27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 406

BPI Danantara Hormati Proses Hukum Thaksin Shinawatra di Thailand

karyawan keluar dari Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta
karyawan keluar dari Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan tanggapan terkait vonis penjara yang dijatuhkan kepada anggota Dewan Penasihat mereka, Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, akibat kasus korupsi di negaranya.

MD Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Thailand.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan kami tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan terkait isu hukum dan politik di yurisdiksi manapun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9).

Terkait status Thaksin sebagai warga negara asing (WNA) di Danantara, Al-Arief menjelaskan perannya hanya sebatas memberikan masukan, seperti pandangan mengenai tren ekonomi dan perkembangan pasar global.
“Mereka (WNA) tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Danantara Indonesia,” tegasnya.

Al-Arief juga menambahkan bahwa seluruh keputusan di Danantara dijalankan oleh Badan Pelaksana dengan pengawasan dari Dewan Pengawas, sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung Thailand pada Selasa (9/9) memutuskan Thaksin harus menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Sebelumnya, ia sempat ditempatkan di kamar VIP rumah sakit kepolisian dengan alasan sakit jantung, namun pengadilan menilai hal itu sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Thaksin sendiri awalnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023 usai bertahun-tahun hidup dalam pengasingan di luar negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Segera Dibahas di Paripurna

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyatakan usul inisiatif terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI mendatang.

Bob menegaskan, untuk saat ini RUU tersebut masih dalam tahap usulan agar masuk ke dalam daftar prioritas legislasi. Penetapan RUU sebagai usul inisiatif DPR baru akan dilakukan pada Rabu (17/9).

“Bukan keputusan, baru diajukan,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/9).

Ia menjelaskan, usulan RUU Perampasan Aset belum sampai pada tingkat keputusan karena Baleg juga tengah menyusun daftar RUU untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Karena kita kan nanti mau mengusulkan yang Prolegnas 2026, sekaligus. Waktunya kita sudah terbatas ya, 32 hari kerja,” ujarnya.

Jika nantinya RUU Perampasan Aset disetujui dan disahkan sebagai usul inisiatif DPR, Baleg akan menyerahkan kepada pimpinan DPR untuk menugaskan komisi terkait yang akan membahas lebih lanjut.

“Kita serahkan kepada pimpinan nanti,” tambah Bob.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah menyetujui usulan DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Selain itu, Baleg DPR juga mengusulkan dua RUU lainnya, yakni RUU Kamar Dagang dan Industri serta RUU Kawasan Industri. Supratman mengapresiasi langkah DPR tersebut.

“Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025,” kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (9/9). (ant)

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Membuka Perkemahan Pramuka Muslim Dunia

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka World Muslim Scout Jamboree 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur. Aktual/MPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membuka pelaksanaan World Muslim Scout Jamboree 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (9/9/2025) malam. Menandai dibukanya perkemahan pramuka muslim dunia itu, Ketua MPR mengajak seluruh peserta jambore membacakan lafal basmalah.

Tak hanya dengan membaca basmalah, penanda dibukanya Jambore Nasional 2025 juga dilakukan dengan pemukulan tambur secara bersama oleh Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Pimpinan Ponpes Gontor KH Hasan Abdullah Sahal, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Ketua Kwartir Nasional Budi Waseso, Sekjen Pramuka Muslim Dunia Zuhair Husein, perwakilan Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta Ketua Panitia Jambore.

Dalam sambutannya, Ketua MPR memuji kemeriahan pembukaan Jambore 2025, yang dilaksanakan untuk memperingati 100 tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Menurut Muzani, kemeriahan pembukaan itu tidak kalah dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, dan menjadi prestasi yang patut dibanggakan oleh dunia pesantren, khususnya Ponpes Gontor.

Muzani berharap Jambore yang diikuti 15.300 peserta dari 22 negara dan 28 Kwartir Daerah se-Indonesia itu akan memperkuat rasa persatuan, persaudaraan, keakraban, serta kegotongroyongan di antara anggota Pramuka, khususnya Pramuka muslim sedunia.

“Persatuan terbentuk bukan hanya karena kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya disatukan oleh bahasa, bukan hanya oleh keimanan, bukan hanya oleh merah putih. Tapi persatuan juga bisa terbentuk dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah Gontor yang juga telah mempersatukan kita,” ujar Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, 100 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan bahwa Pondok Pesantren Gontor di satu desa terpencil di Ponorogo akan menjadi pusat ilmu dan peradaban. Tetapi, setelah 100 tahun, Gontor mampu menjelma menjadi pusat kegiatan keilmuan dan peradaban di Indonesia.

Gontor telah melahirkan alumni-alumni yang sanggup menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Hidayat Nur Wahid pernah menjadi Ketua MPR, Din Syamsuddin pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Hashim Muzadi yang juga alumni Gontor pernah menjadi Ketua Umum PBNU, dan masih banyak lagi alumni Gontor yang menjadi diplomat hingga pengusaha.

“Gontor melahirkan anak. Dari anak Gontor melahirkan cucu. Dari cucu Gontor melahirkan cicit dan seterusnya. Yang diajarkan mereka adalah tentang keindonesiaan, tentang ilmu, kemandirian, dan kemanusiaan. Itulah yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, dan ustaz-ustaz kita. Sekarang semua berkumpul di perkemahan Cibubur.

“Tadi, Kiai Sahal sudah mengingatkan kita bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada tantangannya. Setiap tantangan ada solusinya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa memberi solusi atas zaman-zaman tersebut,” tutup Muzani.

Menkeu Purbaya Sebut Kesejahteraan Masyarakat Naik dalam 10 Bulan Pertama Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam 10 bulan pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menyoroti salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.

Menurutnya, sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen. Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.

Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.

Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.

Di sisi lain, indikator perekonomian juga menunjukkan pergerakan yang stabil.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.

Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.

Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.

Purbaya juga menyoroti program-program prioritas Prabowo yang diyakini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.

Purbaya hari ini melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI dengan jabatan barunya sebagai Bendahara Negara.

Dalam rapat itu, dia mengatakan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menkeu. Ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun dalam rapat ini, ia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sekjen PBB Minta Penyelidikan Menyeluruh Akibat 20 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa di Nepal

Istanbul, aktual.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta penyelidikan menyeluruh dan pengendalian diri setelah aksi protes di Nepal yang menyebabkan 20 orang tewas dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

“Saya mengikuti perkembangan situasi di Nepal dengan saksama dan sangat berduka atas hilangnya nyawa,” tulis Guterres di platform perusahaan media sosial AS, X, pada Selasa (9/9).

Saya mendesak dilakukannya penyelidikan, pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut dan dialog demi mencapai jalan konstruktif ke depannya,” katanya.

Selanjutnya Guterres meminta aparat keamanan untuk mematuhi hukum hak asasi manusia, seraya menekankan bahwa protes “harus dilakukan dengan cara damai, menghormati kehidupan dan harta benda.”

Pada Selasa malam, militer Nepal mulai mengambil alih kekuasaan.

Di tengah kendali militer, Presiden Ramchandra Paudel bersiap untuk memulai proses pembentukan pemerintahan baru setelah menerima pengunduran diri Oli di tengah protes mematikan sejak Senin, yang juga menyebabkan hampir 350 orang terluka.

Nepal telah mengalami peristiwa dramatis sejak Senin setelah Oli melarang media sosial, dan meminta platform multinasional untuk membuka kantor di negara Himalaya yang terkurung daratan tersebut.

Langkah ini memicu protes massal di ibu kota Kathmandu, dengan para pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung publik dan kantor-kantor partai politik serta memasuki gedung parlemen sebelum membakarnya.

Para pengunjuk rasa juga membakar kediaman para pemimpin tinggi, termasuk Kantor Presiden, sementara protes keras terus berlanjut meskipun pemerintah telah mengumumkan pencabutan larangan media sosial.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Korupsi bank bjb ke Ridwan Kamil untuk Beli Mobil Mercy

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) dengan didampingi tim kuasa hukumnya berjalan keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Aktual/ANTARA

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana korupsi pengadaan iklan bank bjb yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli mobil Mercedes milik Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang dijual oleh putranya, Ilham Akbar Habibie.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut dana itu diterima Ridwan Kamil ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Kemudian bagaimana saudara RK bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat,” kata Asep, dikutip Rabu (10/9/2025).

Asep menjelaskan penyidik masih mengonfirmasi detail aliran dana kepada sejumlah pihak. Termasuk soal pembelian mobil Mercy yang disebut berasal dari uang pengadaan iklan bank bjb.

“Konfirmasi terkait dengan pembelian mobil Mercy, konfirmasi tentang uang yang diberikan kepada saudara L, serta pihak-pihak lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 September 2025, KPK telah memeriksa Ilham Akbar Habibie sebagai saksi. Ia dimintai keterangan mengenai penjualan mobil Mercy tersebut kepada Ridwan Kamil.

Ilham mengatakan, RK telah membayar Rp1,3 miliar dari total kesepakatan Rp2,6 miliar. Namun, mobil itu sudah diubah warnanya dari silver menjadi biru metalik meski pembayaran belum lunas.

“Dia rupanya di tahun berapa itu ganti warna tanpa sepengetahuan kami,” kata Ilham usai diperiksa KPK, Rabu (3/9).

Ia menegaskan tidak mengetahui jika transaksi jual beli mobil itu diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan bank bjb periode 2021–2023. Ilham juga menyebut sudah mengingatkan RK agar mobil ditarik kembali jika pelunasan tidak sesuai perjanjian, namun terkendala karena pembayaran belum tuntas.

“Keberadaan mobil itu masih di Bandung. Namun Pak RK juga sudah siap jika mobil dikembalikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain