Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah meyakini jika Joko Widodo (Jokowi) tidak akan maju sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan, di Kongres 2015 nanti.
Alasannya, karena Jokowi sudah menggariskan bahwa menteri di kabinetnya dilarang rangkap jabatan di partai.
“Logikanya sederhana, kalau menteri yang tugasnya ad hoc dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia double standar,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (15/12).
Selain itu, ia pun berkeyakinan bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan mencalonkan dirinya, pasalnya dalam rakernas PDIP, di Semarang beberapa waktu lalu.
“Pada Rakernas kemarin, dia (Jokowi) yang mencalonkan Megawati sebagai ketua umum. Lalu usulan Jokowi itu diamini peserta rakernas. Jadi saat kongres tinggal ditetapkan Megawati sebagai ketum. Jadi sangat tidak mungkin Pak Jokowi dicalon,” ujar Ketua Fraksi MPR RI fraksi PDIP itu.
Pun demikian, sambung dia, menanggapi hasil survei Cyrus Network yang mengatakan Jokowi berpeluang menggeser Megawati Soekarnoputri, dinilai hanya pendapat biasa. Sebab, semua keputusan akan diambil sendiri oleh internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Silahkan saja berpendapat, urusan PDIP adalah urusan rumah tangga PDIP. Orang boleh beri pendapat tapi pada akhirnya keputusa penting menyangkut masa depan partai menjadi yuridiksi politik partai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah meyakini jika Joko Widodo (Jokowi) tidak akan maju sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan, di Kongres 2015 nanti.
Alasannya, karena Jokowi sudah menggariskan bahwa menteri di kabinetnya dilarang rangkap jabatan di partai.
“Logikanya sederhana, kalau menteri yang tugasnya ad hoc dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia double standar,” ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (15/12).
Selain itu, ia pun berkeyakinan bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan mencalonkan dirinya, pasalnya dalam rakernas PDIP, di Semarang beberapa waktu lalu.
“Pada Rakernas kemarin, dia (Jokowi) yang mencalonkan Megawati sebagai ketua umum. Lalu usulan Jokowi itu diamini peserta rakernas. Jadi saat kongres tinggal ditetapkan Megawati sebagai ketum. Jadi sangat tidak mungkin Pak Jokowi dicalon,” ujar Ketua Fraksi MPR RI fraksi PDIP itu.
Pun demikian, sambung dia, menanggapi hasil survei Cyrus Network yang mengatakan Jokowi berpeluang menggeser Megawati Soekarnoputri, dinilai hanya pendapat biasa. Sebab, semua keputusan akan diambil sendiri oleh internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
“Silahkan saja berpendapat, urusan PDIP adalah urusan rumah tangga PDIP. Orang boleh beri pendapat tapi pada akhirnya keputusa penting menyangkut masa depan partai menjadi yuridiksi politik partai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) versi Munas IX Bali, Idrus Marham menuding jika ada oknum di luar elit partai yang sengaja merusak partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Karena itu, ada elit di balik partai tertentu di balik ini semua. Bukan pemerintah. Oknum ini yang mengatasnamakan pemerintah. Dan telpon pada orang-orang Golkar bahwa ini akan melawan pemerintah. Mana mungkin pemerintah yang sehat dan normal lakukan hal itu,” kata Idrus, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12).
“Memang ada oknum partai tertentu yang main. Dan ini yang nanti dia mempermainkan partai golkar, nanti juga akan memainkan Jokowi-JK pasti begitu,” imbuhnya.
Idrus berpandangan, adanya oknum di luar Partai Golkar yang turut campur terlihat dari sejumlah agenda yang dimainkan. Pertama, adanya isu tentang tidak akan langgengnya Koalisi Merah Putih (KMP). Lalu, seakan-akan pemerintah mem-back-up gerakan tersebut.
“Di Munas itu ditulis Tjahjo Kumolo, ada Jusuf Kalla yang akan hadir. Ini kan sangat pembodohan bagi rakyat. Kita tahu betul JK tidak akan hadir. Kita yakin betul Tjahjo tidak akan hadir karena dua tokoh ini punya akal sehat dan aturan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal oknum yang dimaksud tersebut? Idrus tidak mau menjawabnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang