31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 41028

Rupiah Ditutup Anjlok 60 Poin ke Rp12.355

Jakarta, Aktual.co —  Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, melemah 60 poin menjadi Rp12.355 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.295 per dolar AS.

Analis Monex Investindo Futures Zulfirman Basir mengatakan bahwa data tenaga kerja Amerika Serikat yang meningkat mendorong pelaku pasar uang melakukan aksi beli terhadap dolar AS. Data non-farm payroll AS bertambah menjadi sekitar 321.000 di November tahun ini.

“Kondisi itu membuat investor lebih yakin dengan tangguhnya perekonomian AS. Apabila tren dolar AS berlanjut, maka peluang bagi mata uang rupiah bergerak terkoreksi cukup terbuka,” katanya di Jakarta, Senin (8/12).

Menurut dia, berlanjutnya perbaikan sektor tenaga kerja Amerika Serikat itu dapat mendorong bank sentral AS (Federal Reserve) untuk mulai menaikan suku bunga di pertengahan tahun 2015.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa data neraca perdagangan Tiongkok yang dirilis juga membuat investor khawatir terhadap ekonomi disana. Meski data neraca perdagangan Tiongkok surplus, namun kinerja ekspor dan impor Tiongkok menurun.

“Kinerja ekspor dan impor neraca perdagangan Tiongkok yang menurun dapat mengganggu outlook ekspor Indonesia ke depan,” katanya.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan bahwa cadangan devisa Indonesia yang mengalami penurunan menjadi 111,14 miliar dolar AS per akhir November 2014 dari 111,97 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya menjadi salah satu sentimen negatif bagi kurs rupiah.

“Penurunan ini dipicu oleh pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi Bank Indonesia untuk mencegah pelemahan rupiah lebih dalam,” katanya.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin (8/12) ini tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp12.352 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp12.296 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Puluhan Ribu Warga Jakarta Minta Keringanan Pajak PBB

Jakarta, Aktual.co —Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberatkan sejumlah warga. Alhasil 27.293 warga Jakarta dengan ekonomi kurang pun meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk meringankan soal pajak PBB.
Banyaknya warga yang mengajukan permohonan keringanan ini berdampak pada merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor, karena hingga awal Desember ini realisasi perolehan PBB baru mencapai Rp 5,3 triliun‎ atau sekitar 83 persen dari target Rp 6,5 triliun.
“Dari catatan kami, ada sebanyak 27.293 orang warga yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB setelah adanya kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun ini,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, Senin (8/12).
Dikatakan Iwan bahwa warga yang menginginkan keringanan tarif PBB sebesar 50 persen untuk warga dan 75 bagi veteran sesuai dengan besaran PBB yang dibayarkan. “Bila dihitung, dari 27.293 pemohon yang kita berikan keringanan PBB, nilainya mencapai RP 111 miliar,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Puluhan Ribu Warga Jakarta Minta Keringanan Pajak PBB

Jakarta, Aktual.co —Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberatkan sejumlah warga. Alhasil 27.293 warga Jakarta dengan ekonomi kurang pun meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk meringankan soal pajak PBB.
Banyaknya warga yang mengajukan permohonan keringanan ini berdampak pada merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor, karena hingga awal Desember ini realisasi perolehan PBB baru mencapai Rp 5,3 triliun‎ atau sekitar 83 persen dari target Rp 6,5 triliun.
“Dari catatan kami, ada sebanyak 27.293 orang warga yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB setelah adanya kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun ini,” kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, Senin (8/12).
Dikatakan Iwan bahwa warga yang menginginkan keringanan tarif PBB sebesar 50 persen untuk warga dan 75 bagi veteran sesuai dengan besaran PBB yang dibayarkan. “Bila dihitung, dari 27.293 pemohon yang kita berikan keringanan PBB, nilainya mencapai RP 111 miliar,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Yudi Latif: Perppu Ditolak, Kekosongan Hukum Bakal Terjadi

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal Perppu pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden ke VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai pro kontra.
Cendikiawan Muda, Yudi Latif mengatakan akan terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) jika DPR RI menolak Perppu tersebut. Sehingga, Presiden Jokowi dapat menunjuk sebanyak 246 Plt gubernur dan bupati se-Indonesia.
“Kalau Perppu ini dibatalkan oleh DPR, maka itu berarti UU No 22 Tahun 2014 ini otomatis sudah dibatalkan oleh perppu dan tidak dapat balik ke UU tersebut,” kata Yudi dalam diskusi Pilar Negara, Tema Menjaga Kedaulatan NKRI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
“Sehingga kekosongan hukum terjadi, bila itu terjadi maka Jokowi memiliki kesempatan untuk menunjuk Plt-plt sebanyak 246 gubernur dan bupati se-Indonesia secara gratisan. Jadi dia seperti kejatuhan durian runtuh,” tambahnya.
Namun, kata dia, menjadi hal berbeda bilamana parlemen menyetujui Perppu tersebut. Pasalnya, perppu itu sangat berpotensi digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, Perppu yang dikeluarkan oleh SBY itu cacat hukum bukan terkait  materi, tetapi terkait prosedur dikeluarkannya perpu itu sendri yang cacat. Sebab, untuk mengeluarkan Perpu itu negara dalam kondisi gawat.
“Masalahnya gini, kalau Perpu ini misalnya dibatalkan oleh MK, kalau itu soal keabsahan Perpu bisa kembali ke UU No 22 Tahun 2014 itu. Tetapi kalau dibatalkan (Perpu) oleh dewan, itu malah memberikan kekosongan hukum,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Yudi Latif: Perppu Ditolak, Kekosongan Hukum Bakal Terjadi

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal Perppu pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden ke VI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai pro kontra.
Cendikiawan Muda, Yudi Latif mengatakan akan terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) jika DPR RI menolak Perppu tersebut. Sehingga, Presiden Jokowi dapat menunjuk sebanyak 246 Plt gubernur dan bupati se-Indonesia.
“Kalau Perppu ini dibatalkan oleh DPR, maka itu berarti UU No 22 Tahun 2014 ini otomatis sudah dibatalkan oleh perppu dan tidak dapat balik ke UU tersebut,” kata Yudi dalam diskusi Pilar Negara, Tema Menjaga Kedaulatan NKRI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
“Sehingga kekosongan hukum terjadi, bila itu terjadi maka Jokowi memiliki kesempatan untuk menunjuk Plt-plt sebanyak 246 gubernur dan bupati se-Indonesia secara gratisan. Jadi dia seperti kejatuhan durian runtuh,” tambahnya.
Namun, kata dia, menjadi hal berbeda bilamana parlemen menyetujui Perppu tersebut. Pasalnya, perppu itu sangat berpotensi digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut dia, Perppu yang dikeluarkan oleh SBY itu cacat hukum bukan terkait  materi, tetapi terkait prosedur dikeluarkannya perpu itu sendri yang cacat. Sebab, untuk mengeluarkan Perpu itu negara dalam kondisi gawat.
“Masalahnya gini, kalau Perpu ini misalnya dibatalkan oleh MK, kalau itu soal keabsahan Perpu bisa kembali ke UU No 22 Tahun 2014 itu. Tetapi kalau dibatalkan (Perpu) oleh dewan, itu malah memberikan kekosongan hukum,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Libur Natal, PT KAI Siapkan Rangkaian Kereta Tambahan

Jakarta, Aktual.co —Kepala Humas Daerah Operasional I (Daops) PT KAI, Agus Komarudin mengatakan bahwa PT KAI akan menambah jumlah kereta ke sejumlah kota seperti  Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan yakni untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada liburan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. 
“Ada tujuh rangkaian kereta tambahan yang disiapkan dengan tujuan Cirebon, Kutoarjo, Solo, dan Madiun,” katanya. 
Dikatakan Agus kalau kereta tambahan yang disiapkan terdiri dari kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Untuk masalah waktu kata Agus pihaknya akan mengoperasikan waktu yang berbeda-beda. 
“Kereta tambahan itu menyediakan 3.000 seat dan saat ini 80 persen tiket sudah terjual,” tambahnya.
Untuk kereta eksekutif Argo Lawu tujuan Solo dioperasikan mulai 19 hingga 25 Desember 2014, KA Dwipangga tujuan Solo dioperasikan sejak 27 hingga 31 Desember, dan KA Cirebon Ekspress tujuan Cirebon dioperasikan sejak 20 hingga 28 Desember.
Sementara KA eksekutif Argo Jati jurusan Cirebon dioperasikan sejak tanggal 22 hingga 29 Desember. Sedangkan kereta ekonomi Kutojaya Utara tujuan Kutoarjo dan Madiun dioperasikan sejak tanggal 20 hingga 31 Desember.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain