Semarang, Aktual.co — Ribuan buruh dan element masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pekalongan melakukan aksi solidaritas mogok nasional dengan turun ke jalan di sepanjang jalur Pantura menuju gedung DPRD Kota Pekalongan, Rabu (10/12).
Buruh terdiri dari berbagai serikat SPN, SMI, KPOP, FPBI, PPMI, SBSI, SRP dan SPMP. Mereka melakukan aksi blokir jalan yang mengakibatkan lalu lintas Pantura Pekalongan tersendat.
Sekjen DPC SPN Kota Pekalongan, Damirin mengatakan bahwa tuntutan ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pemerintah untuk minta dukungan agar Gubernur Ganjar Pranowo bisa memenuhi janjinya menaikkan UMK sebesar 2 persen di 35 kabupaten kota usai kenaikan harga BBM,” kata dia.
Menurut Damirin, kenaikan harga BBM berpengaruh besar terhadap kehidupan buruh. Sehingga UMK yang ditetapkan saat ini dinilai tidak layak dengan kebutuhan hidup yang ada.
“Buruh ingin DPRD memberikan rekomendasi berupa surat pernyataan yang dikirimkan kepada Gubernur. Isinya, meminta agar janji menaikkan UMK 2 persen bisa dipenuhi. Kalau sampai permintaan itu ditolak, kami akan duduki kantor dewan,” ancam Pengurus SPN, Delita Arifiyanto.
Diketahui, Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang penetapan UMK 35 kabupaten kota, menetapkan UMK Kota Pekalongan sebesar Rp1.291.000. 
Angka itu, sesuai dengan usulan hasil revisi Walikota Pekalongan yang sebelumnya hanya mengusulkan angka Rp1.285.000. Walikota sendiri menyatakan, revisi yang dilakukannya belum mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM. 
Penambahan akibat adanya kebijakan itu akan dilakukan oleh Gubernur yang berjanji menaikkan 2 persen dari angka usulan masing-masing daerah. 
“Terima kasih Pak Wali sudah merubah angka awal. Pak Wali juga menyampaikan bahwa itu diluar dampak kenaikan BBM. Ganjar sendiri yang berjanji menambah 2 persen, tapi ternyata bohong. Tidak seperak pun diberi tambahan,” tegas Wakil Ketua SPN, Edi Susilo.
Selain menuntut kenaikan UMK sebesar 2 persen, mereka juga meminta penghapusan sistem outsorching dan kerja kontrak, hapus union busting, merevisi Permenaker tentang komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item.
Setelah ke Kantor DPRD, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Ribuan buruh dan element masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pekalongan melakukan aksi solidaritas mogok nasional dengan turun ke jalan di sepanjang jalur Pantura menuju gedung DPRD Kota Pekalongan, Rabu (10/12).
Buruh terdiri dari berbagai serikat SPN, SMI, KPOP, FPBI, PPMI, SBSI, SRP dan SPMP. Mereka melakukan aksi blokir jalan yang mengakibatkan lalu lintas Pantura Pekalongan tersendat.
Sekjen DPC SPN Kota Pekalongan, Damirin mengatakan bahwa tuntutan ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pemerintah untuk minta dukungan agar Gubernur Ganjar Pranowo bisa memenuhi janjinya menaikkan UMK sebesar 2 persen di 35 kabupaten kota usai kenaikan harga BBM,” kata dia.
Menurut Damirin, kenaikan harga BBM berpengaruh besar terhadap kehidupan buruh. Sehingga UMK yang ditetapkan saat ini dinilai tidak layak dengan kebutuhan hidup yang ada.
“Buruh ingin DPRD memberikan rekomendasi berupa surat pernyataan yang dikirimkan kepada Gubernur. Isinya, meminta agar janji menaikkan UMK 2 persen bisa dipenuhi. Kalau sampai permintaan itu ditolak, kami akan duduki kantor dewan,” ancam Pengurus SPN, Delita Arifiyanto.
Diketahui, Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang penetapan UMK 35 kabupaten kota, menetapkan UMK Kota Pekalongan sebesar Rp1.291.000. 
Angka itu, sesuai dengan usulan hasil revisi Walikota Pekalongan yang sebelumnya hanya mengusulkan angka Rp1.285.000. Walikota sendiri menyatakan, revisi yang dilakukannya belum mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM. 
Penambahan akibat adanya kebijakan itu akan dilakukan oleh Gubernur yang berjanji menaikkan 2 persen dari angka usulan masing-masing daerah. 
“Terima kasih Pak Wali sudah merubah angka awal. Pak Wali juga menyampaikan bahwa itu diluar dampak kenaikan BBM. Ganjar sendiri yang berjanji menambah 2 persen, tapi ternyata bohong. Tidak seperak pun diberi tambahan,” tegas Wakil Ketua SPN, Edi Susilo.
Selain menuntut kenaikan UMK sebesar 2 persen, mereka juga meminta penghapusan sistem outsorching dan kerja kontrak, hapus union busting, merevisi Permenaker tentang komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item.
Setelah ke Kantor DPRD, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Aliansi Warga Sumatera Utara untuk Hak Asasi Manusia (Awas HAM) menilai negara gagal dalam melaksanakan kewajibannya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi Manusia, khususnya di Sumatera Utara.
“Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran HAM terjadi,” kata kordinator aksi, Herdensi Adnin saat berunjuk rasa peringatan hari HAM didepan kantor DPRD Sumut, Rabu (10/12).
Herdensi menyebutkan, masih terjadinya pelanggaran HAM dapat dilihat mulai dari masih adanya perampasan hak warga sipil, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, kekerasan yang dilakukan aparat birokrasi, sampai belum terpenuhinya hak-hak dasar.
Persoalan pelanggaran HAM itu tercermin dari maraknya konflik agraria, penyiksaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) dna perdagangan manusia (Human Trafficking).
Kemudian, belum dipenuhinya hak disabilitas, hilangnya hak masyarakat adat serta terhambatnya hak menjalankan usaha bagi warga negara seperti yang dialami pedagang buku dilapangan Merdeka, Medan, yang hingga saat ini belum direvitalisasi.
“Persoalan konflik agraria di Sumut, umumnya terkait sengketa eks HGU PTPN II, tanah PTPN II diluarr HGU, sengketa tanah ulayat, maupun tanah yang dirampas preman atau OKP,” kata dia.
Berdasarkan data KontraS Sumut, sepanjang 2014 tercatat tiga kasus konflik agraria yang berkaitan dengan PTPN II. Akibat konflik itu, sebanyak 25 petani terluka, 37 orang dikriminalisasi dan 1 orang meninggal dunia.
Untuk kasus traficking, lanjutnya, berdasarkan catatan Pusaka Indonesia dan P2TP2A, ada empat kasus pidana dengan jumlah korban 42 orang selamat dan dua orang meninggal dunia. Para korban umumnya berasal dari Jawa, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Yang paling tragis, kasus yang dialami korban asal NTT yang diperbudak di sarang burung walet. Sayangnya, kasus yang terungkap awal tahun 2014 silam itu, hingga kini belum dituntaskan oleh pihak kepolisian.
Tercatat juga sebanyak 105 kasus kekerasan yang dilakukan TNI dan Polri.

Artikel ini ditulis oleh: