Jakarta, Aktual.co — Ahli tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, dr Mira Irmawati SpA (K), mengatakan anak merupakan kelompok rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh belum terbangun sempurna.

“Anak masih sangat rentan terhadap segala kemungkinan terserang penyakit, karena itu peranan orang tua sebaiknya bijaksana dalam menanggulangi gejala gangguan kesehatan pada anak,” katanya saat berbicara dalam seminar bertajuk “Bijaksana Tanggulangi Gejala Gangguan Kesehatan Anak, PURE Medicated Series: Cara Terbaru Meringankan Gejala Flu dan Perut Kembung” di Surabaya, Selasa (09/12).

Ia mengemukakan salah satunya adalah sakit perut kembung yang antara lain disebabkan oleh menelan udara terlalu banyak, sering terkena angin dan pemilihan botol susu yang salah, proses peragian (intoleransi laktosa), dan faktor lainnya.

“Perut kembung dan pilek mengganggu kenyamanan dan anak menjadi rewel, tidak dapat tidur nyenyak. Bila keadaan ini sering terjadi berulang kali, maka akan berpengaruh pada proses kualitas tumbuh kembang anak,” katanya.

Bahkan, jika mengetahui anaknya sedang sakit, orang tua seringkali menggosok obat gosok atau bawang merah untuk mengatasi perut kembung.

“Dengan pengertian bahwa kedua benda tersebut dapat mengeluarkan panas sehingga kembung berkurang, padahal benda tersebut terlalu keras untuk kulit anak dan seringkali menyebabkan kulit anak mengalami iritasi,” katanya.

Sebaiknya, kata konsultan tumbuh kembangan anak itu, orang tua menerapkan metode baru yang lebih sesuai untuk tubuh anak supaya anak bisa tumbuh dengan baik.

“Sekali lagi beberapa gangguan kesehatan pada anak yang tidak berbahaya dan menimbulkan ketidaknyamanan sementara antara lain perut kembung dan pilek. Orang tua yang bijaksana harus mengenal gejala tersebut sehingga lebih mudah dalam mengatasinya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Poliklinik Pengobatan Komplementer RSU. Dr. Soetomo/FK UNAIR dan Ketua Program Studi Pengobat Tradisional (Battra), dr. Arijanto Jonosewojo, SpPD, FINASIM, mengatakan pengobatan secara alami dapat menjadi alternatif untuk meredakan gejala gangguan kesehatan dan saat ini cukup menjadi bahan perhatian karena manfaatnya.
 
“Pengobatan yang berbahan alami atau herbal adalah pemakaian obat yang berbahan alam dari tanaman tanpa di campur zat kimia. Obat herbal yang aman untuk anak sudah ada uji toksisitas, praklinik dan uji klinik,” katanya.

Ia mengatakan banyak herbal yang diteliti untuk kembung dan gangguan flu baik yang empiris, uji praklinik maupun uji klinik. Bahan herbal seperti “terpenneles seed oil” memiliki fungsi relaksasi pada lambung dan mengeluarkan gas dari rongga perut.

“Eucalyptus oil mampu mengencerkan dan mengurangi produksi mucus berlebih, mempunyai efek anti-inflamasi dalam mengurangi peradangan rongga hidung serta memiliki efek antiseptik dan antimikroba,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah era Jokowi memasukkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam Program Legislasi Nasional 2015 terus menuai kritik, terutama dari elemen masyarakat.
Salah satu aktivis yang pernah dipenjara saat menolak kenaikan BBM pada 2008, Ferry Juliantoro mengaku aneh dengan sikap Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya.
Menurut dia, langkah Jokowi itu sangat bertentangan dengan keinginan rakyat alias tidak pro terhadap rakyat.
“Saya ini agak heran presiden terpilih ini justru melakukan hal-hal yang dulu diprotes dan sebenarnya pak Jokowi sudah menyampaikan beberpa poin dan statmen yang mengisyaratkan bahwa dia, seperti seakan-akan pro kepada rakyat,” ucap Ferry dalam acara diskusi publik, di Jakarta, Selasa (9/12).
Artinya, sambung dia, harusnya dalam bayangan dan benak rakyat Indonesia  pada saat di menjalankan pemerintahanya periode awal ini, seharusnya presiden yang berasal dari PDI Perjuangan itu justru melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyatnya.
“Tetapi, beberapa kali justru melakukan bukan hal itu, melainkan justru melakukan hal ironis dengan melakukan kebijakan yang kita semua tidak setuju. Seperti menaikan harga BBM,” tukas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah era Jokowi memasukkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dan RUU Rahasia Negara dalam Program Legislasi Nasional 2015 terus menuai kritik, terutama dari elemen masyarakat.
Salah satu aktivis yang pernah dipenjara saat menolak kenaikan BBM pada 2008, Ferry Juliantoro mengaku aneh dengan sikap Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya.
Menurut dia, langkah Jokowi itu sangat bertentangan dengan keinginan rakyat alias tidak pro terhadap rakyat.
“Saya ini agak heran presiden terpilih ini justru melakukan hal-hal yang dulu diprotes dan sebenarnya pak Jokowi sudah menyampaikan beberpa poin dan statmen yang mengisyaratkan bahwa dia, seperti seakan-akan pro kepada rakyat,” ucap Ferry dalam acara diskusi publik, di Jakarta, Selasa (9/12).
Artinya, sambung dia, harusnya dalam bayangan dan benak rakyat Indonesia  pada saat di menjalankan pemerintahanya periode awal ini, seharusnya presiden yang berasal dari PDI Perjuangan itu justru melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyatnya.
“Tetapi, beberapa kali justru melakukan bukan hal itu, melainkan justru melakukan hal ironis dengan melakukan kebijakan yang kita semua tidak setuju. Seperti menaikan harga BBM,” tukas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Dalam menangani kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih dianggap tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara terutama ditingkat menteri.
“KPK ini sekarang sudah tidak jelas menangani kasus korupsi, tumpul keatas tajam kebawah,” kata Uchok Sky Kadafi dari  dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Menurut Uchok selama ini KPK begitu gampang menciduk hingga menetapkan penyelenggara negara atau pihak swasta menjadi tersangka, namun bisa dihitung dengan jari jumlah para petinggi negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“KPK kalau nangkap bupati, DPRD, PNS, Pengusaha enak sekali nangkapnya, tetapi kalau keatas tumpul sekali, mencle-mence belum lagi dibumbui konflik internal pimpinan mereka,” ujar Uchok.
Uchok mencontohkan bukti tumpul keatasnya KPK adalah mengenai penetapan nasib Mantan Wakil Presiden RI Boediono. Diketahui hingga kini nasib Boediono masih terkatung-katung, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status hukum Boediono.
Padahal beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menyebut, Boediono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus century, namun segera dibantah oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dan dua Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.
Oleh karena itu, bertepatan dengan hari Anti Korupsi Uchok menyebut, pantas jika rakyat Indonesia saat ini berkabung atas kinerja KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Dalam menangani kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih dianggap tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara terutama ditingkat menteri.
“KPK ini sekarang sudah tidak jelas menangani kasus korupsi, tumpul keatas tajam kebawah,” kata Uchok Sky Kadafi dari  dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Menurut Uchok selama ini KPK begitu gampang menciduk hingga menetapkan penyelenggara negara atau pihak swasta menjadi tersangka, namun bisa dihitung dengan jari jumlah para petinggi negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“KPK kalau nangkap bupati, DPRD, PNS, Pengusaha enak sekali nangkapnya, tetapi kalau keatas tumpul sekali, mencle-mence belum lagi dibumbui konflik internal pimpinan mereka,” ujar Uchok.
Uchok mencontohkan bukti tumpul keatasnya KPK adalah mengenai penetapan nasib Mantan Wakil Presiden RI Boediono. Diketahui hingga kini nasib Boediono masih terkatung-katung, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status hukum Boediono.
Padahal beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menyebut, Boediono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus century, namun segera dibantah oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dan dua Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.
Oleh karena itu, bertepatan dengan hari Anti Korupsi Uchok menyebut, pantas jika rakyat Indonesia saat ini berkabung atas kinerja KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tak bisa diterima secara akademis, meskipun kebijakan itu dibungkus dengan argumentasi-argumentasi tujuan yang bagus.
“Pemerintah dalam menaikkan BBM, tujuannya luar biasa bagus. 2000 puskesmas akan tersedia, 120 juta orang akan terlayani jamkesmas. Tapi ketika masuk metode pelaksanannya, semua tidak jelas. Apakah punya data orang miskin mutakhir? Jawabannya tidak. Jadi secara akademis mentah,” ujar Effendy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/12).
Dengan data yang sangat lemah dan bermasalah, dapat dipastikan tujuan yang digembar-gemborkan ketika menaikkan harga BBM tak akan tercapai. “Ini baru data orang miskin, belum soal inflasi dan sebagainya.”
Pada bagian lain, lanjut Effendy, ada potensi menutup celah kebocoran anggaran dengan mencegah korupsi. Sebab ketua KPK Abraham Samad pernah bicara bahwa ada Rp7.000 triliun potensi kerugian negara dari kejahatan korupsi.
“Nah, kalau 5 persen saja bisa diambil negara dari potensi korupsi itu, maka dana Rp 350 triliun didapat. Maka selesai persoalan. Jadi jangan langsung alihkan beban fiskal ke rakyat dengan menaikkan harga BBM,” tuntas Effendy, seraya mengecam pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kematian seorang demonstran anti kenaikan BBM bukan urusan saya (Presiden).

Artikel ini ditulis oleh: