Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta agar DPD RI dilibatkan dalam pembahasan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Hal itu, kata dia, dikarenakan DPD minta dilibatkan dalam pembahasan itu.

“Ini karena DPD minta diundang dalam pembahasan itu,” kata Yasonna di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (22/11).

Menkumham, kata dia, akan segera mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mengundang DPD.

Menurut Yasonna, hal itu sesuai dengan UU MK tertanggal 27 Maret 2013, yang menyebutkan pembahasan UU melibatkan daerah Tripatrit yakni DPR, DPD, dan eksekutif.

“Saya akan meminta Baleg (mengundang DPD RI) supaya formalitasnya tercapai,” kata dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan segera memberikan masukan berupa daftar inventarisasi masalah (DIM), sehingga pembahasan UU MD3 dapat segera dilakukan.
“Pemerintah akan memberi DIM. Ini cepat, tinggal masukkan saja,” kata dia.

Sebelumnya, Baleg DPR dan pemerintah sepakat memprioritaskan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, untuk mengejar target penyelesaian revisi sebelum 5 Desember 2014.

Keduanya setuju bahwa pembahasan UU MD3 tidak dilakukan melalui program legislasi nasional, dengan alasan pembahasan revisi UU MD3 bersifat mendesak sesuai Pasal 23 ayat 2 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 10 orang penghuni Rumah Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terjangkit “Human Immunodeficiency Virus” (HIV).

“Sedikitnya, dua dari 10 orang merupakan wanita,” kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Musyafak di Jakarta, Sabtu (22/11).

Musyafak menyebutkan jumlah penghuni Rutan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebanyak 270 orang terdiri dari 145 orang pria dan 125 orang wanita. Musyafak menuturkan, tidak seluruh penghuni Rutan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan darah karena lima orang tahanan mengajukan keberatan sehingga hanya 265 orang yang dites darah.

“Kelima orang yang menolak tahanan laki-laki semua sehingga tidak dilakukan pemeriksaan darah,” kata Musyafak.

Musyafak mengatakan, para tahanan yang terkena HIV akan menjalani pengobatan dan pendampingan untuk konseling rutin secara gratis.

Para tahanan itu akan menjalani pengobatan rutin agar tidak berkembang menjadi “Acquired Immune Deficiency Syndrome” (AIDS).

Meskipun tidak dipisahkan antara tahanan yang terjangkit HIV dengan penghuni lainnya, Musyafak mengungkapkan seluruh tahanan diberikan penyuluhan agar tidak menggunakan alat pribadi bersama seperti alat cukur dan sikat gigi. Selain itu, para tahanan juga dilarang menggunakan alat suntik karena berpotensi menular HIV melalui aliran darah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo buka suara terkait pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang beberapa hari ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.

Alasan Jokowi memilih Prasetyo lantaran dirinya yakin, Jaksa Agung Prasetyo bisa membuat Kejaksaan lebih kuat.

“Kita ingin Kejaksaan Agung kuat‎,” kata Jokowi, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (22/11).

Bagi Jokowi, pro-kotra pilihannya kepada Prasetyo adalah hal yang biasa.‎

Namun sayang, dirinya tak menjelaskan detil alasan pilihannya, Jokowi menegaskan sudah memutuskan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

“Kalau pilihannya enak-enak semua, enggak apa-apa, kalau pilihan yang sulit harus ada yang harus, yang harus, ada yang harus diputuskan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera, dianggap overlapping.

Menurut Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, hal itu lantaran penerbitan ketiganya tumpang tindih dengan sejumlah kebijakan pemerintah daerah.

Dia menduga Jokowi sadar betul akan hal itu. Karenanya, dia menyarankan agar Jokowi bisa menertibkan lebih dulu kebijakan bantuan sosial yang sudah berlaku di beberapa daerah. Itu, kata dia, penting untuk menghindari bentrok kebijakan antara pusat dan daerah.

“Sayangnya kebijakan nasionalnya sudah muncul, di daerah belum dirapikan maka sekarang ada banyak pertentangan dari pemerintah daerah,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (22/11).

“Kita dengar sendiri DKI misalnya. Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama. Provinsi Bali mereka mempertanyakan bagaimana, apakah harus menutup pelayanan di pemerintah daerah?”

Laporan: Meutia

Artikel ini ditulis oleh: