Jakarta, Aktual.co — PDIP menyambut baik prakarsa Ketum PD, SBY untuk menemui Presiden Jokowi dalam rangka penjajakan kerja sama politik antara PD dan Pemerintah.
“Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik yahg lebih komprehensif antara PD dan Pemerintah diluar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu pilkada langsung,” kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, Jakarta, Selasa (9/12).
Sebagai seorang Ketum parpol yang juga mantan presiden RI, SBY pasti tahu persis beban presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional.
“Sebagai seorang negarawan, SBY memang sudah  seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap presiden Jokowi agar dia dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif,” ujar Ketua Fraksi MPR PDIP itu
Kerja sama PD dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY.
“Tentu saja dukungan politik yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR. Meskipun Demokraat tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup karena memang ruang pengabdian terhadap bangsa dan negara masih begitu luas dan kompleks yang masih membutuhkan kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik nasional,” katanya.
“Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena memang cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan PD ke depan,” imbuhnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PDIP menyambut baik prakarsa Ketum PD, SBY untuk menemui Presiden Jokowi dalam rangka penjajakan kerja sama politik antara PD dan Pemerintah.
“Pertemuan tersebut semoga menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik yahg lebih komprehensif antara PD dan Pemerintah diluar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu pilkada langsung,” kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, Jakarta, Selasa (9/12).
Sebagai seorang Ketum parpol yang juga mantan presiden RI, SBY pasti tahu persis beban presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional.
“Sebagai seorang negarawan, SBY memang sudah  seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap presiden Jokowi agar dia dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif,” ujar Ketua Fraksi MPR PDIP itu
Kerja sama PD dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY.
“Tentu saja dukungan politik yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR. Meskipun Demokraat tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup karena memang ruang pengabdian terhadap bangsa dan negara masih begitu luas dan kompleks yang masih membutuhkan kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik nasional,” katanya.
“Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena memang cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan PD ke depan,” imbuhnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi terus menuai kritik keras dari sejumlah kalangan baik akademisi maupun politisi.
Hari ini, Selasa (9/12) pukul 12.00 WIB, bertempat di Restoran Pulau Dua Jl. Gatot Subroto, Kompleks Taman Ria Senayan, Jakarta, akan dilangsungkan sebuah acara diskusi untuk menanggapi persoalan kenaikan BBM di tengah turunnya harga minyak dunia.
Dengan tema “Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM” sejumlah pembicara, seperti aktivis yang dipenjara menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Ferry Julianto.
“Rencananya Ferry Julianto akan memberikan testimoni politiknya terlebih dahulu sebelum kemudian dilanjutkan kepada narasumberlainnya,” kata Suryawijaya seperti yang dikutip dalam undangan acara, di Jakarta, Selasa (9/12).
Selain itu, dalam acara tersebut juga aan dihadiri sejumlah pembicara, yakni, Ketua BPM FH/Aktifis Mahasiswa UMI Makasar, Muhammad Wildan. Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar M.Misbakhun, dan Akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat komunikasi politik, Effendi Ghozali.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi terus menuai kritik keras dari sejumlah kalangan baik akademisi maupun politisi.
Hari ini, Selasa (9/12) pukul 12.00 WIB, bertempat di Restoran Pulau Dua Jl. Gatot Subroto, Kompleks Taman Ria Senayan, Jakarta, akan dilangsungkan sebuah acara diskusi untuk menanggapi persoalan kenaikan BBM di tengah turunnya harga minyak dunia.
Dengan tema “Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM” sejumlah pembicara, seperti aktivis yang dipenjara menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Ferry Julianto.
“Rencananya Ferry Julianto akan memberikan testimoni politiknya terlebih dahulu sebelum kemudian dilanjutkan kepada narasumberlainnya,” kata Suryawijaya seperti yang dikutip dalam undangan acara, di Jakarta, Selasa (9/12).
Selain itu, dalam acara tersebut juga aan dihadiri sejumlah pembicara, yakni, Ketua BPM FH/Aktifis Mahasiswa UMI Makasar, Muhammad Wildan. Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar M.Misbakhun, dan Akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat komunikasi politik, Effendi Ghozali.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang