Jakarta, Aktual.co — Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset-aset milik tersangka Udar Pristono terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta dan pencucian uang.
“Melakukan penyitaan satu unit rumah Cluster Olive Fusion dengan luas bangunan 264 meter dan luas tanah 300 meter di jalan Emerald 4 no. 6 Bogor Nirwana Residence, Bogor,” kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Suyadi, di kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (27/11).
Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-82/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 23 September 2014, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan bekas Kadishub DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Kejagung telah menelusur aset miliki bekas anak buah Joko Widodo itu di Jalan Wijaya IX No 14 Jakarta Selatan pada 13 November 2014. Namun nyatanya, rumah tersebut adalah kantor kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Rumah ini diduga dimiliki kerabat perempuan Udar bernama Yanti Afandi yang disewakan. Pasalnya, menurut PNS Kelurahan Melawai, gedung kelurahan utama tengah direnovasi. Saat penelusuran tersebut, tim penyidik membawa data kependudukan milik Yanti.
Sementara itu, pada 12 November 2014 lalu tim penyidik menggeledah terkait dua unit apartemen yang dimiliki bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu. Kemudian penyidik menyita dua unit apartemen Udar, di Casa Grande Residance, Jakarta Selatan.
Penelusuran tak berhenti sampai di situ, kediaman milik Udar di Komplek Liga Mas Blok F/6 RT08/04 Kelurahan Diren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan, juga menjadi sasaran penggeledahan. Bukti yang turut diamankan yaitu handphone, dokumen akta jual-beli, dan beberapa lembar KTP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan pelarangan besuk bagi Anas Urbaningrum dan Akil Mochtar selama satu bulan buntut dari surat yang dikirim para tahanan ke kepala rutan KPK pada 23 Oktober 2014.
Dalam surat yang ditandatangi oleh enam orang tahanan KPK yakni, Akil Mochtar, Anas Urbaningrum, Teddy Renyut, Mamak Jamaksari, Gulat Manurung, Kwee Cahyadi Kumala itu berisi protes dan penyataan keberatan atas peraturan yang diumumkan oleh kepala rutan pertanggal 21 Oktober 2013.
Dalam surat itu, antara lain para tahanan protes mengenai peraturan yang hanya mengizinkan untuk membawa masuk lima eksemplar buku ke dalam sel, poin nomor dua dalam surat itu disebutkan bahwa “Larangan membawa buku bacaan kecuali lima eksemplar adalah bentuk penindasan intelektual dan pembodohan bahkan ketentuan ini lebih buruk daripada pengelolaan tahanan pada zaman Belanda”.
Selaku Juru Bicara KPK, Johan Budi memiliki alasan mengapa KPK menerapkan hal ini, menurut dia, peraturan seperti itu tidak akan diberlakukan jika para tahanan tidak menyeludupkan barang ilegal melalui buku bacaan yang dibawa oleh pembesuk.
“Bagaimana kita tidak bisa melarang, tahanan membawa buku lebih dari lima buah eksemplar jika didalamnya terdapat ini,” terang Johan Budi.
KPK mengatakan, saat ini para tahanan tidak pernah dihalang-halangi akses informasinya dengan dunia luar, buktinya di dalam rutan, juga disediakan koran terbitan baru setiap harinya.
“Soal keluhan buku dan tidak bisa membaca segala macam, saya anggap itu tidak benar,” ujar Johan.
Sementara protes lain yang disampaikan oleh para tahanan adalah KPK dianggap tidak menghargai dan bertentangan dengan hak-hak para tahanan, hak menurut UU permasyarakatan KUHAP maupun peraturan-peraturan lainya.
Menurut Johan, KPK selama ini telah mengelola rutan berdasarkan aturan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan Menkumham No. 6 Tahun 2013 Pasal 3, dimana setiap yang berbunyi narapidana wajib mengikuti kegiatan serta patuh, taat dan hormat ke petugas.
Dari 6 tahanan yang membubuhkan tanda tangan dalam surat itu, menurut Johan, 4 orang telah mencabut pernyataannya dan mengakui kesalahannya lantaran tidak tahu menahu soal hukum. 4 orang itu yakni, Teddy Renyut, Mamak Jamaksari, Gulat Manurung, Kwee Cahyadi Kumala.
“Mereka melakukan pelanggaran ringan karena mengakui kesalahan mereka, dan disanksi 2 minggu tidak boleh dibesuk,” ujar Johan Budi.
Sementara dua tahanan lainnya, yakni Akil Mochtar dan Anas Urbaningrum dianggap melakukan pelanggaran berat karena surat yang ditulis dianggap pencemaran nama baik dan fitnah.
“Dia di hukum dalam konteks tidak dijenguk selama 1 bulan sejak tanggal 13 Nopember sampai 12 Desember.”

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Aktual.co —  Salary atau upah para pekerja media di Indonesia masih di bawah rata-rata atau boleh dikatakan sangat rendah, dibandingkan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai alat sosial kontrol masyarakat.

Standar upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) sering menjadi acuan perusahaan media sebagai patokan untuk menggaji pewarta. UMP ditetapkan berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) seperti, kebutuhan sandang, pangan dan papan yang disurvei oleh dewan pengupahan masing-masing provinsi.

Dalam komponen KHL, laptop, handphone, kamera, biaya internet, biaya sewa rumah, rekreasi dan sebagainya, tidak menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk para pekerja. Namun, bagi jurnalis, laptop serta peralatan pendukung reporter yang disebutkan sebelumnya, bukan barang mewah, melainkan kebutuhan riil jurnalis untuk menunjang kinerja di lapangan, yang dituntut untuk lebih cepat dalam menyajikan informasi.

Fase pekerjaan yang cepat dan dikejar waktu deadline kerap membuat para jurnalis menghadapi stres tingkat tinggi. Maka dari itu, kebutuhan terhadap rekreasi atau hiburan sangat penting.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris mengatakan, rata-rata upah jurnalis di Jakarta saat ini masih jauh di bawah standar upah layak. Dari 55 media di Jakarta yang disurvei, sebagian besar menggaji wartawan yang baru setahun bekerja sekitar Rp3 juta per bulan. Bahkan, ada dua media online yang menggaji jurnalisnya Rp 1,8 juta dan Rp 1,7 juta setiap bulan, di bawah upah minimum provinsi DKI yang besarnya Rp 2,2 juta, demikian seperti dikutip dari Tempo.

Padahal AJI Jakarta menetapkan standar upah layak untuk jurnalis pemula di Jakarta pada tahun 2014, sebesar Rp5,7 juta per bulan. Umar kembali menuturkan, bahwa angka upah layak itu dihitung berdasarkan 39 komponen yang menyangkut kebutuhan hidup layak bagi seorang reporter pemula di Jakarta.

Tetapi fakta yang didapat adalah rata-rata jurnalis yang baru diangkat menjadi karyawan tetap digaji seputar Rp.1.700.000 – Rp2.200.000. Dan, di luar Jakarta seperti daerah Palu, Semarang dan Medan, pewarta digaji hanya sebesar Rp500.000 – Rp.700.000. Seharusnya jurnalis untuk entry level position bisa memperoleh gaji layak sebesar Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000. Hanya ada 4 perusahaan media di tanah air yang memberikan upah standar di atas standar gaji minimum jurnalis.

Umar menjelaskan, komponen yang dipakai AJI dalam menetapkan upah layak wartawan disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Selain mengurangi komponen yang ditetapkan oleh pemerintah, AJI menggunakan komponen baru untuk seorang jurnalis, di antaranya kebutuhan mencicil laptop, biaya penggunaan Internet, dan sewa kos.

Dengan kondisi pengupahan yang kurang seperti saat ini, sering kita lihat adanya praktek suap jurnalis atau yang lebih dikenal dengan pemberian ”amplop” kepada wartawan bersangkutan. Bentuk pemberian ”amplop” ini berbeda-beda, ada dalam bentuk uang atau biaya transportasi, barang berupa doorprize seperti alat-alat kebutuhan rumah tangga, fasilitas, hiburan, dan service di luar acara.

Menurut Nezar Patria, ketua Dewan Pers dan mantan ketua AJI Indonesia periode 2008-2011 ini, upah yang layak dapat membangun pers yang berkualitas di Indonesia. Tanpa jaminan mendapat gaji yang layak, jurnalis rentan mengabaikan kode etik jurnalistik dan terjebak pada praktek suap atau sogok yang mengikis indepedensi mereka dalam membuat produk jurnalistik yang berkualitas.

Akibatnya publik akan mendapat informasi yang bias kepentingan dan manipulatif. AJI Jakarta mendorong perusahaan media dan organisasi perusahaan media, cetak, online, dan elektronik untuk menjadikan upah layak ini sebagai acuan dalam memberikan gaji minimal kepada reporter pemula. Upah layak ini juga untuk meningkatkan profesionalitas jurnalis dalam melaksanakan tugasnya.

Artikel ini ditulis oleh: