2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 41054

Yusril Sarankan Menkumham Tunda Pengesahan Kepengurusan DPP Golkar

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menunda pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX yang diajukan kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.
“Saran saya, Menkumham harus pending pendaftaran pengesahan pengurus DPP Golkar baik kubu Ical (Aburizal Bakrie, Red) maupun kubu Agung,” kata Yusril dalam kicauannya di akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12).
Menurut Yusril, Menkumham harus netral, berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik.
“Menkumham harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai,” kata dia.
Yusril mengatakan kalau ada dua kubu dalam kepengurusan hasil munas yang berbeda, itu berarti ada konflik internal dalam partai, dan konflik internal harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai itu sendiri.
“Kalau selesai oleh mahkamah partai, Menkumham bisa sahkan. Kalau tak selesai, Menkumham harus tunggu putusan inkracht pengadilan, mana pengurus yang sah, baru disahkan,” katanya.
Menurut Yusril, yang jadi masalah adalah siapa yang memimpin partai selama konflik internal belum selesai sementara pengurus baru belum disahkan. Sebab, tidak mungkin kepemimpinan partai menjadi vakum karena pengurus baru belum disahkan Menkumham.
“Partai kan harus jalan terus dan harus ambil keputusan yang berimplikasi luas ke masalah kenegaraan,” kata dia.
Yuril yang pernah menjabat sebagai Menkumham itu berpendapat bahwa sebelum ada kepengurusan DPP Golkar hasil Munas IX yang disahkan, sebaiknya roda organisasi partai dijalankan oleh pengurus lama, yakni hasil Munas VIII.
“Saya berpendapat pengurus partai yang telah disahkan sebelum adanya konflik internal, dalam hal ini sebelum Munas Bali maupun Ancol, secara hukum harus dianggap sebagai pengurus yang sah sambil menunggu konflik internal selesai melalui mekanisme hukum dan Menkumham sahkan,” demikian Yusril.

Artikel ini ditulis oleh:

Lukisan Graffiti di kolong Underpass Bekasi

Dua seniman graffiti yang tergabung dalam Artherapy Movement sedang melukis di dinding tembok Underpass, Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/12/2014). Mereka melukis sesukanya dengan berbagai kritikan politik, sosial dan hukum yang sedang hangat dibicarakan. AKTUAL/Azzi Yuphikatama

Kadin Klaim Impor 500 Kapal Tiongkok Cukupi Kekurangan Kapasitas PT PAL

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah mengimpor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal mendapat tanggapan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa Kadin mendukung rencana tersebut untuk fleksibilitas. Pasalnya, teknologi perkapalan di Indonesia belum bisa semaju kapal yang ada di Tiongkok.

“Kita belum memiliki teknologi ‘grill ship’ pada industri perkapalan. Jadi saya kira perlu memberikan fleksibilitas, tapi saya kira dengan memberikan penekanan maritim kita akan perlu memikirkan strategi yang tepat agar industri kapal dalam negeri menjadi kuat,” ujar Suryo saat konferemsi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Terkait dengan nasib perkapalan di Indonesia, seperti PT PAL Indonesia, Kadin mengatakan tetap mendukung perkapalan Indonesia. Menurutnya, program impor kapal dari Tiongkok tersebut juga untuk mendukung perkapalan di Indonesia.

“Program 500 kapal ini untuk mengisi kurangnya kapasitas industri kapal di Indonesia,” pungkas Wakil Ketua Unum Kadin, Didik Soewondho.

Untuk diketahui, pemerintah menandatangani MoU pada tanggal 9 November lalu untuk mengadakan impor 500 kapal dari Tiongkok. Kapal-kapal tersebut bermuatan 3.500-5.000 ton yang rencana pengadannya secara bertahap selama lima tahun. Kapal tetsebut digunakan untuk keperluan logistik demi mendukung visi misi pemerintah dalam pengadaan tol laut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kadin Klaim Impor 500 Kapal Tiongkok Cukupi Kekurangan Kapasitas PT PAL

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah mengimpor kapal dari Tiongkok sebanyak 500 kapal mendapat tanggapan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa Kadin mendukung rencana tersebut untuk fleksibilitas. Pasalnya, teknologi perkapalan di Indonesia belum bisa semaju kapal yang ada di Tiongkok.

“Kita belum memiliki teknologi ‘grill ship’ pada industri perkapalan. Jadi saya kira perlu memberikan fleksibilitas, tapi saya kira dengan memberikan penekanan maritim kita akan perlu memikirkan strategi yang tepat agar industri kapal dalam negeri menjadi kuat,” ujar Suryo saat konferemsi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Terkait dengan nasib perkapalan di Indonesia, seperti PT PAL Indonesia, Kadin mengatakan tetap mendukung perkapalan Indonesia. Menurutnya, program impor kapal dari Tiongkok tersebut juga untuk mendukung perkapalan di Indonesia.

“Program 500 kapal ini untuk mengisi kurangnya kapasitas industri kapal di Indonesia,” pungkas Wakil Ketua Unum Kadin, Didik Soewondho.

Untuk diketahui, pemerintah menandatangani MoU pada tanggal 9 November lalu untuk mengadakan impor 500 kapal dari Tiongkok. Kapal-kapal tersebut bermuatan 3.500-5.000 ton yang rencana pengadannya secara bertahap selama lima tahun. Kapal tetsebut digunakan untuk keperluan logistik demi mendukung visi misi pemerintah dalam pengadaan tol laut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PD Pasar Jaya Gandeng Enam Bank Mitra Soal Retribusi Pedagang Pasar

Jakarta, Aktual.co —Untuk melaksanakan kebijakan pembayaran retribusi pedagang pasar, Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya melakukan kerjasama dengan 6 bank mitra. Pembayaran tersebut nantinya akan menggunakan kartu autodebet yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pungutan liar terhadap pedagang yang dilakukan petugas maupun preman. 6 bank mitra yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya adalah Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mega dan Bank BRI.
“Sebetulnya target kita mengarah ke cash less society. Dengan pakai autodebet bisa tahu pedagangnya siapa aja dan berapa besaran biayanya. Kita juga menghindari oknum permainan tagih menagih,” ujar Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin (8/12).
Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan kredit kepada pedagang kelas menengah ke bawah yang kekurangan modal, namun rajin menyetorkan uang retribusinya kepada bank secara teratur.
“Kalau dengan sistem perbankan, tinggal dilihat siapa pedagang yang keluar masuk uangnya paling baik. Kemudian kita cek, kalau kurang modal ya tinggal kasih (kredit),” ujarnya.
Selain untuk mencegah pungutan liar, pembayaran melalui kartu autdebet secara tidak langsung akan menyebabkan persaingan antar bank menjadi meningkat yang akan berdampak pada bunga pinjaman bank menjadi lebih rendah.
“Ini akan menjadi stimulus yang baik,”tambahnya.
Sebagai informasi, saat ini Pemprov DKI sedang menggalakkan program pengalihan penggunaan uang kertas menjadi kartu bank (autodebet) diantaranya adalah penggunaan e-ticketing untuk , pembayaran tol, bus Transjakarta dan juga KAI Commuter Line.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PD Pasar Jaya Gandeng Enam Bank Mitra Soal Retribusi Pedagang Pasar

Jakarta, Aktual.co —Untuk melaksanakan kebijakan pembayaran retribusi pedagang pasar, Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya melakukan kerjasama dengan 6 bank mitra. Pembayaran tersebut nantinya akan menggunakan kartu autodebet yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pungutan liar terhadap pedagang yang dilakukan petugas maupun preman. 6 bank mitra yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya adalah Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mega dan Bank BRI.
“Sebetulnya target kita mengarah ke cash less society. Dengan pakai autodebet bisa tahu pedagangnya siapa aja dan berapa besaran biayanya. Kita juga menghindari oknum permainan tagih menagih,” ujar Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota, Senin (8/12).
Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan kredit kepada pedagang kelas menengah ke bawah yang kekurangan modal, namun rajin menyetorkan uang retribusinya kepada bank secara teratur.
“Kalau dengan sistem perbankan, tinggal dilihat siapa pedagang yang keluar masuk uangnya paling baik. Kemudian kita cek, kalau kurang modal ya tinggal kasih (kredit),” ujarnya.
Selain untuk mencegah pungutan liar, pembayaran melalui kartu autdebet secara tidak langsung akan menyebabkan persaingan antar bank menjadi meningkat yang akan berdampak pada bunga pinjaman bank menjadi lebih rendah.
“Ini akan menjadi stimulus yang baik,”tambahnya.
Sebagai informasi, saat ini Pemprov DKI sedang menggalakkan program pengalihan penggunaan uang kertas menjadi kartu bank (autodebet) diantaranya adalah penggunaan e-ticketing untuk , pembayaran tol, bus Transjakarta dan juga KAI Commuter Line.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain