Jakarta, Aktual.co — Dalam menangani kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih dianggap tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara terutama ditingkat menteri.
“KPK ini sekarang sudah tidak jelas menangani kasus korupsi, tumpul keatas tajam kebawah,” kata Uchok Sky Kadafi dari  dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Menurut Uchok selama ini KPK begitu gampang menciduk hingga menetapkan penyelenggara negara atau pihak swasta menjadi tersangka, namun bisa dihitung dengan jari jumlah para petinggi negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“KPK kalau nangkap bupati, DPRD, PNS, Pengusaha enak sekali nangkapnya, tetapi kalau keatas tumpul sekali, mencle-mence belum lagi dibumbui konflik internal pimpinan mereka,” ujar Uchok.
Uchok mencontohkan bukti tumpul keatasnya KPK adalah mengenai penetapan nasib Mantan Wakil Presiden RI Boediono. Diketahui hingga kini nasib Boediono masih terkatung-katung, belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status hukum Boediono.
Padahal beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menyebut, Boediono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus century, namun segera dibantah oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dan dua Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.
Oleh karena itu, bertepatan dengan hari Anti Korupsi Uchok menyebut, pantas jika rakyat Indonesia saat ini berkabung atas kinerja KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tak bisa diterima secara akademis, meskipun kebijakan itu dibungkus dengan argumentasi-argumentasi tujuan yang bagus.
“Pemerintah dalam menaikkan BBM, tujuannya luar biasa bagus. 2000 puskesmas akan tersedia, 120 juta orang akan terlayani jamkesmas. Tapi ketika masuk metode pelaksanannya, semua tidak jelas. Apakah punya data orang miskin mutakhir? Jawabannya tidak. Jadi secara akademis mentah,” ujar Effendy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/12).
Dengan data yang sangat lemah dan bermasalah, dapat dipastikan tujuan yang digembar-gemborkan ketika menaikkan harga BBM tak akan tercapai. “Ini baru data orang miskin, belum soal inflasi dan sebagainya.”
Pada bagian lain, lanjut Effendy, ada potensi menutup celah kebocoran anggaran dengan mencegah korupsi. Sebab ketua KPK Abraham Samad pernah bicara bahwa ada Rp7.000 triliun potensi kerugian negara dari kejahatan korupsi.
“Nah, kalau 5 persen saja bisa diambil negara dari potensi korupsi itu, maka dana Rp 350 triliun didapat. Maka selesai persoalan. Jadi jangan langsung alihkan beban fiskal ke rakyat dengan menaikkan harga BBM,” tuntas Effendy, seraya mengecam pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kematian seorang demonstran anti kenaikan BBM bukan urusan saya (Presiden).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tak bisa diterima secara akademis, meskipun kebijakan itu dibungkus dengan argumentasi-argumentasi tujuan yang bagus.
“Pemerintah dalam menaikkan BBM, tujuannya luar biasa bagus. 2000 puskesmas akan tersedia, 120 juta orang akan terlayani jamkesmas. Tapi ketika masuk metode pelaksanannya, semua tidak jelas. Apakah punya data orang miskin mutakhir? Jawabannya tidak. Jadi secara akademis mentah,” ujar Effendy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/12).
Dengan data yang sangat lemah dan bermasalah, dapat dipastikan tujuan yang digembar-gemborkan ketika menaikkan harga BBM tak akan tercapai. “Ini baru data orang miskin, belum soal inflasi dan sebagainya.”
Pada bagian lain, lanjut Effendy, ada potensi menutup celah kebocoran anggaran dengan mencegah korupsi. Sebab ketua KPK Abraham Samad pernah bicara bahwa ada Rp7.000 triliun potensi kerugian negara dari kejahatan korupsi.
“Nah, kalau 5 persen saja bisa diambil negara dari potensi korupsi itu, maka dana Rp 350 triliun didapat. Maka selesai persoalan. Jadi jangan langsung alihkan beban fiskal ke rakyat dengan menaikkan harga BBM,” tuntas Effendy, seraya mengecam pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kematian seorang demonstran anti kenaikan BBM bukan urusan saya (Presiden).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polwan yang ingin mengenakan jilbab saat melaksanakan tugasnya tak perlu risau lagi. Pasalnya, anggaran untuk pembelian jilbab telah disetujui dan dicairkan sebanyak Rp600 juta.
Oleh karenanya, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri Jenderal Polisi Sutarman tersebut.
Realisasi ini menurutnya menjadi jawaban tentang apakah Polwan boleh menggunakan jilbab.
“Ini merupakan kado awal tahun Kapolri untuk Polwan,” kata Nasir di Jakarta, Selasa (9/12).
Realisasi anggaran jilbab untuk Polwan adalah sinyal kuat bahwa kapolri telah memberikan status jelas terhadap nasib Polwan yang berharap memakai Jilbab selama ini. 
Agar rencana Kapolri ini sukses, dia pun meminta Kapolri untuk memberikan pengarahan kepada bawahannya hingga tatanan Polisi Sektor (Polsek) di daerah-daerah. Hal ini agar tak ada lagi pelarangan bagi Polwan yang berkeinginan untuk memakai Jilbab saat menunaikan tugas mulianya.
“Kami masih mendengar ada juga pimpinan Polri di tingkat daerah yang melarang polwan memakai jilbab,”pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polwan yang ingin mengenakan jilbab saat melaksanakan tugasnya tak perlu risau lagi. Pasalnya, anggaran untuk pembelian jilbab telah disetujui dan dicairkan sebanyak Rp600 juta.
Oleh karenanya, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri Jenderal Polisi Sutarman tersebut.
Realisasi ini menurutnya menjadi jawaban tentang apakah Polwan boleh menggunakan jilbab.
“Ini merupakan kado awal tahun Kapolri untuk Polwan,” kata Nasir di Jakarta, Selasa (9/12).
Realisasi anggaran jilbab untuk Polwan adalah sinyal kuat bahwa kapolri telah memberikan status jelas terhadap nasib Polwan yang berharap memakai Jilbab selama ini. 
Agar rencana Kapolri ini sukses, dia pun meminta Kapolri untuk memberikan pengarahan kepada bawahannya hingga tatanan Polisi Sektor (Polsek) di daerah-daerah. Hal ini agar tak ada lagi pelarangan bagi Polwan yang berkeinginan untuk memakai Jilbab saat menunaikan tugas mulianya.
“Kami masih mendengar ada juga pimpinan Polri di tingkat daerah yang melarang polwan memakai jilbab,”pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: