Malang, Aktual.co — Kepala Satpol PP Kota Malang, Subkhan menyebutkan spanduk berisi ‘larangan ucapan natal bagi umat muslim tidak berijin,’ dan memerintahkan tim untuk segera mencopot seluruh spanduk tersebut.
“Tindakan dari Satpol selaku petugas ya mencopot itu, karena tidak ada izinnya,” kata Subkhan, Rabu (24/12).
Sejak pagi tadi, sebenarnya Satpol PP telah mencopot sekitar 30 baliho, dan terus berlangsung sampai semua dilepas. “Dalam pencopotan, kami berkoordinasi dengan petugas ketertiban di kecamatan,” kata dia.
Pemasangan spanduk itu dipasang sebanyak 20-30 buah per kecamatan sehingga jumlahnya diprediksi ratusan.
“Ini sangat mengganggu ketertiban dalam pemasangan baliho, kami segera bertindak.”
Sebelumnya, spanduk larangan bagi umat Muslim agar tidak mengucapkan Selamat Natal dan menolak gerakan memakai topi Santa, terpasang di beberapa titik di Kota Malang.
Pantauan dilapangan, beberapa spanduk bertuliskan “Muslim yang baik tidak mengucapkan selamat natal serta tidak merayakan natal dan tahun baru” terpampang di berbagai ruas jalan seperti depan SMPN 5.
Spanduk berukuran sedang ini sontak menjadi perhatian para pengguna jalan yang kebetulan melintas.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencatat satu perusahaan mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2015 sebesar Rp1.460.500.
“Masih satu perusahaan yang minta penangguhan UMK, yakni Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, sedangkan perusahaan lainnya menyatakan kesanggupan membayar sesuai UMK,” kata Kepala Disnakertrans Jember Ahmad Hariyadi, di Jember, Rabu (24/12).
Menurut dia, jumlah perusahaan di Jember sebanyak 745 perusahaan, namun sejauh ini baru satu perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2015.
“Kami akan melihat hasil audit keuangan PDP Kahyangan, apakah memang perusahaan tersebut dalam kondisi krisis, sehingga tidak bisa membayar karyawannya sesuai UMK atau justru sebaliknya,” paparnya.
Disnakertrans Jember sudah melakukan sosialisasi kepada sekitar 200 perusahaan terkait dengan penerapan UMK tahun 2015, sehingga diharapkan seluruh perusahaan bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan kesehatan,” tuturnya.
Perusahaan yang berskala besar, menengah dan kecil harus mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan paling lambat 1 Januari 2015.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, M. Sujatmiko, mengatakan pihaknya masih memproses pengajuan penangguhan UMK karena kondisi keuangan perusahaan terancam bangkrut.
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor independen sudah melakukan audit keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: