Jakarta, Aktual.co —Aparat Polda Metro Jaya meringkus sindikat yang diduga pelaku perampokan terhadap penumpang taksi “putih” di kawasan SCBD Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

“Sudah ada (pelaku) yang diamankan,” kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Herry Heryawan, saat dikonfirmasi di Jakarta Senin (8/12).

Herry menyebutkan tersangka SU alias Tris (41) dan ESJ alias Eed (31) yang diduga terlibat perampokan terhadap penumpang taksi “gelap”.

Polisi menangkap Eed di kawasan Harmoni Jakarta Pusat pada Sabtu (6/7) malam, sedangkan Tris di Sektor 2 Bintaro Jakarta Selatan, Minggu (7/12).

Saat ini, petugas masih mengembangkan kasus perampokan terhadap penumpang taksi itu dengan memburu dua pelaku lainnya.

Herry mengungkapkan Tris yang berprofesi sebagai sopir Taksi Bluebird diduga otak pelaku yang merencanakan perampokan.

“Tersangka Tris sudah bekerja empat tahun menjadi sopir Bluebird,” ujar Herry.

Sementara tersangka Eed berperan menjadi pelaku yang berada di dalam bagasi taksi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berbagai barang bukti termasuk seragam Taksi Bluebird.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Penghentian Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, didukung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Ahok mendukung penghentian Kurikulum 2013 karena kurikulum tersebut terkesan dipaksakan tanpa persiapan yang matang yang justru berdampak buruk pada pihak sekolah, baik guru maupun murid.
“Saya kira sudah tepat ya keputusan menteri. Kurikulum 2013 ini enggak siap betul, ngapain dipaksain (berjalan),” ujar Ahok di Balai Kota, Senin (8/12).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun juga mendukung hal tersebut.
“Harusnya dalam kurikulum itu harus ada kumpulan norma, kaidah, yang harus dibangun supaya nanti hal itu tertanam dalam kepribadian bangsa,” ujar Lasro di Balai Kota, Senin (8/12).
Ia mengatakan perlu adanya pendidikan moral sedini mungkin. Pendidikan tersebut dapat dimulai di pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan porsi yang lebih besar, dan akan mengecil hingga pendidikan perguruan tinggi. Selain pendidikan moral, pendidikan agama dan sosial kebangsaan juga penting. Karena ketiga gal itu menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter individu.
“Itu yang harus diperdalam dalam kurikulum. Dari PAUD sampai SD misalkan diterapkan 60 persen dan pengetahuan 40 persen, nanti SMP 50 persen nilai dan 50 persen pengetahuan, dan seterusnya,” ujarnya.
Untuk mencegah pelaksanaan kurikulum yang terpaksa, Lasro menyarankan agar perlu dilakukan uji coba terhadap kurikulum tersebut dan juga memastikan bahwa masyarakat dalam hal ini pihak sekolah dam murid sanggup untuk menjalankan.
“Perlu ada uji kesiapan lah,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Penghentian Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, didukung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Ahok mendukung penghentian Kurikulum 2013 karena kurikulum tersebut terkesan dipaksakan tanpa persiapan yang matang yang justru berdampak buruk pada pihak sekolah, baik guru maupun murid.
“Saya kira sudah tepat ya keputusan menteri. Kurikulum 2013 ini enggak siap betul, ngapain dipaksain (berjalan),” ujar Ahok di Balai Kota, Senin (8/12).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun juga mendukung hal tersebut.
“Harusnya dalam kurikulum itu harus ada kumpulan norma, kaidah, yang harus dibangun supaya nanti hal itu tertanam dalam kepribadian bangsa,” ujar Lasro di Balai Kota, Senin (8/12).
Ia mengatakan perlu adanya pendidikan moral sedini mungkin. Pendidikan tersebut dapat dimulai di pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan porsi yang lebih besar, dan akan mengecil hingga pendidikan perguruan tinggi. Selain pendidikan moral, pendidikan agama dan sosial kebangsaan juga penting. Karena ketiga gal itu menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter individu.
“Itu yang harus diperdalam dalam kurikulum. Dari PAUD sampai SD misalkan diterapkan 60 persen dan pengetahuan 40 persen, nanti SMP 50 persen nilai dan 50 persen pengetahuan, dan seterusnya,” ujarnya.
Untuk mencegah pelaksanaan kurikulum yang terpaksa, Lasro menyarankan agar perlu dilakukan uji coba terhadap kurikulum tersebut dan juga memastikan bahwa masyarakat dalam hal ini pihak sekolah dam murid sanggup untuk menjalankan.
“Perlu ada uji kesiapan lah,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid