kubu Sekjen Muhammad Romahurmuziy (Romi) dengan Ketua PPP Suryadharma Ali (SDA). Pasalnya, kubu Romi ‘condong’ untuk merapat kepada pemerintahan dengan keluar dari KMP, dimana sikap itu berbeda dengan SDA yang ingin PPP tetap sebagai bagian KMP untuk menjadi “oposisi” pemerintah.
Keinginan PPP dari kubu Romi pun disambut baik oleh pemerintah dengan langsung mengeluarkan surat penetapan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. 
Kemudian, jelang akhir tahun masyarakat Indonesia juga disuguhkan konflik Partai Golkar. Partai beringin ini diterpa badai yang dilakukan oleh elit partainya.
Tak jauh beda dengan konflik PPP, konflik di Golkar pun tak jauh dari dugaan adanya campur tangan pemerintah.
Diketahui, konflik golkar ini menjadi ada dua kubu kepemimpinan yang diklaim masing-masing dari hasi munas yang sah. Kedua kubu itu yakni Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakrie.
Selain itu, perseteruan sengit pun langsung merambat di parlemen, dimana kubu KIH untuk pertama kalinya mengeluarkan mosi tidak percayanya pada kepemimpinan Setya Novanto Cs sebagai ketua DPR RI, pada Jumat (31/10) siang.
Alhasil, membuat pengawasan terhadaap pemerintah yang menjadi tugas dewan pun terbengkalai dengan terjadinya dualisme parlemen, hingga pada pernyataan dibentuknya pimpinan DPR RI tandingan.
Namun, desakan publik membuat ego para politisi senayan ini pun seakan berfikir untuk berdamai dengan mengakomodir partai pendukung pemerintah masuk dalam strutur pimpinana komisi dan AKD. Hingga, melukan perubahan UU MD3 dan tata tertib DPR RI.
Keterbelahan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dipertikaikan kedua koalisi tak lebih dari kursi, kursi, dan kursi—bukan kerja, kerja, kerja. Semua tahu, Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan DPR, bahkan juga MPR. Semua kursi pimpinan komisi juga diborong KMP.
Apa lacur kursi-kursi itu, plus meja-mejanya sekalian, malah dijungkirbalikkan dalam aksi protes pada sidang paripurna DPR di tahun 2014. Ini ”kemajuan” karena sebelum ini kursi empuk dan meja panjang lebih sering dipakai untuk tidur.
Kendati demikian, kini para dewan wakil rakyat itu sedang melakukan reses untuk menyambangi para konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.
Akan tetapi, berakhirnya masa reses nanti, para dewan pun akan disambut dengan pembahasan Perppu Pilkada langsung yang tengah berpolemik dalam dukungan atau tidak, kita lihat saja dalam sidang rapat paripurna tahun ke dua itu, apakah satu suara dalam putusannya atau tidak?.
Politik di tahun 2014, Ibarat pertandingan sepak bola, kita rakyat penonton ingin menyaksikan pertandingan bermutu antara ”kesebelasan eksekutif melawan kesebelasan legislatif”. Namun, kita penonton telanjur kecewa meninggalkan stadion karena kesebelasan legislatif ”bermain kurang sportif”.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengeksekusi dua narapidana pada bulan ini dari enam terpidana mati. Karena sudah terpenuhi semua hak hukum dan persyaratan lainnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana mengatakan, kedua terpidana mati tersebut berinisial GS dan TJ yang sudah semua persyaratannya terpenuhi, termasuk Peninjauan Kembali (PK).
GS merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berencana di Jakarta Utara (Jakut) yang saat ini tengah menunggu waktu pelaksanaan eksekusi.
“GS saat ini tinggal menentukan waktu pelaksanaan dan direncanakan akan dilaksanakan di Nusakambangan,” ujar Tony di Jakarta, Jumat (26/12).
Sedangkan TJ, merupakan terpidana mati asal Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) yang juga saat ini tinggal menunggu waktu pelaksanaan eksekusi di Nusakambangan.
“TJ saat ini tengah dalam proses penentuan pekaksanaan dan direncanakan akan dilaksanakan pula di Nusakambangan.”
Terkait rencana eksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, tim jaksa eksekutor telah mengantongi izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk menjadikan Nusakambangan sebagai tempat eksekusi mati kedua terpidana tersebut.
Sedangkan dua terpidana mati yang merupakan warga negara asing, meski semua hak hukum dan hak-hak lainnya telah terpenuhi, namun tim jaksa eksekutor masih terkendala soal koordinasi dengan pihak perwakilan negara dan keluarganya.
“Dua terpidana mati yang lain, masih terkait narkotika, keduanya warga negara asing (WNA) atas nama ND kewarganegaraan Malawi dan terpidana MACM warga negara Brazil, kita masih menunggu proses akhir menyangkut kewajiban tim eskekutor untuk menyampaikan rencana eksekusi mati tersebut ke perwakilan negara setempat.”
Untuk mengurus hal tersebut, Tony tidak bisa memastikan kapan hal itu bisa diselesaikan. Namun demikian, jika urusannya sudah selesai, maka kedua WNA itu akan dieksekusi. “Kalau besok selesai, ya langsung dieksekusi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu