Banda Aceh, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al Mubarak, Wakil Rektor Universitas Islam Muhammad Bin Saud Arab Saudi dan Gubernur Aceh, meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru kampus Ma’had Khadimul Haramain Asy-Syarifain di Aceh, Senin (15/12).
Seluruh dana pembangunan gedung yang berlokasi di Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Blang Bintang, ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi. Kampus ini mengajarkan putra-putri Aceh berbahasa arab. Sebagian besar dosen kampus itu juga didatangkan dari Arab Saudi.
“Kerjasama ini dimulai tahun September 2012 lalu, dan ini bukti nyata dari kerjasama itu,” sebut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
Diharapkan kehadiran kampus itu dapat memperdalam pengetahuan di bidang bahasa Arab untuk generasi muda Aceh. Selain itu, pendidikan di kampus baru itu tanpa dipungut biaya untuk masyarakat Aceh.
Sementara itu, Plt Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al Mubarak menyebutkan pihaknya berharap kampus itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia di Aceh. 

Artikel ini ditulis oleh:

Surabaya, Aktual.co — Akademisi Pendidikan Zaenal Maliki menyebutkan bahwa perubahan sistem pendidikan Kurikulum 2013 ke 2006 sedikit banyak ada unsur politik.
Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah  terlalu cepat dan tergesa-gesa sehingga berdampak luas.
“Saya tidak tidak bisa menilai apakah ini akan bergeser ke libelarisme atau tidak. Memang ciri utama pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Tetapi keputusan pemerintah terlalu cepat dan ada nuansa politik” Ujar Zaenal Maliki, Senin (15/12).
Unsur politik bisa jadi salah satu faktor, sebab berbeda rezim tentu berbeda garis politik. Tetapi, tidak boleh mengorbankan anak didik. Jika memang ingin merubah sistem pendidikan, tidak harus dalam waktu yang singkat, tetapi harus ada evaluasi dulu.
Meski demikian, jika tetap bertahan pada kurikulum 2013 atau kembali ke kurikulum 2006 adalah sebuah keputusan yang dilema.
“Kalau pakai kurikulum 2013, maka dunia pendidikan akan disibukkan dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada seperti buku atau SDM Guru. Tetapi jika kembali pada 2006, maka akan terjadi pro kontra seperti ini.” Ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Surabaya, Aktual.co — Akademisi Pendidikan Zaenal Maliki menyebutkan bahwa perubahan sistem pendidikan Kurikulum 2013 ke 2006 sedikit banyak ada unsur politik.
Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah  terlalu cepat dan tergesa-gesa sehingga berdampak luas.
“Saya tidak tidak bisa menilai apakah ini akan bergeser ke libelarisme atau tidak. Memang ciri utama pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Tetapi keputusan pemerintah terlalu cepat dan ada nuansa politik” Ujar Zaenal Maliki, Senin (15/12).
Unsur politik bisa jadi salah satu faktor, sebab berbeda rezim tentu berbeda garis politik. Tetapi, tidak boleh mengorbankan anak didik. Jika memang ingin merubah sistem pendidikan, tidak harus dalam waktu yang singkat, tetapi harus ada evaluasi dulu.
Meski demikian, jika tetap bertahan pada kurikulum 2013 atau kembali ke kurikulum 2006 adalah sebuah keputusan yang dilema.
“Kalau pakai kurikulum 2013, maka dunia pendidikan akan disibukkan dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada seperti buku atau SDM Guru. Tetapi jika kembali pada 2006, maka akan terjadi pro kontra seperti ini.” Ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Agama akan menambah jumlah Madrasah Aliyah Insan Cendikia di seluruh Indonesia. 
Hal ini terkait dengan keberadaan Madrasah Aliyah unggulan Insan Cendikia yang berprestasi di tingkat internasional, dan lulusannya masuk universitas negeri papan atas.
Saat ini yang sudah beroperasi sebanyak tiga MA, yang dalam proses pembangunan dua puluh, sehingga total dua puluh tiga,  yang seluruhnya akan beroperasi pada 2017.
Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa dalam diskusinya dengan Menag Lukman Hakim Syaifuddin, disampaikan bahwa 10 provinsi sisanya melalui kerjasama dengan gubernur setempat.
“Kalau sudah ada madrasah yang bagus, kita manage dari sini, menunya dari sini, sama persis rasanya, hanya outletnya yang beragam, bermitra dengan pemerintah daerah, bisa maksimal,” kata dia, Senin (15/12).
Melalui kerjasama dengan pemerintah, maka otomatis sustainabilitas madrasah tersebut juga terjaga. “Pemerintah daerah tidak selesai hanya menyerahkan 10 hektar pada kita, tetapi mereka juga berkewajiban membangun infrastruktur jalan, listrik, air, sanitasi, beasiswa dan seterusnya,” ujarnya. 
Selanjutnya, tugas Kemenag adalah mengontrol dan membina, agar madrasah unggulan tersebut bisa menjadi percontohan. Madrasah Insan Cendikia Serpong membantu madrasah yang ada di sekelilingnya, sehingga saat ini tak ada lagi madrasah buruk di seputaran Serpong.
Bahkan bukan hanya membantu madrasah di sekitarnya, Insan Cendikia Serpong atau Gorontalo juga diminta pertimbangan oleh daerah lain seperti di NTT.

Artikel ini ditulis oleh: