Jakarta, Aktual.co —Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame, Pemerintah Kota Bekasi membentuk tim pemantau. Tim akan mendata sejumlah reklame yang layak tayang, yang telah habis masa sewa, atau juga yang tanpa izin.
Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi Kota Bekasi Karto mengatakan tim yang disebar di sejumlah titik rawan pemasangan reklame ilegal itu, terbagi atas empat bagian.  
“Seperti Jalan K.H. Noer Ali, Perumahan Galaxy, Kelurahan Pekayon, dan Kelurahan Bintara,” kata dia di Bekasi, Jumat, (12/12).
Dijelaskan Karto, pihaknya menggenjot mengawasi keberadaan reklame ilegal karena keberadaannya sudah sangat merugikan Pemkot Bekasi. Pencapaian target PAD Kota Bekasi di tahun 2014 bahkan meleset akibat adanya reklame ilegal. Dari Rp40 miliar, menjadi hanya Rp23 miliar. 
DPPJU mencatat jumlah reklame di wilayah Kota Bekasi hingga 2014 berjumlah 7.500 titik. Hingga saat ini, kata dia, jumlah reklame ilegal yang terdata mencapai 260 titik. Jumlah itu terus diperbaharui. 
Karto berharap pendataan dan penertiban dapat mendongkrak perolehan PAD pada tahun 2015. “Bisa jauh lebih maksimal dengan adanya data akurat izin reklame di Kota Bekasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari reklame, Pemerintah Kota Bekasi membentuk tim pemantau. Tim akan mendata sejumlah reklame yang layak tayang, yang telah habis masa sewa, atau juga yang tanpa izin.
Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi Kota Bekasi Karto mengatakan tim yang disebar di sejumlah titik rawan pemasangan reklame ilegal itu, terbagi atas empat bagian.  
“Seperti Jalan K.H. Noer Ali, Perumahan Galaxy, Kelurahan Pekayon, dan Kelurahan Bintara,” kata dia di Bekasi, Jumat, (12/12).
Dijelaskan Karto, pihaknya menggenjot mengawasi keberadaan reklame ilegal karena keberadaannya sudah sangat merugikan Pemkot Bekasi. Pencapaian target PAD Kota Bekasi di tahun 2014 bahkan meleset akibat adanya reklame ilegal. Dari Rp40 miliar, menjadi hanya Rp23 miliar. 
DPPJU mencatat jumlah reklame di wilayah Kota Bekasi hingga 2014 berjumlah 7.500 titik. Hingga saat ini, kata dia, jumlah reklame ilegal yang terdata mencapai 260 titik. Jumlah itu terus diperbaharui. 
Karto berharap pendataan dan penertiban dapat mendongkrak perolehan PAD pada tahun 2015. “Bisa jauh lebih maksimal dengan adanya data akurat izin reklame di Kota Bekasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharapkan kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang baru, Agus Priyono akan lebih baik dibandingkan dengan Kepala Dinas PU sebelumnya. 
Agus diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan di Jakarta perihal pembangunan insfrastruktur. Sebagai contoh, di  musim penghujan ini, Dinas PU menghadapi tantangan untuk memperbaiki jalanan yang berlubang akibat banjir, saluran air serta gorong-gorong.
“Ya lihat saja nanti kinerjanya (Agus),” ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (12/12).
Ia mengatakan pada masa kepemimpinan Kepala Dinas PU terdahulu, banyak target yang tidak tercapai. 
Seperti contohnya banyak pekerjaan yang mangkrak, atau dihentikan. Pembangunan saluran air dan gorong-gorong contohnya. 
Seharusnya pembangunan itu dikerjakan sebelum musim hujan tiba. Namun, kenyataannya masuk musim penghujan ini, masih banyak terjadi pengerjaan saluran air dan gorong-gorong yang akan berpengaruh pada ketahanan infrastruktur tersebut.
“Memang gak tercapai, banyak pekerjaan yang lamban. Makanya kemarin kita pecat Kadis PU kan,” ujarnya.
Ia pun mengatakan akan membereskan permasalahan di dinas PU, karena pada pengadaan tahun depan akan menggunakan e-budgeting sehingga segala pengerjaan dan biaya anggarannya dapat dikontrol secara transparan.
Sebagai informasi, Ahok memang mengakui kinerja Dinas PU lamban. Pasalnya, ia sering mengkritik kinerja Kepala Dinas PU terdahulu Manggas Rudi Siahaan karena kinerjanya itu. 
Manggas dinilai tidak mampu mengendalikan satuan tugas (Satgas) Dinas PU. Ia dinilai tidak mampu membersihkan terowongan dan saluran air yang ada di ibukota. Akibatnya, serapan anggaran APBD Tahun 2013 dan 2014 pun rendah.
“Karena PU bertele-tele. Begitu tahu banyak lobang tapi tidak bisa ditutup langsung, tapi harus menunggu tender. Padahal hotmix dan beton itu sudah di e-katalog-kan. Sama ongkos nyemen dan aspal itu ada. Supaya kerjaan cepat kan. Tapi PU malah ngeles (cari alasan). Katanya LKPP nggak ngasih tender. PU memang kurang ajar,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharapkan kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang baru, Agus Priyono akan lebih baik dibandingkan dengan Kepala Dinas PU sebelumnya. 
Agus diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan di Jakarta perihal pembangunan insfrastruktur. Sebagai contoh, di  musim penghujan ini, Dinas PU menghadapi tantangan untuk memperbaiki jalanan yang berlubang akibat banjir, saluran air serta gorong-gorong.
“Ya lihat saja nanti kinerjanya (Agus),” ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (12/12).
Ia mengatakan pada masa kepemimpinan Kepala Dinas PU terdahulu, banyak target yang tidak tercapai. 
Seperti contohnya banyak pekerjaan yang mangkrak, atau dihentikan. Pembangunan saluran air dan gorong-gorong contohnya. 
Seharusnya pembangunan itu dikerjakan sebelum musim hujan tiba. Namun, kenyataannya masuk musim penghujan ini, masih banyak terjadi pengerjaan saluran air dan gorong-gorong yang akan berpengaruh pada ketahanan infrastruktur tersebut.
“Memang gak tercapai, banyak pekerjaan yang lamban. Makanya kemarin kita pecat Kadis PU kan,” ujarnya.
Ia pun mengatakan akan membereskan permasalahan di dinas PU, karena pada pengadaan tahun depan akan menggunakan e-budgeting sehingga segala pengerjaan dan biaya anggarannya dapat dikontrol secara transparan.
Sebagai informasi, Ahok memang mengakui kinerja Dinas PU lamban. Pasalnya, ia sering mengkritik kinerja Kepala Dinas PU terdahulu Manggas Rudi Siahaan karena kinerjanya itu. 
Manggas dinilai tidak mampu mengendalikan satuan tugas (Satgas) Dinas PU. Ia dinilai tidak mampu membersihkan terowongan dan saluran air yang ada di ibukota. Akibatnya, serapan anggaran APBD Tahun 2013 dan 2014 pun rendah.
“Karena PU bertele-tele. Begitu tahu banyak lobang tapi tidak bisa ditutup langsung, tapi harus menunggu tender. Padahal hotmix dan beton itu sudah di e-katalog-kan. Sama ongkos nyemen dan aspal itu ada. Supaya kerjaan cepat kan. Tapi PU malah ngeles (cari alasan). Katanya LKPP nggak ngasih tender. PU memang kurang ajar,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh: