Yogyakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, menilai pemerintah Indonesia mestinya harus segera menunjukkan ketegasan sikapnya atas Amerika Serikat (AS) pasca adanya laporan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh CIA.
Terlebih menurut Sigit, beberapa waktu lalu Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat ‘intervensi’ dari AS terkait persoalan di Dili yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah NKRI yakni propinsi ke 33 Timor Timur sehingga menimbulkan resiko hukum tertentu bagi Indonesia di dunia internasional.
“Mestinya pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan steatmen dalam menentukan sikapnya. Karena sampai saat ini kita belum mendengar ada pernyataan resmi dari pemerintah baik lewat mentri luar negri atau presiden sendiri. Kita masih melihat dan menunggu,” katanya.
Sigit sendiri menilai adanya laporan pelanggaran HAM berupa penyiksaan pada para tahanan saat interogasi pasca serangan bom 11 September beberapa tahun lalu oleh CIA tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain karena AS telah menutup-nutupi hal itu selama bertahun-tahun, hal itu juga membuktikan AS menerapkan standar ganda. Dimana AS sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM namun justru tidak taat dan melanggar hal yang didengung-dengungkanya itu sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, menilai pemerintah Indonesia mestinya harus segera menunjukkan ketegasan sikapnya atas Amerika Serikat (AS) pasca adanya laporan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh CIA.
Terlebih menurut Sigit, beberapa waktu lalu Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat ‘intervensi’ dari AS terkait persoalan di Dili yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah NKRI yakni propinsi ke 33 Timor Timur sehingga menimbulkan resiko hukum tertentu bagi Indonesia di dunia internasional.
“Mestinya pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan steatmen dalam menentukan sikapnya. Karena sampai saat ini kita belum mendengar ada pernyataan resmi dari pemerintah baik lewat mentri luar negri atau presiden sendiri. Kita masih melihat dan menunggu,” katanya.
Sigit sendiri menilai adanya laporan pelanggaran HAM berupa penyiksaan pada para tahanan saat interogasi pasca serangan bom 11 September beberapa tahun lalu oleh CIA tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain karena AS telah menutup-nutupi hal itu selama bertahun-tahun, hal itu juga membuktikan AS menerapkan standar ganda. Dimana AS sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM namun justru tidak taat dan melanggar hal yang didengung-dengungkanya itu sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, menilai adanya laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh CIA mestinya membuat negara-negara di dunia saat ini harus mulai bersikap lebih berani dan tegas terhadap Amerika Serikat (AS).
Sebagaimana diketahui Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM di dunia, baru-baru ini justru diketahui melakukan pelanggaran HAM. Yakni  dalam menginterogasi sejumlah tahanan pasca terjadinya bom 11 September beberapa tahun lalu dengan dalih menjaga keamanan nasional mereka.
“Kebijakan yang absurd dan standar ganda nyatanya digunakan oleh Amerika Serikat sebagai instrumen untuk melakukan presure atau menekan negara lain. Karena itu mestinya sekarang ini negara-negara lain harus mulai lebih berani bersikap tegas,” katanya Jumat (12/12/2014).
Ia mencontohkan salah satu sikap tegas dan berani tersebut adalah seperti sikap yang ditunjukkan oleh China baru-baru ini. Dimana lewat pemerintahannya, China berani memberikan tekanan dengan mengeluarkan pernyataan agar AS tidak menerapkan politik standar ganda. China bahkan juga mendesak agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh CIA tersrebut diproses.
Sigit sendiri menilai adanya laporan pelanggaran HAM berupa penyiksaan pada para tahanan saat interogasi pasca serangan bom 11 September beberapa tahun lalu oleh CIA tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain karena AS telah menutup-nutupi hal itu selama bertahun-tahun, hal itu juga membuktikan AS menerapkan standar ganda. Dimana AS sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM namun justru tidak taat dan melanggar hal yang didengung-dengungkanya itu sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Pengamat Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, menilai adanya laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh CIA mestinya membuat negara-negara di dunia saat ini harus mulai bersikap lebih berani dan tegas terhadap Amerika Serikat (AS).
Sebagaimana diketahui Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM di dunia, baru-baru ini justru diketahui melakukan pelanggaran HAM. Yakni  dalam menginterogasi sejumlah tahanan pasca terjadinya bom 11 September beberapa tahun lalu dengan dalih menjaga keamanan nasional mereka.
“Kebijakan yang absurd dan standar ganda nyatanya digunakan oleh Amerika Serikat sebagai instrumen untuk melakukan presure atau menekan negara lain. Karena itu mestinya sekarang ini negara-negara lain harus mulai lebih berani bersikap tegas,” katanya Jumat (12/12/2014).
Ia mencontohkan salah satu sikap tegas dan berani tersebut adalah seperti sikap yang ditunjukkan oleh China baru-baru ini. Dimana lewat pemerintahannya, China berani memberikan tekanan dengan mengeluarkan pernyataan agar AS tidak menerapkan politik standar ganda. China bahkan juga mendesak agar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh CIA tersrebut diproses.
Sigit sendiri menilai adanya laporan pelanggaran HAM berupa penyiksaan pada para tahanan saat interogasi pasca serangan bom 11 September beberapa tahun lalu oleh CIA tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain karena AS telah menutup-nutupi hal itu selama bertahun-tahun, hal itu juga membuktikan AS menerapkan standar ganda. Dimana AS sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM namun justru tidak taat dan melanggar hal yang didengung-dengungkanya itu sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Terkuaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh CIA dalam menginterogasi sejumlah tahanan lewat sebuah laporan baru-baru ini, dipastikan akan memunculkan dinamika baru yang merubah posisi Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM di dunia.
Pengamat Hukum Internasional UGM, Sigit Riyanto, menilai adanya laporan pelanggaran HAM oleh CIA itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat selama ini tidak fear, karena nyatanya AS menerapkan kebijakan yang absurd dan kebijakan standar ganda. Dimana di satu sisi Amerika Serikat selalu menekan negara lain untuk menegakkan HAM, namun di sisi lain Amerika Serikat justru melakukan pelanggaran HAM itu sendiri.
Meski begitu Sigit menilai hal tersebut juga harus dilihat dari konteks siapa yang memerintah negara Paman Sam itu. Pasalnya peristiwa penyiksaan/pelanggaran ham terhadap para tahanan itu terjadi pada saat AS diperintah oleh partai Republik lewat presiden Josh Bush. Dimana hal itu terjadi mengikuti/ setelah bom 11 September.
“Pelanggaran HAM oleh CIA itu terjadi sebagai ‘reaksi’ Amerika atas ‘ancaman’ yang menyangkut keamanan nasional mereka. Apa yang dilakukan oleh CIA itu pararel dengan sikap pemerintah Bush yang menarik diri dari Statuta Roma. Padahal sebelumnya, saat masih dipimpin presiden Bill Clinton, AS lah salah satu negara penggagas Statuta Roma itu. Artinya memang sudah ada rencana sistimatik, yang sekarang baru terkuak,” katanya Jumat (12/12) kepada Aktual.co.

Artikel ini ditulis oleh:

Yogyakarta, Aktual.co — Terkuaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh CIA dalam menginterogasi sejumlah tahanan lewat sebuah laporan baru-baru ini, dipastikan akan memunculkan dinamika baru yang merubah posisi Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang selama ini dianggap selalu berada di barisan paling depan dalam menjaga demokrasi, ketertiban dunia dan penegak HAM di dunia.
Pengamat Hukum Internasional UGM, Sigit Riyanto, menilai adanya laporan pelanggaran HAM oleh CIA itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat selama ini tidak fear, karena nyatanya AS menerapkan kebijakan yang absurd dan kebijakan standar ganda. Dimana di satu sisi Amerika Serikat selalu menekan negara lain untuk menegakkan HAM, namun di sisi lain Amerika Serikat justru melakukan pelanggaran HAM itu sendiri.
Meski begitu Sigit menilai hal tersebut juga harus dilihat dari konteks siapa yang memerintah negara Paman Sam itu. Pasalnya peristiwa penyiksaan/pelanggaran ham terhadap para tahanan itu terjadi pada saat AS diperintah oleh partai Republik lewat presiden Josh Bush. Dimana hal itu terjadi mengikuti/ setelah bom 11 September.
“Pelanggaran HAM oleh CIA itu terjadi sebagai ‘reaksi’ Amerika atas ‘ancaman’ yang menyangkut keamanan nasional mereka. Apa yang dilakukan oleh CIA itu pararel dengan sikap pemerintah Bush yang menarik diri dari Statuta Roma. Padahal sebelumnya, saat masih dipimpin presiden Bill Clinton, AS lah salah satu negara penggagas Statuta Roma itu. Artinya memang sudah ada rencana sistimatik, yang sekarang baru terkuak,” katanya Jumat (12/12) kepada Aktual.co.

Artikel ini ditulis oleh: