7 Januari 2026
Beranda blog Halaman 40303

Mantan Ketua KPK Ditunjuk Jadi Komisaris Utama BJB

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, dan Ahmad Irfan menjadi Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) dalam RUPS Luar Biasa 2014 bank pembangunan daerah itu.
“Pada akhir 2014 Bank BJB memiliki formasi lengkap di jajaran komisaris dan direksi, semoga BJB dapat melangkah lebih maju dan baik di tahun depan,” kata Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan sebagai pemegang saham terbesar BJB, di Bandung, Sabtu (20/12).
RUPS Luar Biasa 2014 Bank BJB pada Jumat (19/12) berlangsung alot dari pagi hingga malam hari dengan agenda perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus.
“Kami berharap dengan bergabungnya Taufiqurrahman Ruki yang mantan Ketua KPK dan Ahmad Irfan menjadi Dirut yang baru bisa memberikan spirit untuk menjadikan Bank BJB lebih dinamis,” katanya.
Sementara itu berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang dihadiri oleh para pemegang saham Bank BJB, selain menetapkan Ahmad Irfan sebagai direktur utama, juga menetapkan enam direksi lainnya yakni Zaenal Aripin, Agus Gunawan, Nia Kania, Benny Santoso Fermiyanti dan Suartini. Ahmad Irfan sebelumnya menjabat sebagai direktur komersial.
Sedangkan dewan komisaris BJB yang baru, selain Taufikurahman Ruki sebagai komisaris utama, juga menetapkan dua komisaris yakni Wawan Ridwan (Sekda Jabar) dan Muhadi, serta empat komisaris independen yakni Ahmad Baraba, Yayat Sutaryat, Klemi Subiyantoro dan Rudhyanto Mudopo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Setelah Tenggelamkan Kapal Asing, Kini Menteri Susi Sasar Nelayan Lokal Nakal

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan pemerintah tetap memberlakukan peraturan keras terhadap nelayan asing yang kedapatan mencuri ikan, di perairan Indonesia termasuk dengan cara menenggelamkan kapal-kapal mereka.
“Pemerintah tetap berkomitmen akan terus membuat aturan memproteksi laut Indonesia tak kecuali di Kabupaten Simeulue agar tidak terus dijarah dan ‘dijajah’ nelayan asing,” kata Menteri Susi, di tempat pendaratan ikan Desa Lugu, Kabupaten Simelue, Aceh, Sabtu (20/12).
Untuk itu, kata Susi, pemerintah akan menambah armada kapal patroli bagi TNI AL dan juga pihak-pihak sipil yang terlibat melakukan penjagaan ekosistem laut Indonesia pada tahun 2015.
Selain akan melakukan proteksi bagi pelaku Ilegal fishing dari nelayan asing, Susi yang akrab disapa di Kabupaten Simeulue dengan sebutan “Susi Air” menyatakan, juga memberlakukan aturan tegas bagi nelayan Indonesia sendiri yang tidak perduli lingkungan laut.
Susi meminta bagi nelayan Simeulue dan Indonesia yang selama ini menangkap ikan dengan menggunakan potasium, dinamit, trawl dan yang sifatnya memusnahkan ikan dari yang besar hingga yang kecil serta merusak ekosistem untuk segera berhenti.
“Termasuk yang menggunakan cara penangkapan dengan bagan agar segera beralih, karena akan membuat ikan-ikan kecil musnah,” tegas Susi.
Ia mengharapkan nelayan dan rakyat bersama-sama untuk menjaga kelestarian laut, karena kekayaan bahari Indonesia sangat luar biasa.
“Laut adalah masa depan kita,” jelas Susi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Setelah Tenggelamkan Kapal Asing, Kini Menteri Susi Sasar Nelayan Lokal Nakal

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menegaskan pemerintah tetap memberlakukan peraturan keras terhadap nelayan asing yang kedapatan mencuri ikan, di perairan Indonesia termasuk dengan cara menenggelamkan kapal-kapal mereka.
“Pemerintah tetap berkomitmen akan terus membuat aturan memproteksi laut Indonesia tak kecuali di Kabupaten Simeulue agar tidak terus dijarah dan ‘dijajah’ nelayan asing,” kata Menteri Susi, di tempat pendaratan ikan Desa Lugu, Kabupaten Simelue, Aceh, Sabtu (20/12).
Untuk itu, kata Susi, pemerintah akan menambah armada kapal patroli bagi TNI AL dan juga pihak-pihak sipil yang terlibat melakukan penjagaan ekosistem laut Indonesia pada tahun 2015.
Selain akan melakukan proteksi bagi pelaku Ilegal fishing dari nelayan asing, Susi yang akrab disapa di Kabupaten Simeulue dengan sebutan “Susi Air” menyatakan, juga memberlakukan aturan tegas bagi nelayan Indonesia sendiri yang tidak perduli lingkungan laut.
Susi meminta bagi nelayan Simeulue dan Indonesia yang selama ini menangkap ikan dengan menggunakan potasium, dinamit, trawl dan yang sifatnya memusnahkan ikan dari yang besar hingga yang kecil serta merusak ekosistem untuk segera berhenti.
“Termasuk yang menggunakan cara penangkapan dengan bagan agar segera beralih, karena akan membuat ikan-ikan kecil musnah,” tegas Susi.
Ia mengharapkan nelayan dan rakyat bersama-sama untuk menjaga kelestarian laut, karena kekayaan bahari Indonesia sangat luar biasa.
“Laut adalah masa depan kita,” jelas Susi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Janji Bangun Sekolah Untuk Anak TKI

Jakarta, Aktual.co —  Konsulat RI Tawau Negeri Sabah, Malaysia, menyatakan Mendikbud Anies Baswedan berjanji akan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk anak-anak warga negara Indonesia yang bekerja di Tawau.
“Sekolah terpadu ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak TKI yang ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya,” kata Konsul RI Tawau Mohammad Soleh, di Nunukan, Sabtu (20/12).
Pembangunannya ditempatkan di Pulau Sebatik (Indonesia), karena pulau tersebut berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, dan mudah dijangkau dengan waktu hanya 15 menit dari Pelabuhan Tawau, Malaysia.
“Pemerintah akan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan untuk menampung anak-anak WNI yang bekerja di wilayah Tawau,” katanya.
Muhammad Soleh melanjutkan, anak-anak TKI yang saat ini sedang menempuh pendidikan informal di sejumlah “community learning center” (CLC) di Negeri Sabah memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan namun terkendala tidak adanya sekolah formal di negara itu.
Selain itu, keinginan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik itu sebagai modal pengembangan sumber daya di perbatasan serta menampung anak-anak WNI yang berada di wilayah Tawau.
Konsulat RI Tawau merilis jumlah anak WNI yang telah mendapatkan layanan pendidikan yakni 10.935 orang pada 134 pusat bimbingan “humana”, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Malaysia bekerja sama dengan Konsulat RI Tawau dan CLC.
Kemudian, jumlah CLC SD (paket A) yang berada di wilayah Tawau sebanyak 21 buah dengan daya tampung 1.925 anak WNI atau TKI dan CLC SMP (paket B) sebanyak sembilan buah dengan menampung 1.004 anak

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Janji Bangun Sekolah Untuk Anak TKI

Jakarta, Aktual.co —  Konsulat RI Tawau Negeri Sabah, Malaysia, menyatakan Mendikbud Anies Baswedan berjanji akan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk anak-anak warga negara Indonesia yang bekerja di Tawau.
“Sekolah terpadu ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak TKI yang ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya,” kata Konsul RI Tawau Mohammad Soleh, di Nunukan, Sabtu (20/12).
Pembangunannya ditempatkan di Pulau Sebatik (Indonesia), karena pulau tersebut berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, dan mudah dijangkau dengan waktu hanya 15 menit dari Pelabuhan Tawau, Malaysia.
“Pemerintah akan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan untuk menampung anak-anak WNI yang bekerja di wilayah Tawau,” katanya.
Muhammad Soleh melanjutkan, anak-anak TKI yang saat ini sedang menempuh pendidikan informal di sejumlah “community learning center” (CLC) di Negeri Sabah memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan namun terkendala tidak adanya sekolah formal di negara itu.
Selain itu, keinginan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sekolah terpadu di Pulau Sebatik itu sebagai modal pengembangan sumber daya di perbatasan serta menampung anak-anak WNI yang berada di wilayah Tawau.
Konsulat RI Tawau merilis jumlah anak WNI yang telah mendapatkan layanan pendidikan yakni 10.935 orang pada 134 pusat bimbingan “humana”, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Malaysia bekerja sama dengan Konsulat RI Tawau dan CLC.
Kemudian, jumlah CLC SD (paket A) yang berada di wilayah Tawau sebanyak 21 buah dengan daya tampung 1.925 anak WNI atau TKI dan CLC SMP (paket B) sebanyak sembilan buah dengan menampung 1.004 anak

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Perubahan Kurikulum Picu Korupsi, Pengamat LIPI: Laporkan ke KPK

Jakarta, Aktual.co — Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani mengatakan anggaran pendidikan yang tidak akuntabel merupakan hal yang sangat mudah untuk diselewengkan.
“Selama ini anggaran pendidikan di Indonesia cukup besar. Bila tanpa ada sistem yang akuntabel akan semakin meningkatkan peluang terjadinya korupsi,” kata Titik Handayani saat dihubuni di Jakarta, Sabtu (20/12).
Ia menilai selama ini pendidikan di Indonesia juga tidak memiliki arah yang jelas. Menurut dia, rencana dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cenderung hanya berisi target-target tanpa didasari pada filosofi dan arah pendidikan.
“Pergantian kurikulum secara mendadak dan carut marut dalam pelaksanaannya,” kata dia.
Selain itu, Titik mengatakan kurikulum pendidikan yang kerap berganti juga membuka peluang terjadinya korupsi.
Karena itu Titik mengatakan, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai indikasi penggelembungan anggaran pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013, sebaiknya tetap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Meskipun masih indikasi dan nilainya kurang dari Rp1 miliar, seharusnya temuan di Malang dilaporkan ke KPK karena bila melihat sistem yang ada, sangat potensial modus tersebut terjadi di daerah lain,” kata Titik Handayani dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/12).
Titik mengatakan kasus korupsi pengadaan buku memiliki kecenderungan selalu terulang karena kurangnya pengawasan dan mudahnya penggelembungan harga.
Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.
“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke KPK,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri.
Febri mengatakan modus korupsi yang ICW temukan adalah penggelembungan harga. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif di Malang melayani pengadaan 22.221 modul untuk pelatihan guru pengawas bagi sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain