19 April 2026
Beranda blog Halaman 40420

11 Tahun KPK, Proses Penyidikan Harus Lebih Cepat

Banda Aceh, Aktual.co — Proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih cepat dibanding penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung selama ini. 
Hal itu untuk membuktikan efektivitas kinerja KPK. Sehingga, seluruh tersangka KPK bisa segera disidangkan.
“Kita sepakat penyidikan KPK harus super cepat. Sehingga, orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera menghadapi persidangan dan untuk memberi kepastian hukum untuk tersangka,” kata pengamat hukum Safwani, kepada Aktual.co, Selasa (30/12).
Selain itu, untuk menetapkan tersangka tentu KPK telah mengantongi minimal dua alat bukti. Namun, mengapa para tersangka tidak ditahan dikarenakan KPK juga menggunakan KUHPidana sebagai rujukan penyidikan, sehingga sangat dimungkinkan tidak menahan tersangka.
“Dalam KUHPidana disebutkan, tersangka boleh ditahan dan boleh juga tidak ditahan. KUHPidana mengizinkan itu, sehingga wajar jika ada tersangka yang belum ditahan oleh KPK,” ujarnya.
Ditambahkan, jika sebagian pihak di Indonesia mendesak agar para tersangka ditahan, maka harus dilakukan revisi KUHPidana. “Kalau didorong wajib menahan tersangka, maka kita harus ubah KUHPidana-nya dulu.”
Sepertinya diberitakan sebelumnya, saat ini KPK memasuki 11 tahun. Sebanyak 11 tersangka dalam kasus korupsi belum ditahan hingga kini. Padahal, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa bulan lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemerintah Kebut Revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, selama ini pengadaan barang dan jasa dinilai terlalu rumit dan banyak permasalahan di dalamnya.

“Jadi mengejar APBNP 2015, maka Perpres akan dikebut awal Januari 2015,” ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (30/12).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan akan ada beberapa perubahan substansial dalam Perpres tersebut. Hasil dari rancangan Perpres nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Ada beberapa hal perlu dikomunikasikan sebelum disetujui,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Sebesar 51% Saham Air Asia Indonesia Atas Milik WNI

Jakarta, Aktual.co — Maskapai penerbangan Air Asia tengah menjadi topik pembicaraan hangat dan menyita perhatian mata dunia terkait hilangnya salah satu pesawatnya dengan nomor penerbangan QZ8501 saat mengudara ke Singapura dari Surabaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.co, PT Air Asia Indonesia merupakan bagian dari Air Asia Berhad dengan kepemilikan saham mayoritas sebanyak 49 persen yang dimiliki oleh pengusaha Malaysia, Tan Sri Anthony Francis “Tony” Fernandes, sejak 2001.

Sementara sisanya yang sebesar 51 persen dimiliki oleh Komisaris Utama Darmadi Pin Harris, Senjaya Wijaya dan PT Fersindo Nusaperkasa. Pembagian ini terkait dengan aturan Indonesia yang membatasi kepemilikan saham terhadap warga negara ataupun badan hukum asing.

Berdirinya Air Asia bermula dari Air Wagon International (Awair) yang merupakan sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah yang berbasis di Indonesia. Salah satu pendiri perusahaan ini adalah Presiden RI keempat, Abdurrachman Wahid (Gus Dur).

Pada 2004, Air Asia mengakuisisi Awair sekaligus memiliki sertifikat operasional penerbangan (AOC) atas nama perusahaan tersebut.

Berikut susunan Direksi Air Asia Indonesia, Sunu Widyatmoko (Presiden Direktur), Ridzki Kramadibrata (Direktur), Imron Fadil Siregar (Direktur), Achmad Sadikin (Direktur), Andy Adrian Febryanto (Direktur), Perbowoadi (Direktur) serta Darmadi Pin Harris selaku Komisaris Utama.

Artikel ini ditulis oleh:

Sekda: Ribuan Pejabat Pemprov DKI Dirombak Guna Tingkatkan Pelayanan

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan perombakan terhadap ribuan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dilakukan demi peningkatan pelayanan kepada masyaakat.

“Perombakan pejabat ini semata-mata dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan Pemprov DKI kepada seluruh masyarakat,” kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Menurut dia, perombakan tersebut juga dilaksanakan karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar seluruh aparat di lingkungan Pemprov DKI dapat bekerja dengan lebih cepat.

“Akan tetapi, bukan berarti pejabat yang sudah lama itu kinerjanya tidak bagus. Gubernur hanya ingin agar semuanya bisa kerja cepat,” ujar Saefullah.

Dia menerangkan yang dimaksud dengan kerja cepat itu berarti apabila ada program atau permasalahan, maka harus langsung dikerjakan dan diselesaikan secepatnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan perampingan terhadap sebanyak 1.500 jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2015 mendatang.

Perampingan jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru saja diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Mengacu pada Perda tersebut, maka dari total keseluruhan sebanyak 8.011 jabatan yang tersedia sebelumnya akan dirampingkan menjadi 6.511 jabatan saja,” tutur Saefullah.

Sementara itu, pada 2 Januari 2015 mendatang Pemprov DKI akan melantik sebanyak 6.506 pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Pelantikan itu akan dilaksanakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Dari total keseluruhan 6.511 jabatan yang tersedia, sebanyak lima diantaranya tidak akan ikut dilantik. Kelima jabatan tersebut, yakni jabatan sebagai deputi gubernur.

“Karena untuk pengangkatan dan pencopotan jabatan deputi gubernur harus dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Presiden. Jadi, nanti hanya akan ada 6.506 pejabat saja yang akan dilantik,” tambah Saefullah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Harga BBM Bersubsidi Akan Turun?

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintah yang akan menurunkan harga BBM bersubsidi mendapat sinyal positif dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil.

Pasalnya, saat ini harga minyak dunia sedang turun dan mencapai USD56 per barel. “Mudah-mudahan, tunggu besok saja,” ujar Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (30/12).

Kebijakan mengenai harga baru BBM bersubsidi tersebut rencananya akan diumumkan esok hari. Sehingga, mulai 1 Januari 2015 kebijakannya sudah bisa direalisasikan. “Turun atau naik dan kisarannya berapa, kita lihat besok,” kata dia.

Di tempat yang berbeda, pengamat energi Sofyano Zakaria menilai pemerintah seperti bingung dalam mengambil kebijakan dan ingin terkesan terlihat kerja. Padahal seharusnya pemerintah dapat mengkaji dulu kebijakan yang diambil.

“Pemerintah sepertinya terbius eufoia agar terlihat kerja dan kerja sehingga memaksakan ada perubahan strategi mulai 1 Januari 2015,” kata Sofyano.

Kendati demikian, Sofyano berpendapat pemerintah akan mengambil arah kebijakan berdasarkan gasoline based seperti halnya Pertamax dan Pertamax Plus.

“Solar masih akan disubsidi, namun kemungkinan akan dilakukan dengan subsidi tetap, kurang lebih Rp1.000 per liter,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Siswa Yang Terlibat Tawuran

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa para siswa dapat berperilaku baik dan santun. Hal tersebut diterapkan baik di dalam maupun di luar sekolah.

Menurutnya kalau Pemprov DKI tidak akan mentolerir pelajar yang masih melakukan tindak kekerasan seperti tawuran.

“Saya kira kita mesti tegas ya, saya katakan kita menindak anak-anak ini bukan berarti membenci mereka. Kita benci kelakuannya, tapi kita sayang anaknya,” ujarnya, Selasa (30/12).

Dikatakan Ahok sapaan Basuki bahwa sanksi tegas yang diberikan terhadap siswa yang terlibat kekerasan yakni bertujuan untuk menyelamatkan moral.

“‎Jadi hukuman itu, belum tentu berarti membenci, justru menyelamatkan mereka. Nah itu yang mau kita lakukan sekarang,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain