Presiden Korsel: Indonesia Mitra Dagang Penting

12 Desember 2014, 10:23

Jakarta, Aktual.co — Presiden Korea Selatan Park Geun Hye menyambut baik kedatangan Presiden RI Joko Widodo dan menyebut Indonesia sebagai mitra dagang yang penting dan strategis.
“Sekarang datang sebagai presiden. Dengan kedekatan ini, kerjasama bisa dilanjutkan,” kata dia, dilansir dari laman Setkab RI, Kamis (11/12).
Sementara itu, Jokowi menyebut bahwa hubungan bilateral yang baik dengan Korsel harus ditindaklanjuti dengan pertemuan antar menteri.
“Untuk hubungan yang lebih kuat, kami menyarankan ada pertemuan antar menlu dalam bentuk join commision,” kata Jokowi.
Jokowi berkunjung ke Busan, Korsel, dalam rangka menghadiri KTT perayaan 25 tahun dialog ASEAN-Korsel, 11-12 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Korsel: Indonesia Mitra Dagang Penting

12 Desember 2014, 10:23

Jakarta, Aktual.co — Presiden Korea Selatan Park Geun Hye menyambut baik kedatangan Presiden RI Joko Widodo dan menyebut Indonesia sebagai mitra dagang yang penting dan strategis.
“Sekarang datang sebagai presiden. Dengan kedekatan ini, kerjasama bisa dilanjutkan,” kata dia, dilansir dari laman Setkab RI, Kamis (11/12).
Sementara itu, Jokowi menyebut bahwa hubungan bilateral yang baik dengan Korsel harus ditindaklanjuti dengan pertemuan antar menteri.
“Untuk hubungan yang lebih kuat, kami menyarankan ada pertemuan antar menlu dalam bentuk join commision,” kata Jokowi.
Jokowi berkunjung ke Busan, Korsel, dalam rangka menghadiri KTT perayaan 25 tahun dialog ASEAN-Korsel, 11-12 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Jelang Busyro Lengser, KPK Minta Pemerintah Turun Tangan

12 Desember 2014, 10:16

Jakarta, Aktual.co — Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas akan segera berakhir pada 16 Desember mendatang, bukan 10 Desember seperti diberitakan sebelumnya.
“Jabatan Pak Busyro berdasarkan Kepres akan selesai pada tanggal 16 Desember 2014,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (11/12) malam.
Dengan demikian, kata Johan, berakhirnya jabatan Busyro akan terjadi kekosongan jabatan Komisioner KPK, karena jika menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.
Oleh karena itu, Johan menyampaikan, Pihak KPK berharap baik pemerintah maupun DPR khususnya Komisi III segera mengambil keputusan terkait kekosongan itu.
“Kalau menurut pimpinan tidak masalah, tapi kami serahkan kepada pemerintah dan DPR, karena pimpinan KPK tidak punya kewenangan, kewenangan ada di DPR dan pemerintah,” kata dia.
Sementara terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menyarankan agar pemerintah segera menentukan sikap, karena dengan jika hanya diisi oleh empat orang pimpinan, dikhawatirkan KPK tidak punya legitimasi.
“Pemerintah semestinya ambil sikap, karena menurut UU cuma empat orang gak boleh, ada kemungkinan legitimasinya dipersoalkan, ya, sebaiknya, presiden segera memutuskan untuk mengisi kekosongan itu,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (12/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jelang Busyro Lengser, KPK Minta Pemerintah Turun Tangan

12 Desember 2014, 10:16

Jakarta, Aktual.co — Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas akan segera berakhir pada 16 Desember mendatang, bukan 10 Desember seperti diberitakan sebelumnya.
“Jabatan Pak Busyro berdasarkan Kepres akan selesai pada tanggal 16 Desember 2014,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (11/12) malam.
Dengan demikian, kata Johan, berakhirnya jabatan Busyro akan terjadi kekosongan jabatan Komisioner KPK, karena jika menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.
Oleh karena itu, Johan menyampaikan, Pihak KPK berharap baik pemerintah maupun DPR khususnya Komisi III segera mengambil keputusan terkait kekosongan itu.
“Kalau menurut pimpinan tidak masalah, tapi kami serahkan kepada pemerintah dan DPR, karena pimpinan KPK tidak punya kewenangan, kewenangan ada di DPR dan pemerintah,” kata dia.
Sementara terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir menyarankan agar pemerintah segera menentukan sikap, karena dengan jika hanya diisi oleh empat orang pimpinan, dikhawatirkan KPK tidak punya legitimasi.
“Pemerintah semestinya ambil sikap, karena menurut UU cuma empat orang gak boleh, ada kemungkinan legitimasinya dipersoalkan, ya, sebaiknya, presiden segera memutuskan untuk mengisi kekosongan itu,” kata Muzakir kepada Aktual.co, Jumat (12/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kelola Blok Mahakam, ESDM Jangan Kerdilkan Pertamina

12 Desember 2014, 10:10

Jakarta, Aktual.co — Pertamina saat ini sedang menyusun proposal pengambil alihan Blok Mahakam harus didorong oleh semua pihak untuk tidak ragu mengambil alih Mahakam secara total 100% dari Total EP.

Terkait pengambilalihan blok Mahakam, Energy Watch Indonesia menilai Pertamina jangan ragu apalagi takut dengan kepentingan kelompok. Langkah berani, tegas dan sesuai dengan visi misi Jokowi membesarkan Pertamina harus di kedepankan.

“Blok Mahakam harus diambil alih 100 persen jangan ragu dan takut pada tekanan mafia,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (12/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi jangan mau lagi ditelikung oleh pembantunya yang tidak memberikan informasi jernih seperti kejadian pada perjanjian jual beli minyak dengan Sonangol.

“Ini tamparan keras dari pembantunya (menteri ESDM dan BUMN) yang meracuni presiden. Terbukti sekarang Sonangol tidak mau menjual minyak dengan harga discount USD15 di bawah harga pasar. Jangan sampai kejadian kedua kali presiden ditelikung dan dipermalukan pembantunya,” tegasnya.

Dirinya mendorong Pertamina dalam pengambil alihan 100% blok mahakam sebagai agenda besar menuju kedaulatan energi.

“Kementerian ESDM jangan mengerdilkan Pertamina. Visi misi Jokowi jelas ingin membesarkan Pertamina. Jangan bertolak belakang dengan visi misi Presiden. Jika tidak menurut perintah Presiden, sebaiknya mundur segera sebelum dimundurkan oleh rakyat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kelola Blok Mahakam, ESDM Jangan Kerdilkan Pertamina

12 Desember 2014, 10:10

Jakarta, Aktual.co — Pertamina saat ini sedang menyusun proposal pengambil alihan Blok Mahakam harus didorong oleh semua pihak untuk tidak ragu mengambil alih Mahakam secara total 100% dari Total EP.

Terkait pengambilalihan blok Mahakam, Energy Watch Indonesia menilai Pertamina jangan ragu apalagi takut dengan kepentingan kelompok. Langkah berani, tegas dan sesuai dengan visi misi Jokowi membesarkan Pertamina harus di kedepankan.

“Blok Mahakam harus diambil alih 100 persen jangan ragu dan takut pada tekanan mafia,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (12/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi jangan mau lagi ditelikung oleh pembantunya yang tidak memberikan informasi jernih seperti kejadian pada perjanjian jual beli minyak dengan Sonangol.

“Ini tamparan keras dari pembantunya (menteri ESDM dan BUMN) yang meracuni presiden. Terbukti sekarang Sonangol tidak mau menjual minyak dengan harga discount USD15 di bawah harga pasar. Jangan sampai kejadian kedua kali presiden ditelikung dan dipermalukan pembantunya,” tegasnya.

Dirinya mendorong Pertamina dalam pengambil alihan 100% blok mahakam sebagai agenda besar menuju kedaulatan energi.

“Kementerian ESDM jangan mengerdilkan Pertamina. Visi misi Jokowi jelas ingin membesarkan Pertamina. Jangan bertolak belakang dengan visi misi Presiden. Jika tidak menurut perintah Presiden, sebaiknya mundur segera sebelum dimundurkan oleh rakyat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Aktual.com

Presiden Korsel: Indonesia Mitra Dagang Penting

Presiden Korsel: Indonesia Mitra Dagang Penting

Jelang Busyro Lengser, KPK Minta Pemerintah Turun Tangan

Jelang Busyro Lengser, KPK Minta Pemerintah Turun Tangan

Kelola Blok Mahakam, ESDM Jangan Kerdilkan Pertamina

Kelola Blok Mahakam, ESDM Jangan Kerdilkan Pertamina

Berita Lain

Ancaman Blokade Selat Hormuz Picu Harga Minyak Global Melonjak hingga 8...

Sufmi Dasco Tegaskan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Bukan Kader Gerindra

Prof Niam: Pondasi NU Dibangun di Atas Komitmen Persatuan

Harga Emas di Pegadaian Stabil, Antam, UBS, dan Galeri24 Bertahan di...

Komnas Haji Minta Wacana ‘War Tiket’ Haji Dikaji Ulang Secara Komprehensif