Jakarta, Aktual.co — Iran dan negara-negara kuat dunia, gagal membuat persetujuan nuklir bersejarah pada saat jatuhnya tenggat waktu, Senin (24/11), alih-alih mereka menetapkan waktu tujuh bulan lagi untuk mencapai kesepakatan.

Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa –ditambah Jerman– akan berupaya untuk menghasilkan kesepakatan secara garis pada 1 Maret dan membukukan kesepakatan teknis secara penuh pada 1 Juli 2015 mendatang.

“Kami telah menyimpulkan bahwa tidak mungkin menghasilkan persetujuan berdasarkan tenggat waktu, yang ditentukan hari ini (Senin), dan karena itu, kami akan memperpanjangnya… ke tanggal 30 Juni tahun 2015,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Philip Hammond di Wina, dikutip AFP.

“Akan ada pertemuan-pertemuan lebih lanjut pada Desember. Target kami adalah membuat persetujuan utama, kesepakatan dalam hal substansi, dalam waktu sekira tiga bulan mendatang, serta semua aspek teknis pada 1 Juli,” katanya.

Dalam upaya menyelesaikan permusuhan 12 tahun menyangkut program nuklir Iran, negara-negara kuat dunia yang disebut dengan P5+1, itu telah selama berbulan-bulan berupaya membuat kesepakatan sementara dengan Iran menuju perjanjian abadi.

Perjanjian tersebut ditujukan untuk menghapuskan ketakutan bahwa Teheran akan mengembangkan senjata nuklir dengan menyamarkannya sebagai kegiatan sipil. Ambisi soal senjata nuklir itu telah dibantah oleh Iran.

Jika tercapai, perjanjian tersebut akan memungkinan dicabutnya sanksi-sanksi memberatkan terhadap Iran, memupus pembicaraan soal perang serta menggambarkan keberhasilan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan mitranya dari Iran, Presiden Hassan Rouhani.

Kesepakatan akan memungkinkan dimulainya proses, yang di dalamnya “hubungan antara Iran dan dunia, dan kawasan, mulai berubah,” kata Obama dalam wawancaranya dengan televisi ABC News, Minggu (23/11).

Namun, upaya diplomatik di Wina dalam beberapa hari terakhir ini, yang melibatkan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry serta menteri-menteri luar negeri lainnya, gagal menjembatani perbedaan-perbedaan utama yang masih ada.

Upaya diplomatik yang telah dijalankan adalah termasuk dilakukannya tujuh pertemuan sejak Selasa pekan lalu antara Kerry dan mitranya dari Iran, Menlu Mohammad Javad Zarif, serta sejumlah pertemuan lainnya di ibu kota Austria itu.

“Walaupun kondisinya bagus, walaupun suasana perundingan sangat konstruktif, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier.

Para diplomat mengatakan, kendati ada kemajuan, posisi kedua belah pihak masih terpisah jauh soal dua butir sangat penting, yaitu pengayaan uranium dan pemberian keringanan sanksi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu memperingatkan kekuatan-kekuatan dunia untuk tidak membuat “kesalahan bersejarah” dalam perundingan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beijing membalas kritik Amerika Serikat terkait proyek pulau buatan, di Laut Tiongkok Selatan, yang diberitakan dapat mencakup satu lapangan terbang, dengan seorang jenderal membelanya “dapat dibenarkan”.

Mayor Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Luo Yuan, mengatakan bahwa Beijing sedang membangun prasarana di pulau karang dan Amerika Serikat hendaknya menjauhkan diri dari masalah tersebut.

“AS jelas bias dalam memandang bahwa Filipina, Malaysia, Vietnam sudah mendirikan fasilitas militer,” kata Lou seperti dikutip surat kabar The Global Times, Selasa (25/11).

“Tiongkok mungkin menahan tekanan internasional dan melanjutkan konstruksi itu karena hal ini sah dan dapat dibernarkan,” tambah dia.

Satu laporan pekan lalu oleh majalah IHS Jane’s Defence mengungkap rincian-rincian baru satu proyek reklamasi yang Tiongkok sedang lakukan di Pulau Karang Fiery Cross, yang dikenal dengan nama Yongshu di Tiongkok.

Pulau itu merupakan bagian dari Kepulauan Spratly, yang Tiongkok sebut Nansha.

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan yang kaya sumber daya, sementara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam ikut mengklaim juga, beberapa diantaranya juga membangun struktur di pulau-pulau karang atau menduduki pulau-pulau.

Menurut laporan IHS Jane’s Defence, pulau buatan berukuran panjang 3.000 meter dan lebar 200-300, salah satu proyek reklamasi yang Tiongkok galang di kawasan itu, tetapi jelas proyek pertama yang dapat mengakomodasi satu lapangan terbang.

Satu pelabuhan juga dibuat di bagian sisi timur dari pulau tersebut, yang tampaknya cukup besar untuk menampung kapal tanker dan kapal perang angkatan laut, katanya.

Beberapa hari setelah laporan itu tersiar, AS menyerukan Tiongkok untuk menghentikan proyek tersebut dan bagi pemerintah-pemerintah lain untuk menghentikan usaha-usaha serupa.

“Kami mendesak Tiongkok menghentikan program reklamasi tanahnya, dan libatkan prakarsa diplomatik untuk mendorong semua pihak menahan dirinya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini,” kata juru bicara militer AS Letnan Kolonel Jeffrey Pool.

Tetapi the Global Times berpendapat Senin bahwa Tiongkok membangun “sebagian besar untuk memperbaiki standar hidup tentara yang ditempat di pulau itu”.

AS yang bukan negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan, telah bertindak “egois” di kawasan itu, kata harian tersebut dalam editorialnya.

“Konstruksi Tiongkok di Pulau Karang Yongshu tak akan terpengaruh oleh kata-kata AS,” tulis the Global Times.

Ditambahkannya, “Pulau karang Yongshu akan menjadi satu pulau besar, yang menunjukkan kapabilitas konstruksi terkemuka Tiongkok.”

Artikel ini ditulis oleh: