Jakarta, Aktual.co — Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2014 telah menjatuhi hukuman disiplin kepada 22  aparatur negara. Hukuman tersebut berdasarkan empat kali proses sidang yang dilakukan sepanjang Oktober sampai November. Sebanyak lima di antara mereka diberhentikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tiga orang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dua orang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS,” demikian sebagaimana tertulis dalam rilis Rekapitulasi Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Triwulan IV, Rabu (24/12).

Sepanjang tahun 2014, DPK Biro Kepegawaian Setjen Kemenag telah memberhentikan 45 aparaturnya. Selain itu, 21 orang juga dibebaskan dari jabatannya. Disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rilis tersebut juga dijelaskan bahwa jenis hukuman disiplin pegawai dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tingkat ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin tingkat ringan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari (teguran lisan), atau selama 6 – 10 hari (teguran tertulis), atau selama 11 – 15 hari (pernyataan tidak puas secara tertulis).

Hukuman tingkat sedang terdiri atas: penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama satu tahun, penundaan Kenaikan Pangkat (KP) selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Hukuman ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 – 20 hari (penundaan KGB), atau selama 21 – 25 hari (penundaan KP), atau selama 26 – 30 hari (penurunan pangkat). Adapun yang termasuk dalam hukuman disiplin tingkat berat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Hukuman disiplin tingkat berat ini antara lain diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 – 35 hari (penurunan pangkat), atau PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 – 40 hari (pemindahan dalam rangka penurunan pangkat), atau selama 41- 45 hari (pembebasan dari jabatan), atau PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Meskipun dilanda musibah bencana erupsi Gunung Sinabung dan masih tinggal di tempat pengungsian, para pengungsi erupsi Gunung Sinabung tetap merayakan hari Natal dengan sukacita.
“Pengungsi merayakan Natal di pos pengungsian di Posko Utama Pendopo Bupati dan di gereja,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Kamis (25/12).
Ia mengatakan masyarakat Karo memiliki nilai-nilai tradisi yang kuat untuk merayakan perayaan-perayaan apapun, salah satunya perayaan Natal yang merupakan hari besar mereka. “Banyak bingkisan yang mereka terima pengungsi dari gereja maupun dari pihak luar,” ujarnya.
Erupsi Gunung Sinabung yang sudah terjadi sejak September tahun 2013 lalu sepertinya sudah membuat masyarakat Karo terbiasa dengan melakukan berbagai kegiatan di pengungsian. Saat ini, status Gunung Sinabung masih berada di level III atau Siaga. Pada Rabu kemarin, (24/12), tercatat terjadi guguran sebanyak 75 kali dan 2 kali awan panas guguran dengan jarak terjauh 2.000 meter ke selatan dan 2.000 meter ke tenggara. Guguran lava pijar dari puncak sejauh 1.500 meter ke selatan.
“Jumlah pengungsi saat ini ada 2.443 jiwa dari 795 KK dan berada di 7 titik pengungsian. Ketersediaan logistik dan peralatan mencukupi, begitu pula dengan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi terlayani dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan 50 unit rumah untuk relokasi di kawasan Siosar sudah selesai 99 persen. Rumput-rumput di halaman rumah juga sudah ditanam. Jaringan listrik dari jalan raya menuju lokasi sebagian sudah terpasang. “Pembangunan jalan sepanjang 9 km juga sudah hampir selesai,”paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyebutkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun.

Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, kata Yuddy, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar dari tidak menyelenggarakan rapat di hotel.

“Jika dikalikan jumlah Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab, penghematannya dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun,” kata Yuddy dalam keterangan yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Kamis (25/12).

Yuddy Chrisnandi menyampaikan penjelasan itu di ruang kerjanya, di Jakarta, Rabu (24/12), saat menerima Wali Kota Bogor Arya Bima bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Sosial dan pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Bogor yang meminta penjelasan mengenai kebijakan Kementerian PANRB terkait larangan pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel.

Arya Bima mengungkapkan bahwa kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel berdampak pada penurunan pendapatan Pemerintah Kota Bogor, meskipun dia mendukung agenda reformasi birokrasi terkait efisiensi dan potongan biaya-biaya yang tidak logis seperti biaya perjalanan dinas, studi banding, pengadaan mobil dinas, dan pengadaan operasional kepala daerah.

Namun, kata Arya, kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel memiliki dampak yang berkelanjutan, mengingat pendapatan Kota Bogor paling besar dari sektor perhotelan, di mana lebih dari 50 persen bergantung pada kegiatan pemerintahan.

Selain itu, menurut Bima, kebijakan itu juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perhotelan.

“Saat ini saja sudah ada 200 pekerja yang kena PHK karena hotel sudah tidak mampu lagi menampung mereka dengan pendapatan yang semakin berkurang,” kata Arya.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memahami permasalahan yang dihadapi oleh Wali Kota Bogor dan PHRI. Ia mengungkapkan, seusai menerbitkan peraturan tersebut, banyak protes yang diterimanya, khususnya dari pihak yang memiliki bisnis perhotelan.

“Saya memahaminya karena rekan-rekan saya yang memiliki bisnis perhotelan juga mengeluhkan hal yang sama. Ibarat minum obat yang rasanya pahit dan bahkan bisa sampai muntah, tapi nanti pasti akan sembuh. Begitu pula dengan kebijakan ini, karena manfaatnya akan sangat besar untuk rakyat,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, dana penghematan itu bisa dipakai untuk program yang lebih bermanfaat langsung untuk rakyat banyak. “Belum lagi dari pengurangan subsidi BBM,” katanya.

Yuddy memberikan sejumlah solusi mengurangi dampak yang sangat signifikan itu.

Pertama, Menteri Pariwisata sudah merancang serangkaian program menggenjot wisatawan domestik dan asing untuk mengejar target 10 juta wisatawan pada 2015.

“Jadi, tiga sampai empat bulan ke depan situasi yang masih ‘berdarah-darah’ ini nantinya akan sembuh sendiri,” kata Yuddy.

Kedua, Yuddy menyarankan Pemerintah Kota Bogor membuat kegiatan wisata nusantara yang dapat menarik para wisatawan domestik dan asing, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, Wonosobo, Banyuwangi, dan sejumlah kota lainnya yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan nasional dan internasional.

“Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak untuk sektor perhotelan. Karena kalau ‘event’ di tingkat nasional di mana Pemda sebagai ‘event organizer’ dan mengakomodasi kehadiran turis asing dengan bekerja sama dengan pihak hotel maka saya yakin itu bisa mendongkrak pendapatan daerah,” katanya.

Ia menegaskan revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi ini memang merupakan terapi kejut (shock therapy).

“Dulu setiap ganti menteri bisa ganti mobil, sekarang sudah berubah. Jadi jalankan saja yang menjadi kebijakan pemerintah ini,” ujar Yuddy.

Seusai mendengarkan penjelasan Menteri, Wali Kota Bogor dapat memahami kebijakan tersebut dan melakukan langkah-langkah kreatif mengatasi masalah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kembali menemukan dua jenazah korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Catur Subandrio mengatakan bahwa jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut ditemukan di dalam mobil yang tertimbun longsor.

“Awalnya, petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat hendak mengangkat mobil yang tertimbun longsor, namun ternyata di dalamnya terdapat dua jenazah. Saat ini, teman-teman di lapangan sedang berusaha mengidentifikasi,” katanya, Kamis (25/12).

Dengan ditemukannya dua jenazah tersebut, kata dia, secara keseluruhan jenazah korban longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, yang ditemukan sebanyak 97 orang.

Terkait penanganan terhadap pengungsi, dia mengatakan bahwa saat ini, warga yang tidak terdampak langsung bencana tanah longsor telah meninggalkan tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa titik salah satunya Kantor Kecamatan Karangkobar.

Sementara warga yang terdampak langsung bencana longsor, kata dia, saat ini telah menempati hunian sementara (huntara) berupa rumah-rumah warga yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

“Hanya saja, saat ini kami kesulitan mencari lahan untuk relokasi. Ada yang cocok tapi warga tidak setuju karena lokasinya terlalu jauh, ada yang dekat tetapi harganya selangit,” katanya.

Menurut dia, lahan untuk relokasi yang dinilai masyarakat terlalu jauh dari Dusun Jemblung berlokasi di Desa Karanggondang, Kecamatan Karangkobar.

Sementara untuk lahan di Karangkobar Gunung dan Desa Ambal, kata dia, masih dalam tahap negosiasi karena harganya mendadak naik melampaui nilai jual objek pajak (NJOP).

Bencana tanah longsor yang melanda Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, pada hari Jumat (12/12), sekitar pukul 17.30 WIB, menimbun sekitar 35 rumah warga.

Sementara jumlah warga Dusun Jemblung yang tertimbun longsor diperkirakan mencapai 108 orang. Jumlah tersebut belum termasuk warga luar Dusun Jemblung yang kebetulan melintas saat bencana itu terjadi.

Dalam operasi pencarian korban longsor yang dilaksanakan hingga hari Minggu (21/12) sebanyak 95 jenazah berhasil ditemukan, 64 jenazah di antaranya teridentifikasi sebagai warga Dusun Jemblung.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid