Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontanan mengatakan, pemerintah Indonesia kembali meraih kemenangan dalam perkara arbitrase terkait bailout Bank Century (kini Bank Mutiara).
“Pada tanggal 15 Desember 2014, Majelis Hakim Arbitrase Internasional telah mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq,” kata Tony dalam keterangan persnya yang di terima Aktual.co, Jakarta, Rabu (24/12).
Tony menjelaskan, putusan ini dikeluarkan setelah sebelumnya Majelis Arbitrase International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) juga mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dalam gugatan yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi.
Pihak Kejaksaan Agung, lanjut Tony, mengajukan tuntutan pidana terhadap Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi, yang telah melarikan uang senilai lebih dari US$ 300 juta dari Bank Century, berdasarkan ketentuan UU Anti Korupsi dan UU TPPU.
“Kedua orang tersebut tidak hadir di persidangan sehingga keduanya diadili secara in absentia.”
Hesham Al Warraq bahkan, sambung Tony, mengajukan klaim terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011 sebesar USD 19,8 juta, dengan mengacu kepada Perjanjian Investasi Antar Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) meminta ganti rugi atas tindakan Indonesia yang dianggap telah melakukan ekspropriasi atas sahamnya di Bank Century.
“Sehubungan dengan klaim dimaksud, Majelis Arbitrase sepakat untuk menolak gugatan Hesham Al Warraq perihal ekspropriasi.”
Selain itu, kata Tony, majelis pun menolak untuk memeriksa gugatan Hesham Al Warraq kalau dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment).
Menurut Tony, Majelis berpandangan bahwa perjanjian OKI mewajibkan setiap investor untuk ‘menahan diri dari seluruh tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau moral atau yang dapat merugikan kepentingan umum’.
“Karenanya Majelis memutuskan Hesham Al Warraq telah melanggar ketentuan Perjanjian OKI, dan oleh karena itu gugatan Hesham Al Warraq ditolak.”
Selain menolak gugatan Hesham Al Warraq, di sisi lain terdapat gugatan Rekonvensi Pemerintah Indonesia yang ditolak oleh Majelis Hakim Arbitrase dengan alasan, bahwa tidak ada pembedaan yang jelas antara penipuan yang dilakukan oleh Hesham Al Warraq dengan penipuan yang dilakukan oleh Rafat Ali Rizvi dan entitas-entitas lainnya, yang tidak menjadi pihak dalam perkara arbitrase ini.
Lebih lanjut Tony menuturkan, berkenaan penipuan yang terkait dengan Perjanjian Asset Management Agreement (AMA) harus diselesaikan oleh Forum Arbitrase terpisah di Singapura sesuai dengan Klausul Perjanjian AMA.
“Dengan kemenangan ini, dan kemenangan atas gugatan Rafat Ali Rizvi sebelumnya, Pemerintah RI terhindar dari kemungkinan membayar ganti rugi senilai hampir US$ 100 juta, setara dengan Rp. 1,3 triliun,” kata Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto optimis penyelidikan terhadap obligor Sjamsul Nursalim tersebut akan membuahkan hasil.
“Prosesnya sedang jalan semua. Anggoro saja lima tahun akhirnya itu dapat (ditangkap) juga. Jadi harus terus optimis,” kata Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (24/12).
Meski demikian, Bambang belum bisa memastikan kapan akan menghadirkan Sjamsul ke KPK untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Sejauh ini, KPK baru menghadirkan beberapa saksi diantaranya adalah mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan mantan Menko Rizal Ramli.
“Untuk menuntaskan kasus ini kalau memeriksa kasus dia (Sjamsul) ya harus dipanggil hanya sejauh ini beluma ada permohonan itu,” jelas Bambang.
Diketahui Sjamsul Nursalim merupakan tersangka BLBI yang perkaranya telah dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung. Sjamsul merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang menerima BLBI pada tahun 1998 melalui Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan diketahui tinggal di Singapura yang tidak memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Indonesia.
Bambang juga mengatakan, selain Sjamsul yang dibidik, ada kemungkinan terbuka peluang untuk mendalami obligor yang lain.
“Penyelidikan mengenai SKL jadi masih terbuka peluang yang lain, tetapi kita fokus dengan apa yang sedang dikaji dan memang itu enggak boleh terlalu dibuka,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Chandra M Hamzah menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada Selasa (23/12).
Hari ini, Rabu (24/12), mantan Wakil Ketua KPK itu menyambangi gedung lembaga antirasuah yang pernah menjadi kantornya pada 2007-2011 lalu.
Chandra tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.10 WIB, menurutnya kedatangannya hari ini adalah untuk berkoordinasi terkait jabatan barunya di PLN dengan KPK.
“Hari ini agendanya bertemu pemimpin (KPK),” kata Chandra di Gedung KPK saat dikonfirmasi terkait kehadirannya.
Saat ditanya bagaimana rasanya menjadi Komisaris Utama PLN, kata Chandra “baik-baik saja,” kata dia.
Sebelum masuk ke Gedung KPK, Chandra sempat berbagi cerita soal hari pertama menduduki jabatan sebagai komisaris dan rencana kedepan.
“Jadi untuk ini baru hari ini kita perlu rapat dewan komisaris dulu. Rencananya awal Januari kita rapat dewan komisaris berma direkutur utama PLN. Mulai efektif tanggal 2 Januari, rapat dewan komisaris mungkin awal Januari dan rapat direksi kemungkinan juga di awal Januari,” ujar Chandra.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby