5 April 2026
Beranda blog Halaman 41276

Panglima TNI: Pati Bintang Dua akan Jabat Kepala Staf

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan pihaknya telah mengajukan ke Presiden Joko Widodo sejumlah nama yang akan menduduki jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, beberapa di antaranya pati berbintang dua.
“Ada yang bintang dua agar regenerasinya bagus dan agar Presiden memiliki keleluasaan untuk melihat satu per satu,” kata Panglima TNI usai melepas Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam rangka Misi Perdamaian PBB di Lebanon, di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (10/12).
Moeldoko menyatakan telah menyiapkan delapan perwira tinggi untuk menggantikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia. Keduanya memasuki masa pensiun pada Desember 2014 ini.
“Dari TNI sudah mengajukan nama-nama sesuai dengan hasil sidang Wanjakti (Dewan Kepangkatan Jabatan Tinggi) yang saya pimpin bersama para kepala staf angkatan,” katanya.
Nama-nama itu selanjutnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi Kasal dan Kasau sesuai keinginannya.
Namun demikian, Moeldoko tak menjelaskan siapa saja calon pengganti kedua kepala staf. Yang jelas, kata dia, mereka adalah para perwira berpangkat bintang tiga dan bintang dua.

Artikel ini ditulis oleh:

BI Luncurkan Buku Kajian Stabilitas Keuangan

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) hari ini meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan No.23 dengan tema Menjaga Stabilitas Keuangan di Tengah Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. Buku tersebut berisikan kebijakan-kebijakan makroprudensial.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan bahwa di dalam buku tersebut terdapat kajian evaluasi dari potensi risiko dalam makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik.

“Kebijakan-kebijakan dalam makroprudensial ini mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan,” ujar Agus di Gedung BI Jakarta, Rabu (10/12).

Selain itu, Agus juga mengharapkan agar buku ini dapat menjadi referensi yang baik dalam perekonomian Indonesia ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

“Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berkualitas bagi kita semua dalam memandang pergerakan stabilitas keuangan yang terjadi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global yang saat ini terjadi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BI Luncurkan Buku Kajian Stabilitas Keuangan

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) hari ini meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan No.23 dengan tema Menjaga Stabilitas Keuangan di Tengah Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi. Buku tersebut berisikan kebijakan-kebijakan makroprudensial.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan bahwa di dalam buku tersebut terdapat kajian evaluasi dari potensi risiko dalam makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik.

“Kebijakan-kebijakan dalam makroprudensial ini mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan,” ujar Agus di Gedung BI Jakarta, Rabu (10/12).

Selain itu, Agus juga mengharapkan agar buku ini dapat menjadi referensi yang baik dalam perekonomian Indonesia ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

“Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berkualitas bagi kita semua dalam memandang pergerakan stabilitas keuangan yang terjadi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global yang saat ini terjadi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dihadang Ribuan Buruh Bersenjata, PN Surabaya Tunda eksekusi Lahan PT Cinderella

Surabaya, Aktual.co — Pengadilan Negeri Surabaya nekat mendatangi lokasi lahan pabrik Jalan Tanjung Sari 73-75, Surabaya, meski dihadang ribuan buruh PT Cinderella, Rabu (10/12).
Melihat kedatangan juru sita PN Surabaya yang dikawal  petugas, ribuan buruh langsung berdiri maju ke arah juru sita. Beruntung, juru sita langsung diamankan petugas dan dilakukan pertemuan antara pihak PN dan PT Cinderella yang difislitasi petugas polisi.
Dalam pertemuan tersebut, juru sita sempat ngotot ingin segera melaksanakan ekskusi, bahkan juru sita memaksa menuju lokasi. Namun, buruh yang sudah menghadang dengan mengacung-acungkan kayu membuat juru sita ketakutan hingga menunda pelaksanaan eksekusi.
“Jadi kita dihadang ribuan buru. Kita sudah meminta bantuan polisi dan TNI tetapi mereka tidak siap.” Ujar petugas juru sita PN Surabaya, Joko.
Joko melanjutkan, pelaksanaan eksekusi dipastikan tetap dilakukan, hanya saja menunggu waktu, tergantung rapat koordinasi.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Aris Syahbudin, menegaskan demi faktor keamanan maka eksekusi harus ditunda. Sebenarnya polisi sudah memberitahu bahwa eksekusi tidak bisa dilaksanakan hari ini, dengan alasan keamanan, namun PN tetap ngotot ingin melakukan eksekusi.
“Karena ini di wilayah hukum saya, maka saya harus kerahkan anggota saya ke sini.” Ujar AKBP Aris Syahbudin.
Seperti diketahui, PN melakukan eksekusi lahan petok D PT Cinderella, atas pemohon Muksaid sesuai hasil sidang di PN. Pihak PT Cinderella menolak putusan tersebut karena merasa menang di Makamah Agung berdasarkan barang bukti hak guna bangunan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Dihadang Ribuan Buruh Bersenjata, PN Surabaya Tunda eksekusi Lahan PT Cinderella

Surabaya, Aktual.co — Pengadilan Negeri Surabaya nekat mendatangi lokasi lahan pabrik Jalan Tanjung Sari 73-75, Surabaya, meski dihadang ribuan buruh PT Cinderella, Rabu (10/12).
Melihat kedatangan juru sita PN Surabaya yang dikawal  petugas, ribuan buruh langsung berdiri maju ke arah juru sita. Beruntung, juru sita langsung diamankan petugas dan dilakukan pertemuan antara pihak PN dan PT Cinderella yang difislitasi petugas polisi.
Dalam pertemuan tersebut, juru sita sempat ngotot ingin segera melaksanakan ekskusi, bahkan juru sita memaksa menuju lokasi. Namun, buruh yang sudah menghadang dengan mengacung-acungkan kayu membuat juru sita ketakutan hingga menunda pelaksanaan eksekusi.
“Jadi kita dihadang ribuan buru. Kita sudah meminta bantuan polisi dan TNI tetapi mereka tidak siap.” Ujar petugas juru sita PN Surabaya, Joko.
Joko melanjutkan, pelaksanaan eksekusi dipastikan tetap dilakukan, hanya saja menunggu waktu, tergantung rapat koordinasi.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Aris Syahbudin, menegaskan demi faktor keamanan maka eksekusi harus ditunda. Sebenarnya polisi sudah memberitahu bahwa eksekusi tidak bisa dilaksanakan hari ini, dengan alasan keamanan, namun PN tetap ngotot ingin melakukan eksekusi.
“Karena ini di wilayah hukum saya, maka saya harus kerahkan anggota saya ke sini.” Ujar AKBP Aris Syahbudin.
Seperti diketahui, PN melakukan eksekusi lahan petok D PT Cinderella, atas pemohon Muksaid sesuai hasil sidang di PN. Pihak PT Cinderella menolak putusan tersebut karena merasa menang di Makamah Agung berdasarkan barang bukti hak guna bangunan. 

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP akan Tolak RUU Kamnas

Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan menegaskan akan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara yang diajukan oleh Presiden Jokowi.
Ketua DPP PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengatakan bila pengajuan RUU tersebut sama seperti yang diajukan sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Justru itu kita pun PDIP akan menolak, makannya kita liat dari pemerintah, apakah masih seperti kemarin (pemerintahan SBY) diajukan saja, atau dengan versi lain pak Jokowi,” kata Hasanuddin ketika dikonfirmasi melalui sambungan telfon, di Jakarta, Rabu (10/12).
Menurut dia, penolakan terhadap ketentuan RUU oleh semua kalangan baik dari akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih kepada soal subsatansi ketentuan tersebut, karena masih bersifat multitafsir.
“Jadi banyak materi-materi kamnas yag kemudian pengertian keamanan itu hanya sebatas misalnya, menyangkut keamanan negara dan pemerintahan saat itu (SBY), tidak menyangkut keamanan secara umum, seperti. keamanan makanan, rakyat, keamanan pekerjaan dan sebagainya,” ujar dia.
“Karena menurut batasaan dari PBB, keamanan itu bukan hanya sebatas keamanan negara dari serangan luar saja tetap termasuk keamanan paradigma yang menyangkut keselamatan rakyat itu sendiri,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain