Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung mengaku tersandera oleh Mahkamah Konsititusi yang membuat peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy pun angkat bicara terkait hal itu.
Tedjo mengaku akan mengambil langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia akan terlebih dulu berbicara dengan pihak-pihak terkait tentang PK yang bisa dilakukan berkali-kali itu.
“Nanti ya, dengan MA akan kita perbincangkan soal itu,” kata Tedjo di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12).
Namun demikian, Tedjo mengaku tidak setuju dengan ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali. Hal tersebut malah menimbulkan ketidakpastian hukum. 
“Harus diatur supaya PK ini ada ketentuan waktunya, batas waktu berapa kali.”
Selain Tedjo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga mengaku tidak setuju dengan putusan MK membuat PK bisa dilakukan berkali-kali. Menurutnya, PK cukup satu kali.
“Harus ada kepastian hukum. Saya kira PK itu harus dibatasi. Ada presiden yang membuka-buka. Saya rasa harus kita kembali kepada azas kepastian hukum. PK itu sebetulnya harus sekali saja dan ada perlu perbaikan ketentuan untuk itu,” kata Laoly, Kamis (6/11) lalu.
Seperti diketahui, MK membatalkan ketentuan pasal 368 ayat 3 KUHAP atas permintaan Antasari Azhar. Akibatnya, terpidana bisa mengajukan peninjauan ke PK berkali-kali.
Putusan MK itu kemudian menjadi kontroversi hingga saat ini. Salah satunya pelaksanaan eksekusi mati para gembong narkoba yang telah divonis bisa terkatung-katung dengan dalih terpidana masih ingin mengajukan PK lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menkumham Yasona laoly melihat adanya perbedaan pandangan terhadap AD/ART kedua kubu di konflik Partai Golkar ini.
Hal itu disampaikan Yasona Laoly dalam keterangan persnya di kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (16/12).
Yasona mengatakan pihaknya menemukan masalah itu saat dilakukan penelitian oleh tim yang dibentuknya setelah kedua belah kubu mengajukan permohonan penetapan ke Kemenkumham.
“Kami mempelajari dan melihat sejarah bahwa Golkar partai besar, kami menyesalkan dua kelompok baik hasil Munas bali dan Munas ancol yang berbeda melihat AD/ART,” jelasnya.
Dia menegaskan, tim kemenkumham memang meneliti dengan seksama dan berpijak pada peraturan perundangan, lalu melakukan penilaian fakta dan dokumen kedua kelompok.
“Setelah kami mempertimbangkan aspek yuridis fakta dokumen, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu,” sergahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.
“Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara,” kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (16/8).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menkumham Yasona laoly melihat adanya perbedaan pandangan terhadap AD/ART kedua kubu di konflik Partai Golkar ini.
Hal itu disampaikan Yasona Laoly dalam keterangan persnya di kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (16/12).
Yasona mengatakan pihaknya menemukan masalah itu saat dilakukan penelitian oleh tim yang dibentuknya setelah kedua belah kubu mengajukan permohonan penetapan ke Kemenkumham.
“Kami mempelajari dan melihat sejarah bahwa Golkar partai besar, kami menyesalkan dua kelompok baik hasil Munas bali dan Munas ancol yang berbeda melihat AD/ART,” jelasnya.
Dia menegaskan, tim kemenkumham memang meneliti dengan seksama dan berpijak pada peraturan perundangan, lalu melakukan penilaian fakta dan dokumen kedua kelompok.
“Setelah kami mempertimbangkan aspek yuridis fakta dokumen, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu,” sergahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.
“Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara,” kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (16/8).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Soe Hok Gie lahir di Jakarta, pada 17 Desember 1942 silam. Gie meninggal di Gunung Semeru, 16 Desember 1969, di usia 26 tahun. Gie adalah seorang aktivis Indonesia Tionghoa yang menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno dan Soeharto.

Sebagai seorang pendukung hidup yang dekat dengan alam, Gie seperti dikutip Walt Whitman dalam buku hariannya, “Sekarang aku melihat rahasia pembuatan orang terbaik itu adalah untuk tumbuh di udara terbuka dan untuk makan dan tidur dengan Bumi.” Pada tahun 1965, Gie membantu mendirikan Mapala UI, organisasi lingkungan di kalangan mahasiswa.

Gie menikmati kegiatan hiking, dan meninggal karena menghirup gas beracun saat mendaki gunung berapi Semeru sehari sebelum ulang tahun ke 27. Dia meninggal bersama rekannya, Idhan Dhanvantari Lubis. Dia dimakamkan di tempat yang sekarang menjadi Museum Taman Prasasti di Jakarta Pusat.

Gie merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah tahun 1962–1969. Ia pernah menulis dalam buku hariannya, “Seorang Filosof Yunani pernah menulis … nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda.”

Buku harian Soe ini menjadi inspirasi untuk film 2005, berjudul ‘Gie’, yang disutradarai oleh Riri Riza dan dibintangi Nicholas Saputra sebagai pemeran utama Soe Hok Gie. Dia juga merupakan subyek dari sebuah buku 1997, yang ditulis oleh Dr John Maxwell yang berjudul ‘ Hok Gie-: Diary of a Young Indonesian Intellectual’. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2001, dan berjudul ‘Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani’.

Artikel ini ditulis oleh: