Jakarta, Aktual.co — Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia  (Lemhannas RI) memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya visi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani  di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/12).
Dalam hal ini kata Puan, dirinya  berharap Lemhannas dapat memberikan kontribusi yang lebih demi kemajuan bangsa dengan melakukan kajian komprehensif sebagai salah rujukan yang dapat digunakan Presiden Joko Widodo dalam menggerakkan roda pembangunan.
“Sebagai satu lembaga yang sudah didirikan sejak lama oleh Bung Karno, saya berharap ini nantinya sangat berperan memberikan kajian-kajian masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Puan dalam paparannya pada Sarasehan Nasional “Penguatan Peran Lemhannas Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”.
Presiden Jokowi sendiri kata Puan telah mencanangkan visi dan misinya yang tercantum  dalam Nawacita. Sehingga diharapkan visi tersebut dapat dijalankan dengan sempurna berkat dukungan  berbagai kelengkapan.
Lemhanas kata Puan diharapkan mampu bekerja dengan baik sesuai tupoksinya melalui  kajian komprehensif kepada pemerintahan masa kini sesuai agenda prioritas program pembangunan yang telah dirancang oleh Presiden Jokowi, dimana negara harus hadir bersama warga negara di semua bidang strategis.
Selain itu kata Puan, Lemhannas juga memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter  bangsa dengan mencetak calon pemimpin yang berkepribadian luhur sesuai Pancasila.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia  (Lemhannas RI) memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya visi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani  di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/12).
Dalam hal ini kata Puan, dirinya  berharap Lemhannas dapat memberikan kontribusi yang lebih demi kemajuan bangsa dengan melakukan kajian komprehensif sebagai salah rujukan yang dapat digunakan Presiden Joko Widodo dalam menggerakkan roda pembangunan.
“Sebagai satu lembaga yang sudah didirikan sejak lama oleh Bung Karno, saya berharap ini nantinya sangat berperan memberikan kajian-kajian masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Puan dalam paparannya pada Sarasehan Nasional “Penguatan Peran Lemhannas Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”.
Presiden Jokowi sendiri kata Puan telah mencanangkan visi dan misinya yang tercantum  dalam Nawacita. Sehingga diharapkan visi tersebut dapat dijalankan dengan sempurna berkat dukungan  berbagai kelengkapan.
Lemhanas kata Puan diharapkan mampu bekerja dengan baik sesuai tupoksinya melalui  kajian komprehensif kepada pemerintahan masa kini sesuai agenda prioritas program pembangunan yang telah dirancang oleh Presiden Jokowi, dimana negara harus hadir bersama warga negara di semua bidang strategis.
Selain itu kata Puan, Lemhannas juga memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter  bangsa dengan mencetak calon pemimpin yang berkepribadian luhur sesuai Pancasila.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan tidak ada kekhawatiran bahwa akan terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan penanganan suatu kasus ditingkat pimpinan.
Hal itu menyusul berkhirnya masa tugas dari Busyro Muqoddas sebagai salah satu pimpinan KPK. Artinya, lembaga antirasuah tersebut, hanya dipimpin oleh empat orang saja.
“Nggak masalah (hanya empat orang), kan gini dalam penanganan kasus itu jangan kira kami taunya diujung saja, kita melakukan beberapa kali gelar perkara,” kata Adnan Pandu usai memberikan pemahaman tentang KPK, kepada anggota dewan baru dari fraksi PAN, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
“Jadi kita mengetahui perkembangan kasusnya, sehingga diujung tinggal ketok palunya aja. Makannya, ketika anda menayakan suatu kasus, kita (pimpinan) tau, karena kita monitor,” imbuhnya.
Menurut dia, selama 10 tahun KPK berdiri sistem dari birokrasi hingga teknologi (IT)-nya sudah rapih dan bagus, sehingga tidak menjadi masalah bilamana KPK hanyaa dipimpin empat orang saja.
“Oh tidak (perlu dikhawatirkan), kan kita ini solid, saling mendukung dan menurut saya kita kompak dan solid. Potensi itu (deadlock,red) tidak ada,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal solid yang digembor-gemborkan KPK, kenapa dalam penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono adanya perbedaan pernyataan dari pimpinan itu sendiri? Ia enggan menjelaskannya.
“Itu kan sudah diselesaikan (statemen) dua minggu lalu jangan diulang lagi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan tidak ada kekhawatiran bahwa akan terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan penanganan suatu kasus ditingkat pimpinan.
Hal itu menyusul berkhirnya masa tugas dari Busyro Muqoddas sebagai salah satu pimpinan KPK. Artinya, lembaga antirasuah tersebut, hanya dipimpin oleh empat orang saja.
“Nggak masalah (hanya empat orang), kan gini dalam penanganan kasus itu jangan kira kami taunya diujung saja, kita melakukan beberapa kali gelar perkara,” kata Adnan Pandu usai memberikan pemahaman tentang KPK, kepada anggota dewan baru dari fraksi PAN, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
“Jadi kita mengetahui perkembangan kasusnya, sehingga diujung tinggal ketok palunya aja. Makannya, ketika anda menayakan suatu kasus, kita (pimpinan) tau, karena kita monitor,” imbuhnya.
Menurut dia, selama 10 tahun KPK berdiri sistem dari birokrasi hingga teknologi (IT)-nya sudah rapih dan bagus, sehingga tidak menjadi masalah bilamana KPK hanyaa dipimpin empat orang saja.
“Oh tidak (perlu dikhawatirkan), kan kita ini solid, saling mendukung dan menurut saya kita kompak dan solid. Potensi itu (deadlock,red) tidak ada,” ucap dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal solid yang digembor-gemborkan KPK, kenapa dalam penetapan tersangka mantan Wakil Presiden Boediono adanya perbedaan pernyataan dari pimpinan itu sendiri? Ia enggan menjelaskannya.
“Itu kan sudah diselesaikan (statemen) dua minggu lalu jangan diulang lagi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang