Jakarta, Aktual.co — Grup musik asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) akan menghibur para fans-nya pada malam pergantian tahun di Indonesia. Konser MLTR bertajuk ‘A Night To Remember With Michael Learns To Rock’ rencana akan digelar di Trans Grand Ballroom, Bandung, pada 31 Desember 2014 mendatang.

Anggia Elgana selaku pihak penyelanggara menjelaskan, alasan dipilihnya MLTR, karena band tersebut pernah populer di tanah air pada era 90-an.

“Kalau Tahun Baru biasanya semua orang maunya sing a long. Jadi hafal semua lagu-lagunya MLTR. Mereka salah satu band yang paling sering muncul, dan kebetulan Michael Learns To Rock baru aja meluncurkan album barunya. Jadi bener-bener pas dengan konsep yang kami tawarkan,” urai Anggia, dalam preskon di Menara Bank Mega, jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Kamis (27/11).

Gala dinner bersama para personilnya seperti, Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher akan memanjakan para tamu sambil mendendangkan hits lawas dan album terbarunya pada malam tahun baru 2015 nanti.

Sekedar informasi, Michael Learns to Rock (MLTR), merupakan grup musik sweet pop atau soft rock Denmark. Grup musik ini didirikan pada 21 Maret 1988 silam oleh penyanyi dan pemain keyboard Jascha Richter (24 Juni 1963), drummer Kåre Wanscher (14 Juni 1969), gitaris Mikkel Lentz (20 Desember 1968) serta pemain bas dan gitar Søren Madsen (23 April 1967). Pada 2000 Madsen meninggalkan grup musik ini untuk mengembangkan karier solo, sehingga grup musik ini berubah menjadi tiga personel.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono menegaskan, DPD akan dilibatkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Pembahasan di tingkat I (DPD) akan dilibatkan karena kalau tidak dilibatkan akan salah (menyalahi undang-undang),” kata Sareh di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).

Dia mengatakan DPD akan dimintai masukan mengenai revisi Pasal 74 dan Pasal 98 UU MD3. Dia berharap ada masukan yang bagus dari DPD terkait revisi kedua pasal itu.

“Nanti kami umumkan Selasa (2/12) atau Rabu (3/12),” kata dia.

Sareh meyakini proses revisi UU MD3 tidak lama dan selesai sesuai target yaitu tanggal 5 Desember 2014.

Menurut dia, pada Selasa (2/11) dilaksanakan sidang paripurna DPR RI ke-11 yang akan membahas revisi UU MD3.

Terkait permintaan agar revisi UU MD3 dimasukkan ke Prolegnas, menurut dia akan diputuskan pada Senin (1/12).

Dalam sidang paripurna DPR RI ke-10, beberapa fraksi seperti PKS, Golkar, Demokrat, dan PAN menolak revisi UU MD3 masuk Prolegnas 2014 dan menjadi usul inisiatif DPR.

Alasan yang dikemukakan masing-masing perwakilan fraksi beragam, antara lain revisi itu seharusnya masuk Prolegnas 2015 dan harus melibatkan DPD.

“Kita sepakat dikembalikan ke Badan Musyawarah sampai Badan Legislasi menyelesaikan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Sidang Paripurna ke-10 di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Fahri mengatakan keputusan mengenai revisi UU tentang MD3 ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Menurut dia, apabila ditolak maka tidak bisa diajukan kembali dan proses pengajuannya menjadi rumit.

“Jadi, kami mengambil jalan tengah yaitu ditunda dan dijadwalkan dalam Bamus,” kata Fahri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan untuk seleksi calon pengganti Busyro Muqodas dilakukan tahun depan saja, selain serentak dengan empat pimpinan KPK lainya dimana masa jabatanya habis pada Desember 2015, juga untuk efisiensi anggaran.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK pernah menyampaikan keinginan itu melalui surat yang disampaikan secara resmi kepada Presiden Susilo Bambang Ydhoyono, dalam surat itu terdapat dua alasan mengapa pemilihan pimpinan KPK harus dilaksanakan serentak pada 2015.
Yang pertama, kata Johan menimbang soal  efektifitas dari sisi anggaran dan waktu dan kedua, “sebentar lagi yang empat habis, melihat itu bagaimana kalau diundur Desember 2015 agar pemilihannya serentak,” ujar Johan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/11).
“Tapi kemudian surat itu tidak diindahkan kemudian dibentuk Pansel (Panitia Seleksi) lalu kemudian pansel bertemu pimpinan KPK. Pendapat pimpinan masih sama,” terang Johan.
Meskipun demikian kata Johan, saat ini KPK tidak memiliki wewenang memilih calon pengganti Busyro, karena kewenangan sepenuhnya ada di Pemerintah dan DPR.
“Kalau KPK ditanya, KPK tidak menentukan, sekarang tergantung DPR, maunya apa, dipilih silahkan tidak juga silakan,” kata Jubir yang merangkap jabatan sebagai Deputi Pencegahan KPK itu.
“Jika ditanya apa kemauan KPK, pemilihan diundur saja tahun depan,  yang dua sekarang dibarengin dengan nanti yang lain,” tutup Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby