Walhi Sumut: Swasembada Pangan Jangan Hanya Janji

12 Desember 2014, 20:28

Medan, Aktual.co — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menegaskan agar target tiga tahun swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya janji.
“Dengan target itu kita optimis, kita gak mau berburuk sangka dulu, cuma kita gak mau juga itu hanya janji,” kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Dana Tarigan kepada Aktual.co di Medan, Jumat (12/12).
Menurut Dana, keseriusan program swasembada pangan akan terlihat dari pengalokasian anggaran dan pengetatan pengawasan di sektor pertanian.
“Mulai dari pembukaan lahan, peningkatan pengawasan soal pupuk, ngapain lagi dari luar, kita kan punya IPB, soal distribusi masih rentan mafia pupuk, belum ada yang ditangkap dan memberikan efek jera,” tandasnya.
Diingatkan, program swasembada itu juga tidak kebablasan. Program itu diminta memperhatikan keberpihakan pada aspek lingkungan.
Dalam analisis ruang kelola rakyat yang dilakukan Walhi Sumut, dimana salah satunya mengkaji ketahanan pangan, keseriusan pemerintah daerah pada sektor pertanian masih sangat rendah.
Tercatat dari pengalokasian anggaran APBD tidak mencerminkan keberpihakan peningkatan sektor pertanian. “Soal pertanian misalnya pemberantasan hama, perluasan sawah, kan gak jelas, pupuk, peningkatannya, subsidi ada, tapi apakah itu sudah menjawab.”
Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku optimistis dalam tiga tahun ke depan Indonesia akan mampu swasembada pangan.
Menurut Mentan, untuk mencapai target itu, pihaknya telah mempersiapkan berbagai upaya, diantaranya, irigasi, benih, pupuk dan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Artikel ini ditulis oleh:

Walhi Sumut: Swasembada Pangan Jangan Hanya Janji

12 Desember 2014, 20:28

Medan, Aktual.co — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut menegaskan agar target tiga tahun swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya janji.
“Dengan target itu kita optimis, kita gak mau berburuk sangka dulu, cuma kita gak mau juga itu hanya janji,” kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Dana Tarigan kepada Aktual.co di Medan, Jumat (12/12).
Menurut Dana, keseriusan program swasembada pangan akan terlihat dari pengalokasian anggaran dan pengetatan pengawasan di sektor pertanian.
“Mulai dari pembukaan lahan, peningkatan pengawasan soal pupuk, ngapain lagi dari luar, kita kan punya IPB, soal distribusi masih rentan mafia pupuk, belum ada yang ditangkap dan memberikan efek jera,” tandasnya.
Diingatkan, program swasembada itu juga tidak kebablasan. Program itu diminta memperhatikan keberpihakan pada aspek lingkungan.
Dalam analisis ruang kelola rakyat yang dilakukan Walhi Sumut, dimana salah satunya mengkaji ketahanan pangan, keseriusan pemerintah daerah pada sektor pertanian masih sangat rendah.
Tercatat dari pengalokasian anggaran APBD tidak mencerminkan keberpihakan peningkatan sektor pertanian. “Soal pertanian misalnya pemberantasan hama, perluasan sawah, kan gak jelas, pupuk, peningkatannya, subsidi ada, tapi apakah itu sudah menjawab.”
Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku optimistis dalam tiga tahun ke depan Indonesia akan mampu swasembada pangan.
Menurut Mentan, untuk mencapai target itu, pihaknya telah mempersiapkan berbagai upaya, diantaranya, irigasi, benih, pupuk dan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Artikel ini ditulis oleh:

Tidak Mungkin Pemerintah Gunakan Militer Untuk Melakukan Intimidasi

12 Desember 2014, 20:20

Jakarta, Aktual.co — Wacana Presiden Jokowi yang akan mengajukan kembali rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara terus menuai pro kontra.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) versi Munas IX Bali, Idrus Marham mengaku tidak ada masalah dengan keinginan presiden itu. Sebab, nanti tentu akan dikaji oleh DPR RI untuk melihat urgensi ingin diterbitkannya UU tersebut.
“Saya kira tidak ada masalah, di negara demokrasi ini setiap warga negara apalagi presiden itu punya hak mengajukan. Yang nanti akan kita bahas, dan tidak ada masalah,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (12/12).
Ketika ditanya lebih lanjut, soal adanya kekhawatiran dalam RUU Kamnas itu memberikan dominasi penggunaan kekuatan militer pada keamanan dalam negeri?. Idrus mengatakan bahwa militer harus tetap berada sebagai penjaga pertahanan.
“Tidak ada masalah mereka (militer) adalah pertahanan negara tinggal bagaimana kita mengatur instrumen yang ada seperti yang dikhawatirkan orang,” ucapnya.
“Misalkan, terkait langkah-langkah penekanan, saya kira tidak, karena sekarang ini demokrasi (kebebaasan) dimana orientasinya kesadaran kolektif dari kita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan bangsa bukan lagi karena takut, bukan karena ditekan, diintimidasi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Tidak Mungkin Pemerintah Gunakan Militer Untuk Melakukan Intimidasi

12 Desember 2014, 20:20

Jakarta, Aktual.co — Wacana Presiden Jokowi yang akan mengajukan kembali rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara terus menuai pro kontra.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) versi Munas IX Bali, Idrus Marham mengaku tidak ada masalah dengan keinginan presiden itu. Sebab, nanti tentu akan dikaji oleh DPR RI untuk melihat urgensi ingin diterbitkannya UU tersebut.
“Saya kira tidak ada masalah, di negara demokrasi ini setiap warga negara apalagi presiden itu punya hak mengajukan. Yang nanti akan kita bahas, dan tidak ada masalah,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (12/12).
Ketika ditanya lebih lanjut, soal adanya kekhawatiran dalam RUU Kamnas itu memberikan dominasi penggunaan kekuatan militer pada keamanan dalam negeri?. Idrus mengatakan bahwa militer harus tetap berada sebagai penjaga pertahanan.
“Tidak ada masalah mereka (militer) adalah pertahanan negara tinggal bagaimana kita mengatur instrumen yang ada seperti yang dikhawatirkan orang,” ucapnya.
“Misalkan, terkait langkah-langkah penekanan, saya kira tidak, karena sekarang ini demokrasi (kebebaasan) dimana orientasinya kesadaran kolektif dari kita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan bangsa bukan lagi karena takut, bukan karena ditekan, diintimidasi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Deteksi Keberadaan Ikan, KKP Siapkan Aplikasi Android

12 Desember 2014, 20:12

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aplikasi di ponsel pintar bersistem operasi Android yang dapat digunakan oleh nelayan untuk mendeteksi keberadaan ikan, kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KKP Aryo Hanggono.

“Kita sekarang sedang menyiapkan aplikasi Android untuk (menunjang teknologi pendeteksi ikan) Seapodym,” kata Aryo di Jakarta, Jumat (12/12).

Aplikasi tersebut, kata Aryo, akan terintegrasi dengan teknologi pendeteksi keberadaan milik KKP bernama Seapodym yang dapat memetakan lokasi ikan.

Seapodym yang mampu mendeteksi lokasi keberadaan ikan dengan menggunakan satelit dapat memberikan informasi kepada nelayan melalui aplikasi Android titik koordinat keberadaan ikan.

Teknologi tersebut, jelas Aryo, dapat mendeteksi keberadaan zooplankton, micronekton (udang, cumi, lobster), dan beberapa jenis ikan seperti tuna sirip kuning, bigeye, dan skipjack.

“Dengan begitu akan memudahkan nelayan untuk mendatangi lokasi keberadaan ikan, tidak perlu mencari ikan terlebih dulu. Sekarang smartphone sudah murah kan,” kata dia.

Aryo mengatakan, saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan akan dirilis pada 2015 mendatang.

“Sekarang masih dikembangkan. Mungkin (dirilis) tahun depan lah, semester pertama tahun 2015,” ujar Aryo.

Untuk saat ini, informasi keberadaan ikan yang didapat dari teknologi Seapodym disampaikan ke nelayan dengan menggunakan pesan singkat atau SMS.

“Saat ini di Indramayu dinas perikanan setempat mengirimkan sms pada nelayan yang berisi informasi koordinat lokasi keberadaan ikan. Itu berhasil menghemat 30 persen bahan bakar dan meningkatkan tangkapan ikan sebanyak 60 persen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka