Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan telah menginisiasi agar UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.
“Kami sudah memutuskan bahwa dalam Prolegnas 2015 akan melahirkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan,” kata Herman di Kabupaten Tana Toraja, Minggu (21/12).
Dengan hadirnya UU tersebut, pemberdayaan SDM bidang perikanan akan memperoleh ruang yang lebih besar, karena akan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
“Kami berharap pada akhirnya ini dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,” kata Herman.
Sebelumnya telah ada UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam undang-undang tersebut, diantaranya mengatur tentang kelembagaan, pembentukan bank, asuransi pertanian, dan pemberian stimulus anggaran dari pusat.
“Ini yang akan kami kloning agar nelayan dan pembudidaya ikan juga mendapat perlindungan dari negara,” katanya.
Dia menambahkan, DPR RI akan senantiasa mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.
“Dari segi anggaran misalnya bisa terlihat ada peningkatan dari Rp3 triliun pada 2009 naik menjadi Rp6,7 triliun pada 2015.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan telah menginisiasi agar UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.
“Kami sudah memutuskan bahwa dalam Prolegnas 2015 akan melahirkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan,” kata Herman di Kabupaten Tana Toraja, Minggu (21/12).
Dengan hadirnya UU tersebut, pemberdayaan SDM bidang perikanan akan memperoleh ruang yang lebih besar, karena akan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
“Kami berharap pada akhirnya ini dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,” kata Herman.
Sebelumnya telah ada UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam undang-undang tersebut, diantaranya mengatur tentang kelembagaan, pembentukan bank, asuransi pertanian, dan pemberian stimulus anggaran dari pusat.
“Ini yang akan kami kloning agar nelayan dan pembudidaya ikan juga mendapat perlindungan dari negara,” katanya.
Dia menambahkan, DPR RI akan senantiasa mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.
“Dari segi anggaran misalnya bisa terlihat ada peningkatan dari Rp3 triliun pada 2009 naik menjadi Rp6,7 triliun pada 2015.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Praseto diminta untuk mengungkap dan menuntaskan kasus dugaan rekening gendut kepala daerah.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Minfggu (21/12).
Menurutnya, jika kasus ini tak dapat dituntaskan, HM Prasetyo disarankan untuk mundur dari jabatannya.
“Jadi kita minta bahwa ini jangan sekedar showoff Jaksa Agung baru, tapi kita minta buktikan, paling tidak dalam 1-3 bulan ada kasus ini yang berlanjut ke pengadilan, karena kalau tidak ini upaya pencitraan saja,” kata Emerson.
Diketahui, PPATK telah melaporkan rekening sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan laporan tersebut, rekening gendut dimiliki lima bupati dan mantan bupati, satu gubernur aktif dan dua mantan gubernur.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Praseto diminta untuk mengungkap dan menuntaskan kasus dugaan rekening gendut kepala daerah.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Minfggu (21/12).
Menurutnya, jika kasus ini tak dapat dituntaskan, HM Prasetyo disarankan untuk mundur dari jabatannya.
“Jadi kita minta bahwa ini jangan sekedar showoff Jaksa Agung baru, tapi kita minta buktikan, paling tidak dalam 1-3 bulan ada kasus ini yang berlanjut ke pengadilan, karena kalau tidak ini upaya pencitraan saja,” kata Emerson.
Diketahui, PPATK telah melaporkan rekening sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan laporan tersebut, rekening gendut dimiliki lima bupati dan mantan bupati, satu gubernur aktif dan dua mantan gubernur.

Artikel ini ditulis oleh: