Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
20 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41857

Terancam Dicopot, Camat dan Lurah Harus Aktif Antisipasi Banjir

Jakarta, Aktual.co —Para Camat dan Lurah di DKI Jakarta harus bersikap pro aktif tangani dan antisipasi banjir di musim penghujan.
Ditekankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Camat dan Lurah harus tahu dengan pasti kondisi infrastruktur yang jadi penyebab banjir di wilayah masing-masing. 
Sehingga tidak ada lagi daerah yang tergenang banjir. Kalau tidak, sanksi pencopotan jabatan mengancam mereka. 
Sikap tegas itu, dijelaskan Ahok, lantaran ketidaktahuan para Camat dan Lurah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya banjir di Jakarta.
“Jalanan bisa tergenang karena saluran-saluran air itu buntu, gotnya penuh dengan lumpur. Masa lurah atau camat sampai tidak tahu, itu kan wilayahnya,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu, di Jakarta, Rabu (26/11).
Karena itu, dia memerintahkan agar mereka harus aktif dalam  melihat kondisi wilayahnya untuk mencegah banjir. 

Artikel ini ditulis oleh:

Gubernur Sumut: Kenaikan BBM Pengaruhi Inflasi di Sumut

Medan, Aktual.co — Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho mengatakan bahwa Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mempengaruhi inflasi di Sumatera Utara.
“Terakhir dari BI sudah ada (pengaruhi inflasi),” kata Gatot, Rabu (26/11).
Menurutnya, meski mempengaruhi, inflasi itu belum terlalu signifikan. “Belum signifikan, tapi angkanya seperti apa saya belum tau,” katanya.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin, memprediksi laju inflasi Sumut secara Year on Year hingga akhir tahun sekitar 7,2-7,7 persen. Angka ini terutama disumbangkan dari kenaikan harga komoditi pangan, tarif angkutan serta tarif jasa.
Namun, kenaikan harga BBM diperkirakan tak berdampak pada pertumbuhan ekonomi sumut pada kuartal IV ini. Hali ini disebabkan penguatan pertumbuhan ekonomi di sektor hotel, restoran dan jasa.

Artikel ini ditulis oleh:

Posisi Komisioner Tak Terisi, Pansel Capim KPK: Perppu Caranya

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah menyerhakan dua calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah mengikuti test di kementerian yang di pimpin oleh Yosanna Hamonangan Laoly itu kepada Presiden.
Presiden yang ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan dua nama calon yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata ke DPR untuk selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Namun, sampai saat ini DPR yang diwakili oleh Komisi III belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua nama yang sudah mengikuti test di Kemenkumham, karena ditubuh DPR terjadi dualisme. Jika hal tersebut terus terjadi hingga 10 Desember maka yang bisa mengatasi hal tersebut adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
“Kalau sampai tanggal 10 Desember 2014, posisi komisioner tak terisi yaitu Perppu caranya. Tapi saya tak mendorong,” kata Ketua Pansel Capim KPK Amir Syamsuddin di kantor Menkumham, Rabu (26/11).
Namun demikian, lanjut Amir melihat ada potensi ancaman gugatan Perppu ke Mahkamah Konstitusi. “Hal tersebut bisa disalahtafsirkan dan menimbulkan persoalan,” kata dia.
Politikus asal Partai Demokrat itu menyebut, DPR masih punya tenggat waktu sebelum masa reses tiba, yakni 5 Desember. “Tugas panitia seleksi sudah selesai. Tinggal kemauan DPR. Sebaiknya sebelum melontarkan keberatan mereka pahami dulu dengan baik UU Nomor 30 Tahun 2002,” ujarnya.
Selain itu, Amir sepakat akan ada potensi gugatan apabila jumlah komisioner KPK tidak ganjil dan menyisakan satu kursi kosong.
Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan jumlah pimpinan lembaga negara tersebut adalah lima orang. Mereka terdiri dari satu orang ketua KPK yang merangkap anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Kelimanya merupakan penyidik dan penuntut umum dalam berbagai kasus korupsi serta pencucian uang.
Saat ini, KPK tengah menanti satu komisioner baru untuk menggantikan Busyro Muqoddas yang akan purna tugas pada 10 Desember mendatang. Empat komposisi komisioner KPK yang ada adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Praja.
“Kalau kami menafsirkan harus lima orang. Tidak tahu kalau nanti mereka (DPR) membawa lembaga hukum lain yang menafsirkan berbeda,” kata Amir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ADB: Ekonomi Indonesia Lebih Siap Daripada 2013

Jakarta, Aktual.co —  Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed akan dilakukan pada tahun depan mengkhawatirkan sebagian kalangan. Pasalnya, para investor cenderung mengalihkan investasi ke AS.
Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia, Edimon Ginting mengatakan situasi tahun depan sudah diantisipasi. Menurutnya, investor, pemerintah dan otoritas meneter di Indonesia sudah mempersiapkan hal tersebut.
“Potential impact dari kebijakan The Fed tahun depan sudah di-price dari sekarang. Pemerintah, investor, dan otoritas meneter tentu sudah mempersiapkan diri akan hal itu,” ujar Edimon di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Rabu (26/11).
Situasi ekonomi tahun depan tidak akan separah 2013 karena kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI rate).
“Sekarang Indonesia memulai banyak hal positif, banyak sekali adjusment yang sudah dilakukan. Jadi untuk sekarag dampaknya akan jauh lebih kecil dai tahun 2013. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diambil Presiden juga sudah tepat,” jelasnya.
Untuk diketahui, situasi ekonomi tahun 2013 dimana pemerintah terlambat menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga meningkatkan defisit transaksi berjalan sampai 4,4 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Mahasiswa FEUI Gelar Festival Film Dokumenter



Jakarta, Aktual.co —Festival ‘Documentary Days 2014’, yang resmi dibuka Senin 24 November 2014, adalah sebuah festival film dokumenter terbesar pertama, yang digelar oleh mahasiswa.
Vice Project Officer, Rachmah Pradnya Murti mengatakan, Festival film dokumenter yang digelar b ertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat serta sineas Indonesia yang ingin menunjukan karya film dokumenternya pada masyarakat luas. Selain itu, festival ini juga diharapkan bisa menjadi pendobrak ketertarikan masyarakat pada film dokumenter, yang menurutnya bahwa film dokumenter juga memiliki kualitas serta tidak kalah menariknya dengan film-film komersil yang dramatis dan fiktif. Hal itu dia katakan pada hari kedua acara Festival ” Documentary Days 2014″ yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Depok, Selasa, 25, November, 2014.
Festival ‘Documentary Days 2014’ ini juga mengagendakan malam penganugerahan pada sineas film dokumenter terbaik pada puncak acara yang akan digelar, Sabtu 29, November, 2014 mendatang. 
   

Artikel ini ditulis oleh:

Warnoto

Soal Produksi BBM, Pertamina Pakai MOPS

Jakarta, Aktual.co —  Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta PT Pertamina (Persero) membuka jumlah BBM yang diimpor, serta biaya produksi BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina. Menurut Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri ini terkait dengan pembentukan harga BBM non subsidi seperti Pertamax. Biaya impor BBM akan menentukan berapa ongkos produksi dan pembentukan harga tersebut.
Menanggapi hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan bahwa pihaknya merasa tidak pernah menutup-nutupi hal apapun terkait biaya produksi BBM yang diminta untuk dibuka oleh tim besutan Faisal Basri itu.
“Gini loh, Pemerintah ke Pertamina itu kan dasarnya harga Mid Oil Plat’s Singapore (MOPS), terus untuk apa? Konteksnya untuk apa? Karena asalnya sudah jelas, pakai MOPS,” kata Ali saat ditemui Aktual.co di kantornya, Jakarta, Rabu (26/11).
Ali menjelaskan, Pemerintah mengganti ke Pertamina dengan memakai formula MOPS+alfa. Kenapa dengan MOPS? Karena MOPS itu yang sudah dipakai oleh dunia internasional.
“Jadi formulanya, Pemerintah ganti ke Pertamina pakai MOPS+ alfa. Jadi yang digunakan itu sudah patokan internasional. Itu aja,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan transparansi terkait jumlah impor BBM. Ali mengklaim bahwa pihaknya sudah transparan kepada Pemerintah dengan memberikan laporan kepada Dirjen Migas serta Bank Indonesia setiap triwulan.
“Jadi gini, data ekspor impor crude maupun produk itu kan sudah rutin kita sampaikan ke Pemerintah melalui Dirjen Migas dan ke BI. Yah terserah pemerintah, mau di buka ke publik itu kan wewenangnya bukan pertamina. Itu wewenang pemerintah,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa Pertamina itu berhubungan kepada Pemerintah bukan kepada publik. Sementara untuk keterbukaan kepada publik itu wewenangnya Pemerintah.
“Kalau publik kan hubungannya dengan Pemerintah. Apakah data ini termasuk data strategis atau data rahasia, yah wewenangnya ada di pemerintah bukan di Pertamina. Intinya kan kalau soal transparan Pertamina sudah transparan ke Pemerintah,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

1...41,85641,85741,858...43,559Halaman 41,857 dari 43,559

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya