Jakarta, Aktual.co —Plt Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi, meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) menertibkan sambungan listrik ilegal di wilayahnya.
Dia menduga banyak warga yang mengambil listrik secara ilegal yang tidak sesuai tegangan. Akibatnya, timbul korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran.
“Banyak pencurian dan penyalahgunaan listrik terjadi di pemukiman padat,” ujarnya, Kamis (11/12).
Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, korsleting listrik ternyata jadi penyebab tertinggi kebakaran di Jakarta Utara.
Hal itu diakui Kepala Seksi Operasional (Kasiop) Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Jakarta Utara, Muchtar Zakaria 
“Selama 3 tahun ini dari 526 kasus kebakaran, sebanyak 334 diakibatkan oleh korsleting listrik,” ujarnya, Kamis (11/12).
Di tahun ini, dikutip dari Beritajakarta, sejak Januari hingga awal Desember 2014, sebanyak 169 kali kebakaran terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut, 92 kasus karena korsleting listrik. Disusul 27 kali akibat kompor, 17 kali akibat rokok dan 34 kali karena penyebab lain. 
Kebakaran juga memakan korban jiwa enam orang, dan kerugian material senilai Rp 78.906.500.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Plt Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi, meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) menertibkan sambungan listrik ilegal di wilayahnya.
Dia menduga banyak warga yang mengambil listrik secara ilegal yang tidak sesuai tegangan. Akibatnya, timbul korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran.
“Banyak pencurian dan penyalahgunaan listrik terjadi di pemukiman padat,” ujarnya, Kamis (11/12).
Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, korsleting listrik ternyata jadi penyebab tertinggi kebakaran di Jakarta Utara.
Hal itu diakui Kepala Seksi Operasional (Kasiop) Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Jakarta Utara, Muchtar Zakaria 
“Selama 3 tahun ini dari 526 kasus kebakaran, sebanyak 334 diakibatkan oleh korsleting listrik,” ujarnya, Kamis (11/12).
Di tahun ini, dikutip dari Beritajakarta, sejak Januari hingga awal Desember 2014, sebanyak 169 kali kebakaran terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut, 92 kasus karena korsleting listrik. Disusul 27 kali akibat kompor, 17 kali akibat rokok dan 34 kali karena penyebab lain. 
Kebakaran juga memakan korban jiwa enam orang, dan kerugian material senilai Rp 78.906.500.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Pendidikan DKI, Lasro Marbun berpendapat penerapan konsep manajemen transparan dan akuntabel perlu segera dilakukan di sekolah-sekolah negeri Jakarta. 
Tujuannya, untuk mengontrol penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tahun depan diprediksi mencapai Rp 1,38 triliun.
“Kalau berjalan baik, saya yakin praktik curang dalam penggunaan dana BOP dan BOS tersebut tidak akan terjadi,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (11/12).
Terkesan kecewa, Lasro mengungkapkan kalau saat ini masih sangat minim sekolah negeri di DKI yang sudah berani mendeklarasikan akan mewujudkan manajemen keuangan yang transparan serta bertanggungjawab.
Sejak dicanangkan November lalu, dari 2.599 sekolah negeri di enam wilayah ibu kota, baru 78 sekolah yang mendeklarasikan diri. Padahal deklarasi untuk menjadi sekolah dengan manajemen akuntable dan transparan, merupakan indikator evaluasi.
Evaluasi pun akan dilakukan. Kata Lasro, bukan tidak mungkin bakal ada kepala sekolah yang bakal digeser karena tidak berani melakukan deklarasi.
“Ibaratnya, apabila kapal sudah melaju, dengan sendirinya berarti yang tidak mau dekat pelabuhan jangan di pelabuhan. Kalau perlu kita keluarkan dari kapal,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Pendidikan DKI, Lasro Marbun berpendapat penerapan konsep manajemen transparan dan akuntabel perlu segera dilakukan di sekolah-sekolah negeri Jakarta. 
Tujuannya, untuk mengontrol penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tahun depan diprediksi mencapai Rp 1,38 triliun.
“Kalau berjalan baik, saya yakin praktik curang dalam penggunaan dana BOP dan BOS tersebut tidak akan terjadi,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (11/12).
Terkesan kecewa, Lasro mengungkapkan kalau saat ini masih sangat minim sekolah negeri di DKI yang sudah berani mendeklarasikan akan mewujudkan manajemen keuangan yang transparan serta bertanggungjawab.
Sejak dicanangkan November lalu, dari 2.599 sekolah negeri di enam wilayah ibu kota, baru 78 sekolah yang mendeklarasikan diri. Padahal deklarasi untuk menjadi sekolah dengan manajemen akuntable dan transparan, merupakan indikator evaluasi.
Evaluasi pun akan dilakukan. Kata Lasro, bukan tidak mungkin bakal ada kepala sekolah yang bakal digeser karena tidak berani melakukan deklarasi.
“Ibaratnya, apabila kapal sudah melaju, dengan sendirinya berarti yang tidak mau dekat pelabuhan jangan di pelabuhan. Kalau perlu kita keluarkan dari kapal,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: