Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa dirinya sudah bukan lagi sebagai kader Partai NasDem. Dia pun mengatakan bahwa Surya Paloh bukan lagi Ketua Umum-nya. Sebab, dirinya sudah diberhentikan dari partai yang dikomandoi Surya Paloh itu lantaran ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Jaksa Agung.
“Dulu (Surya Paloh) ketum saya. Sekarang bukan lagi. Saya sudah diberhentikan dari partai saya,” kata Prasetyo saat menyambangi press room Kejagung, Senin (24/11).
Prasetyo pun mengaku, tidak ada intervensi maupun pesan khusus dari Paloh kepadanya ketika menjabat sebagai Jaksa Agung. Dia juga mengaku tak ada saling back up antara dirinya dengan Paloh.
“Tidak ada. Pak Surya Paloh tidak ingin di back up. Tidak  sediktpun kalimat dari Surya Paloh akan membackup karena saya di sini,” ungkapnya.
Prasetyo sebelum menjadi Jaksa Agung adalah Anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Menurut Prasetyo, terjun ke politik saat itu merupakan pilihan. “Itu hak, tidak usah dipertentangkan. Anda pun bisa jadi Anggota DPR. Sudah banyak jurnalis menjadi Anggota DPR,” beber Prasetyo.
Dia pun mengaku, konstituen yang memilihnya saat pileg lalu tidak kecewa. Namun, malah mendukungnya karena menerima jabatan sebagai Jaksa Agung. “Saya sudah pamit ke konstituen dan mereka sangat mendukung, dan mereka bangga,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Puluhan orang yang mengaku berasal dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) merangsek masuk ke dalam ruang rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (24/11) malam.

Mereka dipimpin oleh Ketua Umum AMPG yang juga politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai.

“Masuk, masuk, masuk,” kata beberapa orang sambil merangsek masuk pintu ruang rapat pleno.

Di dalam ruang rapat, massa berteriak-teriak, sementara rapat pleno sedang diskors untuk salat Maghrib.

Mereka baru mau keluar ruangan setelah ada instruksi dari Yorrys.

“Kita ingin selamatkan partai,” kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, pihaknya hanya ingin DPP Partai Golkar menyelesaikan persoalan secara demokratis sesuai konstitusi. Namun faktanya, kata dia, ada gelagat sekelompok orang di DPP ingin menggiring Golkar demi kepentingan pragmatis mereka.

“Mereka memaksa munas melalui rapimnas, dan melalui pleno sebelumnya. Munas bukan milik perorangan atau kelompok, tapi milik seluruh kader,” kata Yorrys.

Yorrys menekankan kehadiran dirinya dan massa AMPG ke rapat pleno karena adanya desakan dari kader muda Golkar.

Yorrys mengatakan bahwa AMPG kecewa dengan adanya upaya memaksakan pelaksanaan munas pada 30 November di Bali, untuk memastikan Aburizal Bakrie terpilih kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

“Kami pesan ke pengurus, kalau masih dipaksakan munas pada 30 November, maka kita akan duduki kantor DPP dan minta pemerintah melalui kepolisian membatalkan munas itu,” kata dia.

Saat massa AMPG memasuki ruang rapat pleno, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak ada di dalam ruangan. Dia dikabarkan tengah menjalankan ibadah di ruang lain.

Setelah massa AMPG meninggalkan ruang rapat, suasana kembali tenang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan surat cekal untuk tidak bepergian keluar negeri terhadap dua orang tersangka, kasus korupsi pengadaan lima unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar), di lingkungan Bandara Angkasa Pura I senilai Rp 63 miliar.
Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin mengatakan surat pencekalan tersebut untuk dua tersangka yakni Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem.
“Kedua tersangka sudah kita cekal,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/11).
Menurutnya, saat ini penyidik telah memfokuskan untuk perampungan berkas perkara kedua tersangka. Setelah itu penyidik baru akan mengembangkan penyidikan kepihak-pihak lain termasuk para jajaran direksi Angkasa Pura I.
“Kan jalan itu (penyidikannya), sudah mulai itu,  nanti pengembangannya setelah dua selesai, baru lanjut ke orang lain,” jelasnya.
Sementara Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menegaskan semua pihak yang terkait dan diduga terlibat akan dipanggil penyidik. Apalagi telah ada bukti yang mendukung keterlibatannya.
“Yang jelas manakala ada pihak-pihak yang terkait dan terlibat dan ada dukungan buktinya. Jangan harap dia akan lenggang kangkung,” katanya di Gedung Bundar.
Sementara saat dikonfirmasi terkait perkara tersebut, Sekretaris Perusahaan PT AP I Farid Indra Nugraha, mengatakan pihak Angkasa Pura I akan mengikuti proses hukum yang telah berjalan di Kejaksaan Agung. “Saya si ngikuti saja apa yang dijalankan oleh kejaksaan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, Farid mengaku belum mengetahui adanya pernyataan Kejaksaan Agung yang akan mengembangkan penyidikan ke pihak lain termasuk jajaran direksi Angkasa Pura I dalam kasus korupsi itu. “Saya malah belum tahu, saya malah belum baca dikoran, Iya (itu aja tanggapannya),” tandasnya.
Diketahui, Direktur Utama AP I Tommy Soetomo dan Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Juli 2014. Namun selama lima bulan lamanya tersangka Tommy tidak langsung dilakukan penyidikan dan pemeriksaan dan belum juga ditahan. Bahkan Dirut AP I Tommy Soetomo belum diperiksa oleh penyidik. Bahkan penetapan tersangka kedua ini dilakukan secara diam-diam
Dalam kasus ini, Hendra Liem diduga kuat melakukan pemalsuan dokumen dalam mengurus impor lima unit Damkar tersebut. PT Scientek Computindo sebagai pelaksana pengadaan memakai jasa pihak ketiga khususnya untuk memperoleh dokumen Pemberitaan Impor Barang. Salah satunya lewat PT Merah Delima.
Lima unit Damkar yang bermasalah ini rencananya akan ditempatkan di Bandara Yogyakarta, Semarang, Solo, Makassar dan Manado.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby