Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra hanya mengakui Munas yang digelar di Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai perhelatan yang sah sesuai ketentuan partai Golkar. Sedangkan, Munas  Ancol yang dibuat Agung Laksono, disebut sebagai acara abal-abal.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
“Kalau kami (Gerindra) yang kita akui Munas yang sah yaitu Munas yang di Bali. Kita ini kan orang politik, tahu aturan main, ada AD/ART, siapa yang milih ketua DPD, DPC itulah yang sah,” kata dia.
Karena itu, sambung dia, Kemenkum HAM untuk mengabaikan kepengurusan partai yang diajukan Agung Laksono.
“Kalau orang politik yang ngerti yang sah jelas Aburizal, kalau inikan ya apa namanya bukan organisasi Munas karena orang yang datang tidak jelas. Saya kira Menkum HAM abaikan saja yang seperti itu, buang-buang waktu,” terang Wakil Ketua DPR ini.
Fadli mengibaratkan, bahwa Munas bukan soal banyak-banyakan yang datang. Dia menambahkan, yang hadir dalam Munas harus memiliki hak suara.
“Yang penting mandat, DPD 1 dan DPD 2 tidak sembarangan, organisasi politik yang ada diatur AD/ART yang bersifat internal pemerintah tidak boleh ikut campur,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra hanya mengakui Munas yang digelar di Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai perhelatan yang sah sesuai ketentuan partai Golkar. Sedangkan, Munas  Ancol yang dibuat Agung Laksono, disebut sebagai acara abal-abal.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
“Kalau kami (Gerindra) yang kita akui Munas yang sah yaitu Munas yang di Bali. Kita ini kan orang politik, tahu aturan main, ada AD/ART, siapa yang milih ketua DPD, DPC itulah yang sah,” kata dia.
Karena itu, sambung dia, Kemenkum HAM untuk mengabaikan kepengurusan partai yang diajukan Agung Laksono.
“Kalau orang politik yang ngerti yang sah jelas Aburizal, kalau inikan ya apa namanya bukan organisasi Munas karena orang yang datang tidak jelas. Saya kira Menkum HAM abaikan saja yang seperti itu, buang-buang waktu,” terang Wakil Ketua DPR ini.
Fadli mengibaratkan, bahwa Munas bukan soal banyak-banyakan yang datang. Dia menambahkan, yang hadir dalam Munas harus memiliki hak suara.
“Yang penting mandat, DPD 1 dan DPD 2 tidak sembarangan, organisasi politik yang ada diatur AD/ART yang bersifat internal pemerintah tidak boleh ikut campur,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang