Ini Alasan Impor Kapal Tiongkok Versi Kadin

8 Desember 2014, 14:47

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah berencana mengimpor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal selama lima tahun ke depan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang IT, Komunikasi, dan Jaringan, Didie Soewondho menjelaskan ada beberapa alasan Indonesia impor kapal dari Tiongkok.

“Kita impor 500 kapal dari Tiongkok itu karena ada investornya dari sana. Indonesia belum mampu dalam hal pendanaannya yang mencapai USD5,15 miliar. Ini kan utang, dan utang itu harus ada nilai ekonomisnya,” ujar Didie usai konferensi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dikatakan Didie, pengadaan kapal tersebut mulai dilakukan Januari 2015 dan dilakukan bertahap sampai lima tahun ke depan. Hal tersebut bisa memajukkan industri galangan kapal di Indonesia.

“Pengadaan dilaksanakan mulai Januari 2015. Harapan Kadin impor ini bisa memajukkan industri galangan kapal di dalam negeri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Indonesia pada tanggal 9 November yang lalu melakukan MoU terkait impor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal. Rencananya, kapal tersebut akan digunakan untuk pengadaan tol laut sesuai visi dan misi Presiden Jokowi-JK

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Alasan Impor Kapal Tiongkok Versi Kadin

8 Desember 2014, 14:47

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah berencana mengimpor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal selama lima tahun ke depan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang IT, Komunikasi, dan Jaringan, Didie Soewondho menjelaskan ada beberapa alasan Indonesia impor kapal dari Tiongkok.

“Kita impor 500 kapal dari Tiongkok itu karena ada investornya dari sana. Indonesia belum mampu dalam hal pendanaannya yang mencapai USD5,15 miliar. Ini kan utang, dan utang itu harus ada nilai ekonomisnya,” ujar Didie usai konferensi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dikatakan Didie, pengadaan kapal tersebut mulai dilakukan Januari 2015 dan dilakukan bertahap sampai lima tahun ke depan. Hal tersebut bisa memajukkan industri galangan kapal di Indonesia.

“Pengadaan dilaksanakan mulai Januari 2015. Harapan Kadin impor ini bisa memajukkan industri galangan kapal di dalam negeri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Indonesia pada tanggal 9 November yang lalu melakukan MoU terkait impor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal. Rencananya, kapal tersebut akan digunakan untuk pengadaan tol laut sesuai visi dan misi Presiden Jokowi-JK

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kemenkumham Bentuk Tim Analisa Dualisme Golkar

8 Desember 2014, 14:42

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim yang terdiri dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan staf khusus guna menganalisis data-data yang telah diserahkan kedua kubu golkar.
Menurut dia, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kedua kubu tersebut.
“Kami akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku,” ujarnya, di Jakarta, Senin (8/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.
“Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita liat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (8/12).
Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 di Bali.
Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemenkumham Bentuk Tim Analisa Dualisme Golkar

8 Desember 2014, 14:42

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim yang terdiri dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan staf khusus guna menganalisis data-data yang telah diserahkan kedua kubu golkar.
Menurut dia, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kedua kubu tersebut.
“Kami akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku,” ujarnya, di Jakarta, Senin (8/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.
“Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita liat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (8/12).
Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 di Bali.
Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh:

DPRD DKI: DPU Lamban Pengerjaan Jalan Rusak

8 Desember 2014, 14:39

Jakarta, Aktual.co —Perbaikan jalan rusak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI yang masih menyisahkan 289 titik dari 1.588 di lima wilayah DKI Jakarta, menuai kecaman dari Anggota DPRD DKI Jakarta.
Anggota dari Fraksi Gerindra M.Syarif menilai bahwa kinerja DPU belum begitu memuaskan warga DKI, karena sampai saat ini di wilayahnya yakni Ciracas Jakarta Timur masih terdapat beberapa titik jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan.
’’Walaupun rusaknya tak parah, tapi tetap saja merugikan warga. Oleh sebab itu, DPU jangan hanya pintar mengklaim,’’ katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (8/11).
Dia juga mempertanyakan bahwa kinerja DPU hingga saat ini belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan kata Syarif seharus DPU dapat mengerjakan semuanya dengan baik mengingat saat ini menjelang akhir tahun 2014.
“Kalau belum selesai aneh ya, padahal ini sudah mau akhir tahun,” ungkap Sekertaris komisi A ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

DPRD DKI: DPU Lamban Pengerjaan Jalan Rusak

8 Desember 2014, 14:39

Jakarta, Aktual.co —Perbaikan jalan rusak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI yang masih menyisahkan 289 titik dari 1.588 di lima wilayah DKI Jakarta, menuai kecaman dari Anggota DPRD DKI Jakarta.
Anggota dari Fraksi Gerindra M.Syarif menilai bahwa kinerja DPU belum begitu memuaskan warga DKI, karena sampai saat ini di wilayahnya yakni Ciracas Jakarta Timur masih terdapat beberapa titik jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan.
’’Walaupun rusaknya tak parah, tapi tetap saja merugikan warga. Oleh sebab itu, DPU jangan hanya pintar mengklaim,’’ katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (8/11).
Dia juga mempertanyakan bahwa kinerja DPU hingga saat ini belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan kata Syarif seharus DPU dapat mengerjakan semuanya dengan baik mengingat saat ini menjelang akhir tahun 2014.
“Kalau belum selesai aneh ya, padahal ini sudah mau akhir tahun,” ungkap Sekertaris komisi A ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Aktual.com

Ini Alasan Impor Kapal Tiongkok Versi Kadin

Ini Alasan Impor Kapal Tiongkok Versi Kadin

Kemenkumham Bentuk Tim Analisa Dualisme Golkar

Kemenkumham Bentuk Tim Analisa Dualisme Golkar

DPRD DKI: DPU Lamban Pengerjaan Jalan Rusak

DPRD DKI: DPU Lamban Pengerjaan Jalan Rusak

Berita Lain

BBM Turun Harga di Awal Tahun, Ini Daftar Terbarunya

Di Posko Pengungsian Tapsel, Prabowo Ucapkan Selamat Tahun Baru

Wali Kota Jamin Uang Pajak Kembali ke Masyarakat, Penerimaan Pajak Kota...