Jakarta, Aktual.co —  Komunitas motor Suzuki Satria F150 Independent dideklarasikan berdiri pada Januari 2010 lalu. Bermarkas di Cikini, Jakarta Pusat, Satria F150 Independent mempunyai misi menjalin persaudaraan dan silahturahmi.

“Klub ini jumlah anggotanya sekarang ada 57 orang, dengan usia berkisar 18-34 tahun,” ujar Juanda Ramdhani, ketua Satria F150 Independent, di Monas, Jakarta Pusat.

Jelajah adventure terdekat yang dilakukan  Satria F150 Independent, kata Juan, akan menjelajah wilayah Jawa dan Sumatera. 

“Program touring yang terdekat, Insya Allah pada November akan ke Jawa Timur atau Sumetera (Padang dan Medan). Ini masih dalam tahap perencanaan,” ungkapnya.

Alasan Juan bersama rekannya bergabung ke dalam Satria F150 Independent, lantaran motor Satria sangat ideal bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, di dalam komunitasnya, akan saling membantu bila ada motor anggota yang rusak.

“Satria itu ramping dan cocok untuk badan orang Indonesia. Dan, juga keseimbangannya cukup baik bila diajak ngebut. Sedangkan, apabila ada kerusakan, kami ada bengkel di Kalimalang (samping Universitas Borobudur, red) namanya ‘Satria F150 Independent,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberi ampunan bagi pengedar narkoba berat yang telah divonis mati oleh pengadilan.
“Saya katakan tidak ada ampunan untuk masalah ini,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, penjatuhan vonis mati bagi para pengedar narkoba berat tersebut harus segera diputuskan. Sebab hingga saat ini ada sebanyak 64 orang pengedar narkoba yang divonis mati, namun tidak kunjung ada putusan.
“Ini sudah bertahun-tahun dan saya meminta segera diputuskan,” kata dia.
Menurut dia, Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Hingga kini, ia menyebutkan, jumlah pengguna narkoba telah mencapai 4,5 juta jiwa, dan 1,2 juta di antaranya sudah tidak dapat direhabilitasi, karena sudah terlalu parah.
“Saya kira kita sadar, bahwa Indonesia sudah darurat narkoba,” kata dia.
Bahkan, ia prihatin dengan fakta meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang meninggal setiap harinya. Ia menyebutkan setiap hari terdapat 40-50 orang generasi muda yang meninggal dunia karena narkoba.
Selain itu, dia mensinyalir bahwa penggunaan narkoba juga sudah masuk di lingkungan instansi pemerintahan sipil negara.
“Kita harus hati-hati karena sudah ribuan ton narkoba masuk di Indonesia,” kata Jokowi.
Dalam kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada, Jokowi didampingi beberapa menteri di antaranya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yassona Hanamongan Laoly, Menteri Kebudayaan, dan Pendidikan, Dasar, Menengah Anies Baswedan, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberi ampunan bagi pengedar narkoba berat yang telah divonis mati oleh pengadilan.
“Saya katakan tidak ada ampunan untuk masalah ini,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12).
Menurut dia, penjatuhan vonis mati bagi para pengedar narkoba berat tersebut harus segera diputuskan. Sebab hingga saat ini ada sebanyak 64 orang pengedar narkoba yang divonis mati, namun tidak kunjung ada putusan.
“Ini sudah bertahun-tahun dan saya meminta segera diputuskan,” kata dia.
Menurut dia, Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Hingga kini, ia menyebutkan, jumlah pengguna narkoba telah mencapai 4,5 juta jiwa, dan 1,2 juta di antaranya sudah tidak dapat direhabilitasi, karena sudah terlalu parah.
“Saya kira kita sadar, bahwa Indonesia sudah darurat narkoba,” kata dia.
Bahkan, ia prihatin dengan fakta meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang meninggal setiap harinya. Ia menyebutkan setiap hari terdapat 40-50 orang generasi muda yang meninggal dunia karena narkoba.
Selain itu, dia mensinyalir bahwa penggunaan narkoba juga sudah masuk di lingkungan instansi pemerintahan sipil negara.
“Kita harus hati-hati karena sudah ribuan ton narkoba masuk di Indonesia,” kata Jokowi.
Dalam kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada, Jokowi didampingi beberapa menteri di antaranya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yassona Hanamongan Laoly, Menteri Kebudayaan, dan Pendidikan, Dasar, Menengah Anies Baswedan, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan sektor kehutanan masih rentan terhadap praktek korupsi.
“Masalah menyangkut kawasan hutan. Hutan itu yang lalu hasil kajian kita banyak yang main tunjuk. Dikatakan hutan Indonesia itu mencapai 120 juta hektar, tapi itu banyak yang ditunjuk saja, belum diukur, ditentukan tapal batasnya,” kata Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Selasa (9/12).
KPK sebelumnya sudah membuat “Kajian Kerentanan Korupsi dalam Perizinan Usaha Sektor Kehutanan” yang berisi corruption impact assesment (CIA) dengan salah satu rekomendasi adalah pengendalian kawasan tambang di hutan yang dapat mendatangkan pemasukan negara hingga Rp15,9 triliun.
“Kemajuannya cukup bagus, cukup signifikan, kalau yang lalu baru yang ditetapkan kawasan hutan itu kan baru sekitar 11 persen, PR (Pekerjaan Rumah) masih banyak kedepan karena yang ditetapkan kawasan hutan itu tidak serta merta itu sudah clean and clear semua, barangkali ada kota, ada desa yg sudah masuk ini sumberpermasalahan,” ungkap Zulkarnain.
Masalah lain adalah tidak tertibnya usaha sektor mineral dan batu bara di kawasan hutan.
“Sehingga pemberian izin yang menggunakan lahan kawasan hutan itu juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memberikan izin yang tidak pada tempatnya, yang bisa terjadi tumpang tindih. Ini juga ada koordinasi supervisi lagi,” tambah Zulkarnain.
Hasil kajian KPK menurut Zulkarnain, dari 10.900 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau kuasa pertambangan (KP), yang diberikan pemerintah daerah namun belum termasuk kementerian ESDM masih banyak yang tidak “clean and clear” yaitu 4.880 izin tidak “clean and clear”.
“Secara kasat mata menjadi pertanyaan besar, misalnya tumpang tindih, tentu tidak jelas, tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bagaimana mau bayar pajak kalau NPWP saja tidak punya? kemudian NPWP bodong, yang tidak terverifikasi. Kemudian juga hutan lindung yang tertutup, ini yang kita tertibkan sama-sama,” tegas Zulkarnain.
Atas kondisi tersebut, KPK mendorong rencana aksi yang jelas termasuk waktu yang terukur di 12 provinsi ditambah provinsi Bali pada 2-3 Desember.
“Potensi penyelamatannya penerimaan negara dari sektor minerba PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kementrian ESDM sejak kita lakukan penertiban itu meningkat sekitar Rp7 triliun, padahal ekspor turun, harga batubara turun, jadi dengan penertiban ternyata sangat efektif,” ungkap Zulkarnain.
Sejumlah penertiban yang dilakukan KPK antara lain adalah penertiban pemberian izin yaitu mencabut izin yang tidak memenuhi syarat, tidak memperpanjang izin yang sudah habis masanya.
“Ini yang penting dulu. Kita selamatkan hasil bumi kita, kita harapkan ini bisa kita gunakan untuk kemakmuran rakyat kita, kita monitoring di 3 provinsi seperti di Makassar, Palembang, dan di Kalimantan Tengah,” tambah Zulkarnain.
KPK saat ini menangani dua kasus tindak pidana korupsi terkait kehutanan yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun dan kasus tukar-menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor dengan tersangka presiden komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby