Jakarta, Aktual.co — Pakar transportasi Djoko Setijawarno mengatakan pemerintah pusat harus menekan jumlah kendaraan bermotor untuk mendukung dan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Caranya, pemerintah harus kembalikan kebijakan kepemilikan kendaraan seperti seblum tahun 2000,” kata Djoko di Jakarta, Jumat (19/12)

Menurut dia, kebijakan pada saat itu menerapkan uang muka pembelian kendaraan yang relatif tinggi sehingga jumlah kendaraan rendah.

“Pemerintah pusat harus bantu pemda seperti Jakarta sekarang yang mau terapkan larangan sepeda motor di jalan-jalan tertentu,” kata dia.

Ia mengatakan peraturan pelarangan sepeda motor di jalan tertentu dan kebijakan untuk kendaraan roda empat seperti electronic road pricing (ERP) dapat diberlakukan oleh kota-kota lain.

“Tapi pemerintah bantu percepat restrukturisasi manajemen transportasi perkotaan,” ujar Djoko.

Ia berpendapat restrukturisasi manjemen akan mempermudah bantuan insentif dan subsidi dari pemerintah maupun swasta.

Selain itu, lanjut Djoko, transportasi yang disediakan harus bisa menjangkau kawasan pemukiman dan perumahan.

“Pemda harus dapat menciptakan layanan transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman dengan murah, aman, nyaman dan terjadwal pasti,” ujar dia.

Djoko menekankan perbaikan transportasi publik dari jumlah armada, kondisi kendaraan, tarif yang murah, serta jalur yang menjangkau banyak wilayah sangat diperlukan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Intinya kebut program transportasi publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pakar transportasi Djoko Setijawarno mengatakan pemerintah pusat harus menekan jumlah kendaraan bermotor untuk mendukung dan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan Ibu Kota.

“Caranya, pemerintah harus kembalikan kebijakan kepemilikan kendaraan seperti seblum tahun 2000,” kata Djoko di Jakarta, Jumat (19/12)

Menurut dia, kebijakan pada saat itu menerapkan uang muka pembelian kendaraan yang relatif tinggi sehingga jumlah kendaraan rendah.

“Pemerintah pusat harus bantu pemda seperti Jakarta sekarang yang mau terapkan larangan sepeda motor di jalan-jalan tertentu,” kata dia.

Ia mengatakan peraturan pelarangan sepeda motor di jalan tertentu dan kebijakan untuk kendaraan roda empat seperti electronic road pricing (ERP) dapat diberlakukan oleh kota-kota lain.

“Tapi pemerintah bantu percepat restrukturisasi manajemen transportasi perkotaan,” ujar Djoko.

Ia berpendapat restrukturisasi manjemen akan mempermudah bantuan insentif dan subsidi dari pemerintah maupun swasta.

Selain itu, lanjut Djoko, transportasi yang disediakan harus bisa menjangkau kawasan pemukiman dan perumahan.

“Pemda harus dapat menciptakan layanan transportasi umum yang menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman dengan murah, aman, nyaman dan terjadwal pasti,” ujar dia.

Djoko menekankan perbaikan transportasi publik dari jumlah armada, kondisi kendaraan, tarif yang murah, serta jalur yang menjangkau banyak wilayah sangat diperlukan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Intinya kebut program transportasi publik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memulai pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

“Rencananya, bulan Desember tahun ini akan dimulai pembangunan flyover di kawasan Permata Hijau, tepatnya di titik perlintasan kereta di wilayah itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Agus Priyono di Jakarta, Jumat (19/12).

Menurut dia, pembangunan jalan layang tersebut bertujuan sebagai pemisah antara perlintasan kereta dengan jalan raya, sehingga tidak bersinggungan secara langsung.

“Flyover Permata Hijau dibangun karena kondisi persimpangan Jalan Permata Hijau dan Jalan Patal Senayan yang selalu padat dengan berbagai kendaraan, termasuk adanya lintasan kereta yang sering dilalui Commuter Line,” ujar Agus.

Dia menuturkan banyaknya kereta yang melintas sama dengan jumlah kendaraan lain yang lalu lalang di kawasan tersebut. Sehingga, ketika ada kereta yang akan lewat dan perlintasan ditutup, maka terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang.

“Dengan adanya flyover ini, maka diharapkan arus lalu lintas akan semakin lancar dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, termasuk kereta api karena sudah tidak ada lagi perlintasan sebidang,” tutur Agus.

Lebih lanjut, dia memaparkan nantinya flyover yang dibangun di kawasan Permata Hijau itu akan memiliki panjang sekitar 544 meter dan lebar 10 meter.

Sementara itu, kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan flyover tersebut, antara lain PT Brantas Abipraya, PT Multi Structure dan PT Lampiri Djaya Abadi.

“Masa pembangunannya diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan, sehingga pada Desember 2015, jembatan layang itu baru dapat dioperasikan,” ungkap Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid