Menag Ajak Umat Kristiani Jadikan Natal Momentum Solidaritas Bangsa

25 Desember 2025, 18:00

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan keterangan setelah menghadiri pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dan peluncuran program Pendampingan Pesantren di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10/2025). ANTARA/HO-Humas UIN Maliki Ibrahim

Manado, Aktual.com — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak gereja dan umat Kristiani menjadikan perayaan Natal 2025 sebagai momentum iman untuk menghadirkan empati dan kepedulian nyata bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai musibah bencana.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menyapa jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado, Sulawesi Utara, Kamis (25/12/2025).

Secara analitis, Kementerian Agama memandang Natal bukan sekadar perayaan liturgi, melainkan panggilan moral untuk memperkuat solidaritas sosial dan persaudaraan lintas iman. Menag menegaskan, nilai-nilai kasih yang diajarkan dalam iman Kristen harus terwujud dalam tindakan nyata yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.

“Ketika gereja dan umat beriman hadir membawa kasih, di situlah Indonesia yang damai dan rukun kita bangun bersama,” ujar Menag, dikutip dari laman resmi kemenag.go.id.

Di tengah suasana sukacita Natal, Menag juga menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani dan Katolik di Sulawesi Utara. Ia menekankan bahwa Natal merupakan momen refleksi untuk semakin hadir bagi sesama, khususnya mereka yang sedang tertimpa musibah.

“Terang Natal memanggil kita untuk tidak hanya bersukacita di dalam gereja, tetapi juga menghadirkan kasih di tengah masyarakat. Saat banyak saudara-saudari kita menghadapi bencana, gereja dan umat dipanggil untuk membawa pengharapan,” tegasnya.

Melalui perayaan Natal 2025, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat moderasi beragama, menjaga kerukunan, serta merawat kepedulian sosial sebagai modal penting bagi persatuan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

ICW Kritik Seremoni Rp6,6 T Kejagung: Publik Jangan Terkecoh Angka Besar

25 Desember 2025, 17:17

IMG-20251020-WA0121 — Momen penyerahan uang sitaan Rp13 triliun dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejagung, Senin (20/10/2025). Aktual/BPMI. Setpres

Jakarta, Aktual.com — Aksi Kejaksaan Agung (Kejagung) memamerkan tumpukan uang sitaan senilai Rp6,6 triliun menuai kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antirasuah itu menilai langkah tersebut tidak menyentuh substansi pemberantasan korupsi dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyebut pamer uang rampasan negara hanya bersifat simbolik dan lebih kental nuansa pencitraan ketimbang upaya nyata memulihkan kerugian keuangan negara.

“Upaya memamerkan uang hasil rampasan merupakan langkah yang tidak substansial dan hanya bersifat pencitraan belaka,” ujar Wana dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Secara analitis, ICW menilai Kejagung dan aparat penegak hukum belum optimal dalam pengawasan serta pelacakan aset hasil kejahatan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan lahan perkebunan ilegal dan lahan tambang ilegal. Padahal, sektor-sektor tersebut menjadi sumber kerugian negara terbesar dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan Laporan Tren Vonis Korupsi ICW Desember 2025, nilai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai sekitar Rp300 triliun. Namun, pengembalian ke kas negara hanya menyentuh angka 4,8 persen.

“Artinya, kinerja penegak hukum dalam merampas aset dan mengembalikan kerugian negara masih sangat rendah,” tegas Wana.

ICW menilai terdapat jurang lebar antara uang negara yang hilang dan yang berhasil dikembalikan. Karena itu, publik diminta tidak terkecoh dengan seremoni penyerahan uang bernilai triliunan rupiah.

“Jangan sampai masyarakat terkecoh dengan angka miliaran atau triliunan yang dipamerkan, padahal itu hanya sebagian kecil dari ratusan triliun yang belum kembali,” tambahnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana sebesar Rp6.625.294.190.469,74 kepada negara pada Rabu (24/12/2025). Dana tersebut berasal dari denda pelanggaran lahan sawit ilegal, tambang nikel ilegal, serta kasus korupsi timah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Gus Ipul Gaspol Penyaluran Bansos Korban Bencana Sumatera, BLT Jadi Prioritas

25 Desember 2025, 16:28

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) ditemui usai meninjau pemberian Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Jakarta, aktual.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan percepatan distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi fokus utama pemerintah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12). Pertemuan tersebut membahas penguatan sistem perlindungan sosial sekaligus langkah lanjutan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menjelaskan sejumlah skema bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah agar penyalurannya berlangsung cepat dan tepat sasaran. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Ia merinci, BLT yang akan disalurkan terdiri dari bantuan reguler sebesar Rp200.000 per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Tak hanya BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi warga terdampak bencana dan para pengungsi di Sumatera. Setiap kepala keluarga terdampak akan memperoleh bantuan minimal Rp8 juta, yang terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta guna mendukung pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan untuk kebutuhan lauk pauk, yang saat ini masih dikoordinasikan bersama Kementerian Kesehatan.

“Semuanya kita siapkan agar warga tidak hanya bertahan, tapi bisa segera bangkit kembali,” ucapnya.

Gus Ipul juga melaporkan skema santunan bagi para korban bencana. Pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat. Penyalurannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta disetujui oleh bupati dan wali kota setempat bersama BNPB.

Menurut Gus Ipul, Sekretaris Kabinet turut mengoordinasikan serta menginventarisasi dukungan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penanganan bencana di Sumatera berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami di Kemensos akan terus berkoordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, memastikan seluruh bantuan berjalan akuntabel dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Pertemuan antara Mensos Gus Ipul dan Sekretaris Kabinet diketahui berlangsung pada Rabu (24/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Telusuri Informasi Dugaan Aliran Dana Korupsi Iklan BPD ke Ridwan Kamil dan Pihak Lain

25 Desember 2025, 16:09

interior-gedung-KPK — Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan aliran dana kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten periode 2021–2023. Informasi tersebut menyebut adanya aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) kepada pihak lain.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap informasi yang berasal dari masyarakat akan dijadikan bahan awal bagi penyidik untuk memperdalam perkara, termasuk dengan melakukan klarifikasi dan pemanggilan pihak-pihak yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.

“Informasi dari masyarakat tentu menjadi pengayaan bagi penyidik. Ini penting dan akan kami cek validitasnya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Menurut Budi, proses penelusuran dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti. Penyidik akan mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak-pihak yang relevan guna memastikan kesesuaiannya dengan fakta hukum yang tengah disidik.

“Kami akan cek dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait informasi tersebut,” ujarnya.

KPK juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi awal yang valid untuk menyampaikannya kepada lembaga antirasuah. Langkah tersebut, kata Budi, merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan penyidikan tidak berhenti pada satu nama. Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana, termasuk kemungkinan pembelian aset serta keterkaitan pihak-pihak lain yang diduga berhubungan dengan aliran dana tersebut.

“Dalam progresnya tidak hanya RK dan tidak berhenti di sini. Penyidik mendalami pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk soal pembelian aset dan dugaan aliran-aliran dana lainnya,” kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Direktur Utama BPD Jawa Barat dan Banten Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut mencapai sekitar Rp222 miliar.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK pada 10 Maret 2025 telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Selanjutnya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan setiap pihak yang diduga terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Usut Dugaan Suap Proyek Sebelum Ade Kuswara

25 Desember 2025, 15:33

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/am.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap proyek pada masa Bupati Bekasi sebelum Ade Kuswara Kunang (ADK) yang melibatkan kontraktor sekaligus tersangka Sarjan (SRJ).

“Tentu KPK juga akan menelisik ya, apakah saudara SRJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus atau periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya? Tentu itu juga menjadi materi tambahan bagi penyidik untuk kemudian nanti melakukan pendalaman,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (25/12).

Budi menjelaskan KPK melakukan pengusutan tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai rekam jejak Sarjan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Memang kami juga mendapatkan informasi awal bahwa saudara SRJ ini juga sebagai vendor atau penyedia barang dan jasa untuk beberapa proyek di periode Bupati Bekasi sebelumnya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat, terutama di Kabupaten Bekasi, bila mempunyai informasi terkait hal tersebut agar menyampaikannya kepada KPK.

“Jika ada informasi, ada bahan tambahan, maka silakan bisa disampaikan kepada KPK,” ajaknya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh di tahun 2025, dan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Dua dari tujuh orang tersebut termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.

KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menkeu Tegaskan Anggaran Bencana Tak Sentuh MBG, Realokasi APBN Harus Berbasis Hukum

25 Desember 2025, 15:17

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dialihkan untuk penanganan bencana banjir di Sumatera. Pemerintah memastikan pos anggaran penanggulangan bencana dalam APBN masih mencukupi dan secara hukum tidak memerlukan realokasi dari program prioritas nasional lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi usulan anggota DPR yang mendorong pengalihan sementara anggaran MBG untuk membantu korban banjir di Sumatera.

“Anggaran bencana sejauh ini sudah cukup dan sudah tersedia dalam APBN. Jadi tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/12).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun yang bersumber dari berbagai instrumen fiskal, termasuk dana siap pakai dan belanja yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Hingga saat ini, kebutuhan anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga terkait masih berada di bawah pagu tersebut.

“Yang diminta sejauh ini sekitar Rp51 triliun. Artinya, masih dalam batas anggaran yang disediakan, sehingga secara fiskal tidak ada urgensi untuk realokasi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, realokasi anggaran dalam APBN tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap perubahan peruntukan belanja negara harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan DPR dan penyesuaian dokumen anggaran.

“APBN itu memiliki struktur dan peruntukan yang jelas. Program seperti MBG sudah ditetapkan sebagai program prioritas, sehingga penggeseran anggaran harus memiliki dasar hukum yang kuat dan alasan fiskal yang mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis dialihkan sementara untuk membantu korban banjir di Sumatera. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyaluran MBG di tengah masa libur sekolah.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, distribusi MBG saat libur sekolah berpotensi tidak optimal, terutama jika makanan yang disalurkan berupa produk kemasan dan ultra processed food (UPF) yang dinilai kurang sejalan dengan tujuan perbaikan gizi.

“Distribusi makanan kering di masa libur berisiko melenceng dari tujuan awal program MBG,” ujar Charles, Senin (22/12/2025).

Namun pemerintah menegaskan, penanganan bencana dan pelaksanaan program MBG berjalan pada jalur anggaran yang berbeda. Penanganan bencana dilakukan melalui pos khusus yang memang disiapkan untuk kondisi darurat, sementara MBG merupakan program strategis nasional dengan kerangka anggaran tersendiri.

Purbaya menekankan, pemerintah tetap memastikan penanganan bencana dilakukan secara optimal tanpa mengganggu program prioritas lain. Seluruh kebijakan fiskal, kata dia, dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan APBN.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Aktual.com

Menag Ajak Umat Kristiani Jadikan Natal Momentum Solidaritas Bangsa

ICW Kritik Seremoni Rp6,6 T Kejagung: Publik Jangan Terkecoh Angka Besar

Gus Ipul Gaspol Penyaluran Bansos Korban Bencana Sumatera, BLT Jadi Prioritas

KPK Telusuri Informasi Dugaan Aliran Dana Korupsi Iklan BPD ke Ridwan Kamil dan Pihak Lain

KPK Usut Dugaan Suap Proyek Sebelum Ade Kuswara

Menkeu Tegaskan Anggaran Bencana Tak Sentuh MBG, Realokasi APBN Harus Berbasis Hukum

Berita Lain

Blokade AS di Selat Hormuz Tak Didukung Sekutu Loyalnya

Willy NasDem Guyon Soal Merger dengan Gerindra saat Rapat dengan BPIP

Harga Emas di Pegadaian Stabil, Antam, UBS, dan Galeri24 Bertahan di...

Isu Fusi dengan Gerindra Jadi Sorotan, Begini Respons Elite NasDem

DPR Soroti Dugaan Bocornya Dokumen Strategi AS soal Akses Udara di...