Jakarta, Aktual.co — Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih kasus korupsi di daerah yang lamban dan tidak serius ditangani oleh Kejaksaan setempat.
“Kalau tidak serius ditangani (oleh Kejaksaan Tinggi) ya bisa segera diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Oce Madril di Yogyakarta, Sabtu (13/12).
Hingga kini banyak kasus korupsi di daerah tidak memiliki kelanjutan penindakan yang jelas. Padahal, secara kuantitas jumlah kasus korupsi di daerah cukup kompleks karena bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Banyak (kasus korupsi) di daerah yang sudah menentukan tersangka namun dihentikan di tengah jalan,” kata dia.
Dicontohkan, kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp12,5 miliar yang sudah menetapkan tiga tersangka, namun hingga setahun labih tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
“Padahal tersangka serta alat bukti sudah cukup. Kalau tidak mampu (ditangani) bisa diambil alih KPK.”
Terlepas konteks pengambilalihan kasus di daerah, pada dasarnya KPK perlu memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian serta Kejaksaan di daerah, utamanya untuk kasus korupsi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil alih kasus korupsi di daerah yang lamban dan tidak serius ditangani oleh Kejaksaan setempat.
“Kalau tidak serius ditangani (oleh Kejaksaan Tinggi) ya bisa segera diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Oce Madril di Yogyakarta, Sabtu (13/12).
Hingga kini banyak kasus korupsi di daerah tidak memiliki kelanjutan penindakan yang jelas. Padahal, secara kuantitas jumlah kasus korupsi di daerah cukup kompleks karena bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Banyak (kasus korupsi) di daerah yang sudah menentukan tersangka namun dihentikan di tengah jalan,” kata dia.
Dicontohkan, kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp12,5 miliar yang sudah menetapkan tiga tersangka, namun hingga setahun labih tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
“Padahal tersangka serta alat bukti sudah cukup. Kalau tidak mampu (ditangani) bisa diambil alih KPK.”
Terlepas konteks pengambilalihan kasus di daerah, pada dasarnya KPK perlu memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan Kepolisian serta Kejaksaan di daerah, utamanya untuk kasus korupsi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mengecam rencana Pemprov DKI mengucurkan dana suntikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke BUMD Bank DKI.
Rencana pengucuran dana miliaran ini dikhawatirkan akan disalahgunakan, seperti yang sebelumnya pernah terjadi.
“Kami Khawatir dana ini disalahgunakan kembali,” kata Presidium Kamerad, Haris, Sabtu (13/12).
Menurut dia, Kejagung lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi bank DKI, yang angkanya mencapai Rp 80 miliar. Pihaknya menuntut Kejagung untuk segera mengungkap kasus secara cepat dan tuntas hingga akarnya.
Modus yang digunakan pada kasus dugaan korupsi ini adalah dengan cara penunjukan langsung pelaksana proyek dan pengaturan lelang.
Terjadi penyimpangan dalam proyek pengadaan 100 unit ATM dianggarkan Rp82,5 miliar dan proyek GCMS sebesar Rp8,46 miliar.

Artikel ini ditulis oleh: