Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta rencananya Senin (8/12) akan menjadwalkan rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD). Demikian disampaikan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede kepada wartawan.
“Di undangan sih 13.30, ya Kemungkinan jam 2, ditetapkan untuk kelengkapan dewan semuanya,” Katanya.
Nantinya kata Mangara bahwa ada beberapa anggota perwakilan partai yang akan menjabat sebagai ketua komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah, badan musyawarah, dan badan kehormatan. “Sementara Banggar dan Bamus itu tidak ada dipilih-pilih karena langsung dipimpin ketuanya oleh ketua dewan dan wakilnya adalah wakil pimpinan dewan,” paparnya.
Dilanjutkan Mangara untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) diisi ketuanya oleh Gerindra dan Wakilnya adalah PDIP. Badan kehormatan ketuanya diisi oleh fraksi PKS dan wakil ketuanya adalah Hanura.
Namun ketika ditanya namanya, Mangara Pardede mengatakan biarkan itu nanti diumumkan saat rapat paripurna. “Nanti saja pas paripurna,diumumkan” pungkasnya
Sementara di tempat terpisah anggota Fraksi Demokrat-PAN, Johan Musawa mengatakan paripurna belum tentu langsung disebut nama- namanya. Namun seminim-minimnya akan dibacakan komposisi AKD.
“Misalnya, Ketua Komisi A dipegang Demokrat, Komisi B untuk Hanura, dan sebagainya,” Kata Johan Musawa.
Menurutnya kalau untuk personalnya belum tentu disebutkan, karena harus melewati pembahasan diinternal masing-masing Fraksi untuk siapa menempati posisi apa.
“Kalau untuk personalnya belum tentu, karena itu nanti ada pembahasan di internal Fraksinya masing masing,kemudian namanya diajukan untuk menempati posisi tersebut,” ungkapnya
Kendati demikian Johan Musawa yakin hari ini akan disebutkan semua posisi dan nama-nama personilnya dari masing-masing Fraksi dalam sidang paripurna. Dia mengaku saat ini Fraksinya Demokrat-PAN telah membahas agenda tersebut guna menghindari kesalahan nama saat disebutkan dalam paripurna.
“Kita (Faksi) udah bicarakan itu agar gak ada kesalahan,saya yakin sih hari ini disebutkan semua dengan lengkap posisi dan namanya,” pungkas anggota DPRD dari Kelurahan kampung makasar itu.
Untuk sementara siang hari ini dari hasil penelusaran aktual.co baru ada 2 Fraksi yang open soal personal anggotanya yang akan menduduki posisi tersebut. Berikut ini beberapa partai yang akan menempati kelengkapan dewan, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh Fraksi PPP, Ketua Komisi  B (Bidang Perekonomian) diisi oleh Fraksi PKS, Ketua Komisi C (Bidang Keuangan)  diisi oleh Fraksi Demokrat-PAN, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) diisi oleh Fraksi Gerindra, dan Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) diisi oleh Fraksi PDIP.
Berikut ini adalah datanya :Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) disi oleh Ahmad Zairofi dari Fraksi PKS.Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) ditempati oleh M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Dan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh M.Syarif yang juga dari Fraksi Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta rencananya Senin (8/12) akan menjadwalkan rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD). Demikian disampaikan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede kepada wartawan.
“Di undangan sih 13.30, ya Kemungkinan jam 2, ditetapkan untuk kelengkapan dewan semuanya,” Katanya.
Nantinya kata Mangara bahwa ada beberapa anggota perwakilan partai yang akan menjabat sebagai ketua komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah, badan musyawarah, dan badan kehormatan. “Sementara Banggar dan Bamus itu tidak ada dipilih-pilih karena langsung dipimpin ketuanya oleh ketua dewan dan wakilnya adalah wakil pimpinan dewan,” paparnya.
Dilanjutkan Mangara untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) diisi ketuanya oleh Gerindra dan Wakilnya adalah PDIP. Badan kehormatan ketuanya diisi oleh fraksi PKS dan wakil ketuanya adalah Hanura.
Namun ketika ditanya namanya, Mangara Pardede mengatakan biarkan itu nanti diumumkan saat rapat paripurna. “Nanti saja pas paripurna,diumumkan” pungkasnya
Sementara di tempat terpisah anggota Fraksi Demokrat-PAN, Johan Musawa mengatakan paripurna belum tentu langsung disebut nama- namanya. Namun seminim-minimnya akan dibacakan komposisi AKD.
“Misalnya, Ketua Komisi A dipegang Demokrat, Komisi B untuk Hanura, dan sebagainya,” Kata Johan Musawa.
Menurutnya kalau untuk personalnya belum tentu disebutkan, karena harus melewati pembahasan diinternal masing-masing Fraksi untuk siapa menempati posisi apa.
“Kalau untuk personalnya belum tentu, karena itu nanti ada pembahasan di internal Fraksinya masing masing,kemudian namanya diajukan untuk menempati posisi tersebut,” ungkapnya
Kendati demikian Johan Musawa yakin hari ini akan disebutkan semua posisi dan nama-nama personilnya dari masing-masing Fraksi dalam sidang paripurna. Dia mengaku saat ini Fraksinya Demokrat-PAN telah membahas agenda tersebut guna menghindari kesalahan nama saat disebutkan dalam paripurna.
“Kita (Faksi) udah bicarakan itu agar gak ada kesalahan,saya yakin sih hari ini disebutkan semua dengan lengkap posisi dan namanya,” pungkas anggota DPRD dari Kelurahan kampung makasar itu.
Untuk sementara siang hari ini dari hasil penelusaran aktual.co baru ada 2 Fraksi yang open soal personal anggotanya yang akan menduduki posisi tersebut. Berikut ini beberapa partai yang akan menempati kelengkapan dewan, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh Fraksi PPP, Ketua Komisi  B (Bidang Perekonomian) diisi oleh Fraksi PKS, Ketua Komisi C (Bidang Keuangan)  diisi oleh Fraksi Demokrat-PAN, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) diisi oleh Fraksi Gerindra, dan Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) diisi oleh Fraksi PDIP.
Berikut ini adalah datanya :Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) disi oleh Ahmad Zairofi dari Fraksi PKS.Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) ditempati oleh M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Dan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh M.Syarif yang juga dari Fraksi Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengharapkan dengan diterapkannya pembayaran retribusi melalui kartu autodebet, maka akan mencegah pungutan liar yang kerap terjadi di pasar. 
Hal itu disampaikannya ketika acara Perjanjian Kerjasama Pembayaran Autodebet Bersama Bank Mitra di Balai Kota, Senin (8/12).
“Diwajibkan padi pedagang untuk lakukan pembayaran melalui kartu autodebet. Selama ini kan yang pedagang mau. Supaya gak ada pungutan liar dan biar transparan dan jelas,” ujar Djangga di Balai Kota, Senin (8/12).
Dengan begitu, petugas yang bekerja di lapangan tidak perlu memungut retribusi dari pedagang karena sudah ada kartu autodebet.
Djangga mengatakan telah akan menerapkan penggunaan kartu autodebet untuk beberapa pembayaran seperti kebersihan, listrik, dan parkir.
“Ini awalnya akan bertahap seperti untuk kebersihan. Juga untuk yang lain seperti listrik, parkir, dan lain lain itu akan dilakukan on line lewat kartu itu,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan penerapan kartu tersebut, penetapan harga retribusi pun menjadi jelas dan mengikat.
“Selama ini dikelola pasar harganya gak jelas. Pedagang ada yang gak setuju, ada juga yang nembak, ada yang bayar Rp 5 ribu ada yang Rp 2 ribu,” ujarnya.
Ia mengatakan mulai menerapkan penggunaan kartu autodebet di Pasar Manggis dengan melakukan penarikan setiap tanggal 20. Diharapkan tahun 2015 mendatang, 153 pasar tradisional di Jakarta akan menerapkan penggunaan kartu tersebut.
“Kemungkinan tahun depan baru jalan. Kita akan dorong terus,” lanjutnya.
Djangga mengatakan total pedagang di Jakarta yang tedaftar adalah 50.000 pedagang pasar dan 1.000 pedangang kaki lima dan akan terus dilakukan pencatatan. Untuk pendaftaran kartu autodebet, ia menyerahkan ke pihak pedagang.
“Ada bank-bank mitra kan, terserah dia mau buka rekening dimana,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengharapkan dengan diterapkannya pembayaran retribusi melalui kartu autodebet, maka akan mencegah pungutan liar yang kerap terjadi di pasar. 
Hal itu disampaikannya ketika acara Perjanjian Kerjasama Pembayaran Autodebet Bersama Bank Mitra di Balai Kota, Senin (8/12).
“Diwajibkan padi pedagang untuk lakukan pembayaran melalui kartu autodebet. Selama ini kan yang pedagang mau. Supaya gak ada pungutan liar dan biar transparan dan jelas,” ujar Djangga di Balai Kota, Senin (8/12).
Dengan begitu, petugas yang bekerja di lapangan tidak perlu memungut retribusi dari pedagang karena sudah ada kartu autodebet.
Djangga mengatakan telah akan menerapkan penggunaan kartu autodebet untuk beberapa pembayaran seperti kebersihan, listrik, dan parkir.
“Ini awalnya akan bertahap seperti untuk kebersihan. Juga untuk yang lain seperti listrik, parkir, dan lain lain itu akan dilakukan on line lewat kartu itu,” ujarnya.
Ia mengatakan dengan penerapan kartu tersebut, penetapan harga retribusi pun menjadi jelas dan mengikat.
“Selama ini dikelola pasar harganya gak jelas. Pedagang ada yang gak setuju, ada juga yang nembak, ada yang bayar Rp 5 ribu ada yang Rp 2 ribu,” ujarnya.
Ia mengatakan mulai menerapkan penggunaan kartu autodebet di Pasar Manggis dengan melakukan penarikan setiap tanggal 20. Diharapkan tahun 2015 mendatang, 153 pasar tradisional di Jakarta akan menerapkan penggunaan kartu tersebut.
“Kemungkinan tahun depan baru jalan. Kita akan dorong terus,” lanjutnya.
Djangga mengatakan total pedagang di Jakarta yang tedaftar adalah 50.000 pedagang pasar dan 1.000 pedangang kaki lima dan akan terus dilakukan pencatatan. Untuk pendaftaran kartu autodebet, ia menyerahkan ke pihak pedagang.
“Ada bank-bank mitra kan, terserah dia mau buka rekening dimana,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid