Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan agar Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly untuk objektif dalam melihat persoalan internal partai Golkar.
Hal itu menyusul terselenggranya Munas resmi Golkar di Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum, sedangkan dalam Munas tandingan Agung Laksono yang terpilih.
“Saya yakin kemenkumham dapat mengeluarkan keputusan yang objektif. Mudah mudahan, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai menabrak konstitusi, sebab kita tidak ingin pemerintahan ini banyak yang ganggu,” ucap dia, di Nusantara III, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Menurut dia, sebagai sebuah organisasi dalam hal ini partai politik harus mengikuti aturan yang berlaku, yakni melaporkan badan kepengurusannya agar dapat berkekuatan hukum tetap.
“Semua orang boleh mendaftarkan organisasinya, CV aja harus didaftarin. Asosiasi ketoprak aja kalau dia berbadan hukum harus didaftarkan. Silakan saja mendaftar dan semoga saja menterinya arif bijaksana,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun mengatakan polemik yang terjadi di tumbuh Partai Golkar tidak akan berpengaruh pada soliditas koalisi merah putih (KMP), terlebih khusus di parlemen.”Nggak ada pengaruh dengan kami. Kami akan tetap solid dan tidak akan masalah. Dan akhirnya akan selesai,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan agar Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly untuk objektif dalam melihat persoalan internal partai Golkar.
Hal itu menyusul terselenggranya Munas resmi Golkar di Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum, sedangkan dalam Munas tandingan Agung Laksono yang terpilih.
“Saya yakin kemenkumham dapat mengeluarkan keputusan yang objektif. Mudah mudahan, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai menabrak konstitusi, sebab kita tidak ingin pemerintahan ini banyak yang ganggu,” ucap dia, di Nusantara III, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Menurut dia, sebagai sebuah organisasi dalam hal ini partai politik harus mengikuti aturan yang berlaku, yakni melaporkan badan kepengurusannya agar dapat berkekuatan hukum tetap.
“Semua orang boleh mendaftarkan organisasinya, CV aja harus didaftarin. Asosiasi ketoprak aja kalau dia berbadan hukum harus didaftarkan. Silakan saja mendaftar dan semoga saja menterinya arif bijaksana,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun mengatakan polemik yang terjadi di tumbuh Partai Golkar tidak akan berpengaruh pada soliditas koalisi merah putih (KMP), terlebih khusus di parlemen.”Nggak ada pengaruh dengan kami. Kami akan tetap solid dan tidak akan masalah. Dan akhirnya akan selesai,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.
“Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita liat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (8/12).
Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 di Bali.
Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.
Di Bali, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi, sedangkan di Jakarta, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum melalui pemungutan suara.
Yasonna mengatakan, yang telah masuk ke Kemenkumham saat ini adalah daftar yang dihasilkan Munas Parti Golkar di Bali yang mengesahkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.
“Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima tadi, ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan staf khusus guna menganalisis data-data yang telah diserahkan tersebut.
Menurut dia, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kedua kubu tersebut. Pihaknya akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.
“Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya dua-duanya ini, Pak Priyo teman saya, Pak ARB, Pak Idrus Marham teman saya dulu di Komisi II, Pak Bambang Soesatyo teman saya di Badan Anggaran, jadi semua teman-teman, yang penting kita taat azas aja,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih menampung daftar pengurus yang diajukan oleh kedua kubu di Partai Golkar.
“Kita tampung aja, kita kan pemerintah tidak boleh diskriminatif, mana yang benar mana yang tidak, nanti kita liat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (8/12).
Dua kubu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas Golkar di Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 di Bali.
Sedangkan Kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar Munas pada 6-8 Desember di Jakarta.
Di Bali, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi, sedangkan di Jakarta, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum melalui pemungutan suara.
Yasonna mengatakan, yang telah masuk ke Kemenkumham saat ini adalah daftar yang dihasilkan Munas Parti Golkar di Bali yang mengesahkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum.
“Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima tadi, ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan staf khusus guna menganalisis data-data yang telah diserahkan tersebut.
Menurut dia, pihaknya terus membangun komunikasi dengan kedua kubu tersebut. Pihaknya akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.
“Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya dua-duanya ini, Pak Priyo teman saya, Pak ARB, Pak Idrus Marham teman saya dulu di Komisi II, Pak Bambang Soesatyo teman saya di Badan Anggaran, jadi semua teman-teman, yang penting kita taat azas aja,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta pemerintah, utamanya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak melanggar aturan dan UU yang berlaku dalam menetapkan keabsahan partai politik seperti Partai Golkar.
“Saya percaya Menkumham pastilah lebih cermat dalam membaca pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan partai politik yang sah. Mudah-mudahan jangan ada pelanggaran seperti melanggar konstitusi, semoga lancar-lancar saja,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/12).
Ia juga pastikan kisruh yang terjadi di Golkar tidak akan mennyebabkan Koalisi Merah Putih akan pecah.
“Tidak ada akan perpecahan di KMP. Kita saling bantu di KMP. Salah satunya adalah minta pemerintah untuk tidak ikut campur karena kita adalah negara hukum,” kata Fahri.
Hari ini, Golkar Munas Bali mendaftarkan hasil Munas mereka ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu Ancol juga akan segera mendaftakan hasil munas mereka hari ini.

Artikel ini ditulis oleh: