Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Patridge Rudolf Renwarin menyebut, tim investigasi dari Mabes Polri masih mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi mata terkait kekerasan di Kabupaten Paniai pada Desember 2014.
“Tim investigasi dari Mabes Polri masih bekerja. Mereka sendiri mungkin masih perlu pemeriksaan lengkap, termasuk pemeriksaan atau hasil dari forensik,” kata Kombes Pol Patridge di Kota Jayapura, Papua, Kamis (8/1).
Dia memastikan, jika bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi di lapangan didapatkan, maka Mabes Polri baru bisa mengumumkan hasil investigasinya. “Itu yang nanti akan disampaikan ke kita, baru kami (Polri) bisa ekspos. Tapi saya pikir ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan karena sampai sekarang kami belum menemukan (mengarah) kepada siapa tersangkanya.”
Dia juga mengaku menerima masukan dari Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Mee (IPME), Dewan Adat Daerah Paniai, tokoh agama dan masyarakat yang menuding jika kasus kekerasan itu juga melibatkan satgas dari Biak Numfor yang diduga melepaskan tembakan dari atas tower.
“Iya baik, terima kasih jika ada informasi seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi masukkan juga untuk tim investigasi dari Mabes Polri tentunya. Tapi kalau untuk mengatakan pihak si A, B dan C terlibat, itu semua orang bisa menyampaikan demikan, namun nanti fakta sesungguhnya yang dikumpulkan sementara ini yang akan berbicara.”
Mantan Kapolres Sarmi dan Merauke itu menyebut hingga sejauh ini, masyarakat di Paniai masih enggan untuk bersaksi atas peristiwa yang menewaskan empat warga dan melukai belasan orang lainnya itu.
“Masih terlalu banyak orang yang harusnya menjadi saksi tetapi masih tutup mulut. Kami berharap dengan berjalannya waktu, fakta itu bisa secepatnya terungkap, dan didapatkan fakta sebenarnya.”
Ketika disinggung batas waktu untuk kerja tim investigasi, Patrideg tidak menjawab secara langsung, namun dia berharap jika warga mengetahui kejadian itu dan memiliki bukti dapat menyampaikan kepada polisi. “Mereka (tim investugasi Mabes Polri) masih bekerja, masih berjalan terus untuk proses penyelidikan dan penyidikan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komnas HAM Pusat Nur Otto Abdullah menilai, sikap Kepolisian Daerah Papua dalam mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) Ayub Waker di Timika, Kabupaten Mimika berlebihan.
“Saya kira (pengerahan 1.576 aparat gabungan) itu kan mencerminkan sikap yang berlebihan. Nantinya emosinya lebih tinggi dari profesionalitasnya, begitu,” kata Nur Otto Abdullah ketika dihubungi, Kamis (8/1).
Menurut Nur meskipun hal itu atas restu atau perintah Kapolri Jenderal Pol Sutarman, seharusnya jajaran kepolisian di wilayah Papua bisa bersikap profesional dalam menangani kekerasan yang terjadi.
“Terlepas dari itu (izin Kapolri). Itu (pengerahan ribuan pasukan) menunjukkan emosi yang tinggi dari profesionalitas, karena hal itu bisa kita bandingkan untuk kasus di Paniai (yang belum terungkap).”
Mengenai beredarnya isu pembakaran rumah, gubuk atau pun honai di sekitar Kampung Utikini oleh aparat keamanan yang melakukan pengejaran KKB Ayub Waker, Nur Otto mengatakan jika hal itu benar, dan termasuk dalam suatu operasi.
Maka hal itu bisa berpeluang terjadi pelanggaran HAM berat. “Berarti, jika hal itu benar terjadi dalam sebuah operasi, itu mungkin indikasi kuat terjadi pelanggaran HAM itu cukup kuat. Karena hal seperti itu termasuk pelanggaran HAM berat.”
Dia mengatakan, kekerasan di Timika, seharusnya Polri menunjukkan kadar profesionalitas, bukan emosi dan lebih mengedepankan upaya hukum positif dan bersikap dan bertindak yang terukur.  “Seharusnya kasus di Timika dan di Paniai, Polri bersikap profesional, artinya mereka harus tetap dapat menangkap pelaku dan dibawa untuk proses hukum.”
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengungkapkan sebanyak 1.576 aparat gabungan Polri-TNI dikerahkan untuk mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ayub Waker yang menembak mati dua brimob dan seorang security Freeport.
“Operasi penegakkan hukum atau operasi kontijensi adalah operasi yang diperintahkan langsung oleh Kapolri pascapenembakan dua anggota Brimob dan seorang security Freeport,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende saat menggelar jumpa pers di Aula Rupatama Mapolda di Kota Jayapura, Rabu (7/1) sore.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Ronny Frangky Sompie mengatakan anggotanya siap menjaga dan berpatroli di sekitar kantor media di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah kantor majalah Charlie Hebdo, Prancis, diserang kelompok bersenjata pada Rabu 7 Januari 2015.

Menurut Ronny, polisi akan memantau kantor media yang pemberitaannya banyak mengangkat isu terorisme dan milisi Negara Islam Irak Suriah (ISIS). “Baik dalam konten berita maupun karikatur,” kata Ronny, Kamis (8/1).

Ronny mengatakan serangan di Prancis membuat kewaspadaan polisi terhadap ISIS semakin menguat. Menurut dia, Polri akan menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan maupun ancaman ISIS.

Ronny juga mengimbau kantor media untuk memperketat keamanan. Dia mengatakan petugas keamanan kantor media harus semakin waspada dan mengecek orang maupun barang yang masuk ke kantor tersebut. “Lebih bagus jika ada security door,” ujarnya.

Serangan terhadap kantor majalah mingguan Charlie Hebdo menewaskan 12 orang, termasuk 4 kartunis, dan redaktur. Majalah kontroversial itu diduga diserang oleh kelompok fundamentalis, setelah memuat kartun yang menyindir milisi ISIS.