Mensos Dorong Perbaikan Sarana dan Prasaran Panti Rehab Pengguna Narkotika

9 Desember 2014, 15:25

Jakarta, Aktual.co —Tingginya angka pengguna Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) yang mencapai empat juta orang, mengharuskan Indonesia untuk memiliki Panti Rehabilitas yang aman dan nyaman.
Bukan hanya satu golongan umum ataupun satu profesi, pengguna Napza juga telah menyebar ke semua golongan umur, profesi, status sosial, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara.
Dikatakan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, adanya tuntutan perkembangan saran prasaran panti ataupun tempat rehabilitasi dan dilengkapi dengan hasil kajian pengelolaan panti, ke depan perlu dibuat panti yang nyaman dan mendorong produktifitas para penghuninya.
“Saat ini, pengguna napza sangat mengkhawatirkan. Maka, dibutuhkan lingkungan rehabilitasi salah satunya di panti,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Yayasan Penuai Indonesia di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, ditulis Selasa (9/12).
“Lingkungan panti yang nyaman penting, dibutuhkan agar penghuni merasa terlindungi, terbantu, termotivasi untuk cepat sembuh,” tambahnya.
Lebih jauh disampaikan Khofifah, untuk daerah Jawa Barat terdapat 10 panti yang menjadi tempat rehabilitasi bekas pengguna napza. Idealnya, panti atau tempat rebilitas yang produktif, hanya berkapasitas antara 75 sampai 100 orang.
Untuk itu, semua pihak diminta menyatakan perang stop terhadap napza. Juga, melakukan pendekatan “community base”, sebagai langkah penanganan dan kontrol atas pergerakan peredaran napza yang sangat masif dan sistematis.
“Penanganan melalui community base penting dilakukan, selain mencegah modus baru penggunaan napza yang dicampur minuman keras oplosan,” ujarnya.
Untuk diketahui, semakin bertambahnya penyalahgunaan napza antara lain disebabkan oleh depresi sosial yang menghinggapi sebagian warga dan berujung pada aspek psikologis. Perubahan kehidupan menjadi sebuah keniscayaan yang berpengaruh pada pola hidup, sikap hidup maupun efeknya.
Banyak kasus terjadi yang berhubungan dengan perubahan kehidupan, yang berujung pada perilaku penggunaan dan penyalahgunaan napza.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, IMM Demo Kejati Aceh

9 Desember 2014, 15:20

Banda Aceh, Aktual.co — Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh mendemo kantor Kejati Aceh, Selasa (9/12).
Mereka menuntut agar sejumlah kasus korupsi di Aceh diusut tuntas dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Aceh.
Koordinator aksi, Zulfia dalam orasinya mendesak agar Kejati Aceh tidak mengendapkan kasus korupsi di provinsi itu. Dicontohkan, dugaan korupsi dana Pajak Bireuen dan dugaan korupsi alat kesehatan di RSUD Teuku Peukan Aceh Barat Daya, yang hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, kasus itu telah diperiksa sejak tahun 2010 lalu.
Aksi itu sebagai bentuk peringatan hari anti korupsi internasional, 9 Desember 2014. Setelah berorasi, massa berusaha masuk ke halaman Kejati Aceh. Namun, pintu pagar Kejati ditutup dan polisi tidak mengizinkan pendemo menerobos pagar tersebut.
“Ada dua anggota kami yang sempat keos dan dipukul oleh polisi. Mereka adalah Arif Pribadi, Ketua Umum DPD IMM Aceh, dan Rusman, mantan Ketua PC Aceh IMM Aceh Barat Daya. Sekarang kami sedang mengevaluasi demo, apakah akan meminta pertangungjawaban polisi atau bagaimana,” terang Zulfia.
Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Zulkifli menyebutkan tidak ada keos antara polisi dan peserta demo di depan Kejati Aceh.
“Mereka menaiki pagar. Polisi menyuruh turun. Karena kalau mereka terjatuh bagaimana? Kan itu untuk keselamatan mereka juga. Jadi, bukan keos yang berantem begitu,” ujar Kombes Zulkifli.
Pihak kepolisian mempersilahkan demonstran sejauh tidak anarkis. “Kami menjaga demo agar berlangsung lancar dan tertib. Tidak ada keos-keos segala.”
Hingga aksi demonstrasi bubar tidak ada perwakilan Kejati Aceh yang menemui pendemo. .

Artikel ini ditulis oleh:

Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi, IMM Demo Kejati Aceh

9 Desember 2014, 15:20

Banda Aceh, Aktual.co — Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh mendemo kantor Kejati Aceh, Selasa (9/12).
Mereka menuntut agar sejumlah kasus korupsi di Aceh diusut tuntas dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Aceh.
Koordinator aksi, Zulfia dalam orasinya mendesak agar Kejati Aceh tidak mengendapkan kasus korupsi di provinsi itu. Dicontohkan, dugaan korupsi dana Pajak Bireuen dan dugaan korupsi alat kesehatan di RSUD Teuku Peukan Aceh Barat Daya, yang hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, kasus itu telah diperiksa sejak tahun 2010 lalu.
Aksi itu sebagai bentuk peringatan hari anti korupsi internasional, 9 Desember 2014. Setelah berorasi, massa berusaha masuk ke halaman Kejati Aceh. Namun, pintu pagar Kejati ditutup dan polisi tidak mengizinkan pendemo menerobos pagar tersebut.
“Ada dua anggota kami yang sempat keos dan dipukul oleh polisi. Mereka adalah Arif Pribadi, Ketua Umum DPD IMM Aceh, dan Rusman, mantan Ketua PC Aceh IMM Aceh Barat Daya. Sekarang kami sedang mengevaluasi demo, apakah akan meminta pertangungjawaban polisi atau bagaimana,” terang Zulfia.
Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Zulkifli menyebutkan tidak ada keos antara polisi dan peserta demo di depan Kejati Aceh.
“Mereka menaiki pagar. Polisi menyuruh turun. Karena kalau mereka terjatuh bagaimana? Kan itu untuk keselamatan mereka juga. Jadi, bukan keos yang berantem begitu,” ujar Kombes Zulkifli.
Pihak kepolisian mempersilahkan demonstran sejauh tidak anarkis. “Kami menjaga demo agar berlangsung lancar dan tertib. Tidak ada keos-keos segala.”
Hingga aksi demonstrasi bubar tidak ada perwakilan Kejati Aceh yang menemui pendemo. .

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Tol Laut, Pelni Tegaskan Hanya Layani Kapal Perintis

9 Desember 2014, 15:13

Jakarta, Aktual.co — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menegaskan hanya mengoperasikan kapal perintis untuk melintas di tol laut bukan kapal komersil.

“Kami melayani perintis saja, sedangkan untuk kapal komersil tidak, terutama untuk daerah Timur,” kata Direktur Utama Pelni Sulistyo Wimbo Hardjito di Jakarta, Selasa (9/12).

Wimbo mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan survei untuk mengetahui kapal-kapal apa saja yang bisa beroperasi. Survei tersebut akan selesai dalam waktu dua minggu, setelah itu dilanjutkan dengan uji kelayakan (feasibility study) dan akan beroperasi dalam waktu enam bulan ke depan.

“Survei sudah dilakukan beberapa hari lalu, untuk saat ini masih rute Tobelo dan Tual nanti enam bulan sudah selesai semuanya,” katanya.

Untuk itu, dia belum mengatakan jumlah dan jenis kapal yang akan mengisi lintasan tol laut yang terdiri dari rute Kreo, Tobelo, Biak, Tual dan Tanjung Pinang.

“Kapal itu tergantung pelabuhannya, seperti Transjakarta ‘kan enggak bisa berhenti di sembarang tempat. Kita lihat ‘garasinya’ dulu, baru memutuskan beli ‘mobil’ apa,” katanya.

Ia juga enggan menyampaikan terkait subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pengadaan kapal perintis yang akan melintas di tol laut tersebut.

“Kita tunggu dari Kemenkeu dan arahan dari Pak Jonan (Menhub),” katanya.

Namun, ia mengaku tidak masalah jika nantinya lintasan kapal perintis tersebut dilalui kapal komersil milik swasta.

“Ya terserah, kita sering kok bertemu dengan kapal komersil,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka