Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo  mengabaikan prinsip good governence.
Berbagai langkah yang dilakukan Jokowi  seperti penggabungan nomenklatur  kementerian dan pada saat yang sama penghapusan kementerian, peluncuran berbagai aneka kartu, dan kenaikan BBM tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik adalah bukti tidak dijalankannya prinsip good governance.
“Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan dikemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden. 
Penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum dijelaskan arah dan tujuannya, semisal kenapa ristek dan dikti digabung atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementrian Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam menko maritim, dan sebagainya, yang masih menyisakan tanda tanya,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/11).
Herman mengkritik kemunculan secara tiba-tiba berbagai macam kartu yang belum dijelaskan Jokowi secara komprehensif dari mana dana program tersebut diambil dan untuk apa.
“Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik,” tambahnya.
Terakhir, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu, pemerintah tidak menjelaskan  manaikan harga BBM bersubsidi yang menurutnya sangat tidak tepat waktunya.
Rakyat, jelasnya belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG). Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan jg akan menurunkan daya beli masyarakat.
“Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya. Harus ada penjelasan yang utuh atas hal ini yang sesuai dengan perundang-undangan agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan. Lebih jauh sebaiknya pengurangan subsidi BBM dibicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematanya bisa diputuskan secara legitimit,” tandasnya.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata membeberkan bahwa DPP Partai Golkar bingung menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
“Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan,” kata Victor saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/11).
Dia mengatakan berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas akan dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
“Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama,” kata Victor.
Dia mengatakan apabila DPP Partai Golkar mengklaim sudah memperoleh izin penyelenggaraan munas di Bali, maka DPP Partai Golkar sebaiknya bisa menunjukkan bukti izin tersebut.
“Jangan-jangan mereka mengaku sudah memperoleh izin di Bali hanya untuk meyakinkan DPD I dan II saja,” kata dia.
Menurut dia skenario percepatan munas oleh DPP Partai Golkar, untuk memuluskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertahankan posisi, bak buah simalakama.
Kini DPP disebutnya tengah memutar otak atas penyelenggaraan munas yang kadung diputuskan untuk dipercepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Anda hobi makan cemilan berupa permen atau cokelat?. Dr Sameer Patel, ahli kesehatan sekaligus Direktur rumah sakit dari Inggris , mengatakan, bahwa penyakit gigi atau gusi meskipun kecil jangan dianggap remeh. Hal itu bisa menjadi tanda serius dalam kesehatan tubuh manusia.

Disini kami akan menerangkan kepada Anda terkait tanda-tanda tersebut. Anda harus memeriksakan secara rutin penyakit mulut itu ke dokter gigi atau berkonsultasi dengan pakar kesehatan, demikian dilansir dari dailymail.

1. Gigi kuning
Sejumlah obat mampu untuk menghilangkan gigi kuning. Misalnya, antibiotik seperti, tetrasiklin, yang sering dipakai untuk menghilangkan jerawat. Larutan kumur khusus tersebut digunakan untuk mengobati penyakit gusi. Selain itu, cara terbaik untuk mengobati gigi kuning yakni dengan menggunakan pemutih gigi (whitening). Namun demikian, sebenarnya pasta gigi pemutih hanya mampu menghapus noda dangkal, tapi tidak akan berdampak di warna permukaan yang ada pada gigi.

2. Bisul atau luka terbuka
Saat ada luka terbuka yang terdapat di sekitar mulut dan tidak hilang dalam satu atau dua minggu, disarankan Anda segera memeriksakan ke dokter gigi. Meskipun itu hal yang biasa Anda temui, tetapi kasus itu bisa berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita. Anda harus waspada terhadap luka di dalam area mulut. Lebih dari 30 ribu orang didiagnosa terkena kanker mulut setiap tahunnya. Mayoritas mereka berusia lebih dari 60 tahun. Jika Anda seorang perokok berat, kemungkinan besar Anda bisa terkena.

3. Bau mulut
Anda sudah mencoba menyikat gigi dan lidah secara teratur menggunakan penyegar nafas untuk menghilangkan bau mulut? Ya, bau mulut merupakan gejala serius yang berasal dari tubuh. Dan, jika tidak diobati, akan menimbulkan gangguan pencernaan atau lambung. Bau mulut biasa diidap oleh peminum alkohol (alkoholik).

4. Mulut kering
Mulut kering sering timbul karena dehidrasi atau faktor-faktor lain seperti suka mengonsumsi alkohol serta merokok. Berkurangnya air liur di dalam tubuh merupakan gejala awal diabetes. Mulut kering menyebabkan pembuluh darah di kelenjar ludah menebal dan memperlambat produksi alami air liur. Hal itu dapat membuat gusi rentan terhadap infeksi dan gejala lainnya. Termasuk haus yang berlebihan, kesemutan di tangan dan kaki, sering buang air kecil serta penglihatan yang berkurang. Pastikan Anda mengunjungi dokter umum setempat, bila Anda mengalami gejala tersebut.

5. Radang gusi atau gusi berdarah
Survei di Inggris menyatakan, bahwa setengah dari seluruh orang dewasa di Negeri Ratu Elizabeth mengidap penyakit radang gusi atau gusi berdarah. Jika tidak segera diobati, radang gusi (yang disebut periodontitis, red) ini bisa mempengaruhi organ lain di dalam tubuh. Hal itu dapat menyebabkan tulang rahang Anda membusuk serta ruang-ruang kecil di sekitar gusi dan gigi terbuka lebar. Pada akhirnya, gigi Anda menjadi longgar dan rontok. Solusinya, sikatlah gigi secara teratur dan mengganti sikat setiap tiga bulan sekali. Atau Anda bisa berkonsultasi dengan ahli gigi terdekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan menitikberatkan pada rencana program pembangunan daerah, skala prioritas dan kendala serta usulan dari setiap provinsi. 
Rencananya, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan gubernur-gubernur se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat (24/11) untuk melakukan diskusi tentang program ini.
Ini sebagai kelanjutan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang diadakan Kemendagri di Istana Negara dan Aula Kemendagri beberapa waktu lalu.
“Bedanya dalam pertemuan ini dikemas secara informal,” ungkap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Tjahjo mangatakan dalam pertemuan ini Presiden juga akan memberikan arahan kebijakkan nasionalnya di daerah. Dalam pertemua ini Presiden ditemani oleh menteri-menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.
Pertemuan ini memberikan kesempatan sejumlah kepala daerah akan diberikan kesempatan berbicara kendala mereka. Setelah pertemuan dengan gubernur. Presiden Jokowi akan melaksanakan pertemuan serupa dengan para bupati/wali kota se-Indonesia.
“Pertemuan tersebut untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan memotong jalur birokrasi kalau dirasakan masih menjadi kendala,” papar Tjahjo.
Laporan: Meutya

Artikel ini ditulis oleh: