Jakarta, Aktual.co — Korban ledakan dahsyat di PT Krakatau Posco, Cilegon, Banten, yang dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan akhirnya meninggal dunia.

“Korban meninggal itu diketahui bernama Yudha Aritama setelah beberapa hari koma karena luka bakarnya mencapai 90 persen,” kata Corporate Secretary PT Krakatau Posco Christiawaty Ferania Kaseger saat dihubungi di Cilegon, Banten, Sabtu (20/12).

Ia mengatakan, karyawan bagian operator peleburan baja pada area Steel Making Plant (SMP) PT Krakatau Posco itu mengalami luka cukup serius dari tujuh orang korban. Dari tujuh korban itu, di antaranya Yudha dan Rejeki Febriansyah dirujuk ke RSPP Jakarta untuk mendapat pengobatan secara intensif.

“Namun, Tuhan berkehendak lain dan akhirnya Yudha meninggal. Kami berharap semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan,” katanya.

Menurut dia, pemakaman jenazah Yudha direncanakan dilaksanakan Sabtu (20/12) di kampung halamanya di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Ia menjelaskan bahwa seluruh biaya rumah sakit sampai dengan pemakamanya telah ditanggung oleh perusahaan.

“Kami berharap kasus ledakan ini ke depan tidak terulang lagi,” katanya.

Sementara itu, satu korban lainya yang juga dirujuk ke RSPP Jakarta Rejeki Febriansyah kini kondisinya sudah membaik setelah menjalani perawatan intensif dari rumah sakit tersebut.

“Kemungkinan kondisi Rejeki dua hari ke depan sudah diperbolehkan pulang,” kata dia.

Ledakan dahsyat yang terjadi di area SMP PT Krakatau Posco di Kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Senin (15/12) telah mengakibatkan tujuh orang dilarikan ke rumah sakit.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani mengatakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai indikasi penggelembungan anggaran pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 sebaiknya tetap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Meskipun masih indikasi dan nilainya kurang dari Rp1 miliar, seharusnya temuan di Malang dilaporkan ke KPK karena bila melihat sistem yang ada, sangat potensial modus tersebut terjadi di daerah lain,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/12).

Titik mengatakan kasus korupsi pengadaan buku memiliki kecenderungan selalu terulang karena kurangnya pengawasan dan mudahnya penggelembungan harga.

Selain itu, Titik mengatakan kurikulum pendidikan yang kerap berganti juga membuka peluang terjadinya korupsi selain menunjukkan Indonesia tidak memiliki desain besar untuk pendidikan.

“Pergantian kurikulum secara mendadak dan carut marut dalam pelaksanaannya, termasuk Kurikulum 2013, merupakan indikasi tidak adanya ‘grand design’ pendidikan di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.

“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke KPK,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri.

Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.

“Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani mengatakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai indikasi penggelembungan anggaran pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 sebaiknya tetap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Meskipun masih indikasi dan nilainya kurang dari Rp1 miliar, seharusnya temuan di Malang dilaporkan ke KPK karena bila melihat sistem yang ada, sangat potensial modus tersebut terjadi di daerah lain,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/12).

Titik mengatakan kasus korupsi pengadaan buku memiliki kecenderungan selalu terulang karena kurangnya pengawasan dan mudahnya penggelembungan harga.

Selain itu, Titik mengatakan kurikulum pendidikan yang kerap berganti juga membuka peluang terjadinya korupsi selain menunjukkan Indonesia tidak memiliki desain besar untuk pendidikan.

“Pergantian kurikulum secara mendadak dan carut marut dalam pelaksanaannya, termasuk Kurikulum 2013, merupakan indikasi tidak adanya ‘grand design’ pendidikan di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, ICW melaporkan temuan adanya dugaan indikasi penggelembungan anggaran dalam pengadaan modul pelatihan guru pengawas Kurikulum 2013 yang dilakukan unit kerja Kemdikbud di Malang.

“Yang ditemukan di Malang nilainya Rp983 juta dengan potensi kerugian negara Rp786 juta. Karena tidak ada Rp1 miliar, maka kami laporkan ke Kemdikbud untuk ditindaklanjuti, bukan ke KPK,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri.

Dari dokumen-dokumen dan investigasi yang dilakukan ICW, ditemukan penggelembungan harga hingga Rp30 ribu ke atas. Biaya produksi satu unit modul yang rata-rata hanya Rp10.500 digelembungkan menjadi Rp40 ribu, bahkan Rp60 ribu.

“Saat itu, pihak Kemdikbud menyatakan akan menindaklanjuti laporan kami dengan memeriksa langsung ke lapangan,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka