26 Desember 2025

AktualTV
Lensa Aktual
- MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Peringati Hari Disabilitas Internasional, Generali Indonesia Tegaskan Komitmen DEI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

Rupiah Semakin Memburuk, Jokowi Harus Reshuffle Menteri Kabinetnya

16 Desember 2014, 01:11

Jakarta, Aktual.co — Harga minyak dunia yang terus merosot hingga menyentuh level di bawah USD60 bbl menjadi tamparan tersendiri bagi kabinet Jokowi.

“Dinaikkannya harga minyak beberapa waktu lalu ternyata tidak juga bisa menyelamatkan perekonomian bangsa, rupiah malah semakin merosot tajam dan bukannya naik,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean kepada Aktual, Selasa (16/12).

Tentu hal ini menjadi sangat membahayakan bagi perekonomian bangsa. Kebijakan tidak berbuah baik, faktanya kenaikan harga BBM itu bukan solusi yang tepat. Rencana Jokowi melakukan evaluasi harga BBM seiring terus turunnya harga minyak dunia harus dievaluasi dengan cermat dan sangat hati-hati.

“Jangan sampai karena mengikuti selera pasar, ekonomi kita malah tumbang dan krisis besar melanda,” jelasnya.

Dirinya memprediksi jika harga BBM disesuaikan atau diturunkan maka nilai tukar rupiah akan semakin terpuruk dan bisa menyentuh level di atas Rp15.000/USD, ini bahaya.

Selain masalah harga minyak, EWI melihat secara umum bahwa kemerosotan ekonomi Indonesia dan perginya investor adalah bentuk ketidak percayaan investor pada kabinet Jokowi.

“Menteri-menteri bidang perekonomian seperti tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya sibuk memenuhi sahwat menguasai sumber daya alam secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurutnnya, salah satu solusi untuk mendapatkan kepercayaan investor adalah dengan merombak menteri bidang perekonomian seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, menko perekonomian Sofjan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kabinet Jokowi.

“Segera Resufle. Ganti menteri-menteri di bidang perekonomian yang tidak becus bekerja. Jokowi sudah berkoar-koar mengundang investor, tapi faktanya investor malah hengkang, rupiah makin hancur,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rupiah Semakin Memburuk, Jokowi Harus Reshuffle Menteri Kabinetnya

16 Desember 2014, 01:11

Jakarta, Aktual.co — Harga minyak dunia yang terus merosot hingga menyentuh level di bawah USD60 bbl menjadi tamparan tersendiri bagi kabinet Jokowi.

“Dinaikkannya harga minyak beberapa waktu lalu ternyata tidak juga bisa menyelamatkan perekonomian bangsa, rupiah malah semakin merosot tajam dan bukannya naik,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean kepada Aktual, Selasa (16/12).

Tentu hal ini menjadi sangat membahayakan bagi perekonomian bangsa. Kebijakan tidak berbuah baik, faktanya kenaikan harga BBM itu bukan solusi yang tepat. Rencana Jokowi melakukan evaluasi harga BBM seiring terus turunnya harga minyak dunia harus dievaluasi dengan cermat dan sangat hati-hati.

“Jangan sampai karena mengikuti selera pasar, ekonomi kita malah tumbang dan krisis besar melanda,” jelasnya.

Dirinya memprediksi jika harga BBM disesuaikan atau diturunkan maka nilai tukar rupiah akan semakin terpuruk dan bisa menyentuh level di atas Rp15.000/USD, ini bahaya.

Selain masalah harga minyak, EWI melihat secara umum bahwa kemerosotan ekonomi Indonesia dan perginya investor adalah bentuk ketidak percayaan investor pada kabinet Jokowi.

“Menteri-menteri bidang perekonomian seperti tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya sibuk memenuhi sahwat menguasai sumber daya alam secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurutnnya, salah satu solusi untuk mendapatkan kepercayaan investor adalah dengan merombak menteri bidang perekonomian seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, menko perekonomian Sofjan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kabinet Jokowi.

“Segera Resufle. Ganti menteri-menteri di bidang perekonomian yang tidak becus bekerja. Jokowi sudah berkoar-koar mengundang investor, tapi faktanya investor malah hengkang, rupiah makin hancur,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Berencana Buka Kantor Cabang Ditiga Zona

16 Desember 2014, 01:00

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rencana pembukaan cabang di daerah dan cabang pertama akan dibuka di Medan, Sumatera Utara.
“Di Sumatera Utara, di Medan. Yang di Kalimantan itu di Balikpapan dan yang di Sulawesi di Makassar. Itu bukan karena saya dari Makassar,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Senin.
Pembukaan cabang baru tersebut sesuai dengan pembagian zona kerja KPK.
“Itu rencana kita. Akan ada tiga zona, zona barat, tengah dan timur. Barat ada di Sumatera, tengah di Kalimantan dan timur di Sulawesi,” ungkap Abraham.
Namun ia belum mengetahui kapan rencana itu terlaksana.
“Tapi kita belum tau apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR, sebab ini ‘kan terkait alokasi penganggaran,” tambah Abraham.
Artinya bila rencana itu disetujui, baru KPK bisa berhitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru. “Ya dipadukan lah (untuk penindakan dan pencegahan),” kata Abraham.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Minggu (14/12) menyatakan bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan, yakni Undang-Undang tentang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wacana pembentukan cabang di daerah merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di bidang sumber daya alam karena dengan pembukaan cabang baru, pengawasan di daerah akan lebih mudah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KPK Berencana Buka Kantor Cabang Ditiga Zona

16 Desember 2014, 01:00

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rencana pembukaan cabang di daerah dan cabang pertama akan dibuka di Medan, Sumatera Utara.
“Di Sumatera Utara, di Medan. Yang di Kalimantan itu di Balikpapan dan yang di Sulawesi di Makassar. Itu bukan karena saya dari Makassar,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Senin.
Pembukaan cabang baru tersebut sesuai dengan pembagian zona kerja KPK.
“Itu rencana kita. Akan ada tiga zona, zona barat, tengah dan timur. Barat ada di Sumatera, tengah di Kalimantan dan timur di Sulawesi,” ungkap Abraham.
Namun ia belum mengetahui kapan rencana itu terlaksana.
“Tapi kita belum tau apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR, sebab ini ‘kan terkait alokasi penganggaran,” tambah Abraham.
Artinya bila rencana itu disetujui, baru KPK bisa berhitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru. “Ya dipadukan lah (untuk penindakan dan pencegahan),” kata Abraham.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Minggu (14/12) menyatakan bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan, yakni Undang-Undang tentang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wacana pembentukan cabang di daerah merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di bidang sumber daya alam karena dengan pembukaan cabang baru, pengawasan di daerah akan lebih mudah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menteri Rini Buka Peluang Dirut BUMN Orang Asing

16 Desember 2014, 00:45

Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan di tahun depan Direktur Utama perusahaan BUMN berasal dari negara lain. Hal ini karena adanya pasar terbuka ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Global CEO perusahaan BUMN orang asing itu bisa saja,” kata Rini di Kementerian BUMN, Senin (15/12).

Kendati demikian, Rini berharap hal itu tidak terjadi. Pasalnya, ia masih percaya dan optimis bahwa putra putri bangsa di dalam negeri masih bisa mengemban tugas tersebut.

“Tapi saya tidak mengharapkan itu, saya yakin orang dalam (negeri) masih banyak yang bisa memimpin,” ungkap Rini.

Rini menjelaskan, holding Semen Indonesia akan berekspansi di beberapa negara ASEAN tahun depan. maka dari itu diharapkan direksi BUMN saat ini mengerti perdagangan bebas internasional.

“Jika tidak, maka mau tidak mau harus menyewa orang asing. Kita perlu melakukan head hunter untuk mencari direktur atau calon yang memang mempunyai kapasitas internasional trading,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri Rini Buka Peluang Dirut BUMN Orang Asing

16 Desember 2014, 00:45

Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan di tahun depan Direktur Utama perusahaan BUMN berasal dari negara lain. Hal ini karena adanya pasar terbuka ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Global CEO perusahaan BUMN orang asing itu bisa saja,” kata Rini di Kementerian BUMN, Senin (15/12).

Kendati demikian, Rini berharap hal itu tidak terjadi. Pasalnya, ia masih percaya dan optimis bahwa putra putri bangsa di dalam negeri masih bisa mengemban tugas tersebut.

“Tapi saya tidak mengharapkan itu, saya yakin orang dalam (negeri) masih banyak yang bisa memimpin,” ungkap Rini.

Rini menjelaskan, holding Semen Indonesia akan berekspansi di beberapa negara ASEAN tahun depan. maka dari itu diharapkan direksi BUMN saat ini mengerti perdagangan bebas internasional.

“Jika tidak, maka mau tidak mau harus menyewa orang asing. Kita perlu melakukan head hunter untuk mencari direktur atau calon yang memang mempunyai kapasitas internasional trading,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...40,58440,58540,586...43,118 Halaman 40,585 dari 43,118

Berita Lain