Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BTN, Mandiri dan BRI. PKS tentang Pemulihan Aset tersebut ditandatangani secara resmi di Kejagung.

Penandantanganan kerjasama itu dilakukan oleh Jambin Bambang Waluyo, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BTN Maryono, Direktur Utama Bank Mandiri Ogi Prastomiyono dan Direktur Utama BRI Sofyan Basir.

Jaksa Agung Basrief Arief dan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, serta pejabat-pejabat terkait sebagai pelaksana teknis pun turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Jambin Bambang Waluyo menjelaskan, pemulihan aset dengan Himbara ini sangat penting dan strategis. Selanjutnya pihak PPA ditugaskan untuk membantu bank-bank anggota Himbara dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemulihan aset yang terkait tindak pidana. Proses pemulihan aset nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Tidak hanya membantu menyelesaikan masalah pemulihan aset yang dialami, tim dari PPA juga akan membuat program pendidikan dan pelatihan untuk para eksekutif bidang hukum bank-bank BUMN. PPA juga nantinya akan memberikan konsultasi atau bimbingan, baik secara tertulis atau lisan terkait pemulihan aset,” beber Jambin Bambang Waluyo dalam siaran pers yanbg diterima Aktual.co di Jakarta, Sabtu (18/10).

Kepala PPA Chuck Suryosumpeno menambahkan, kerja sama tersenut mulai dilaksanakan resmi sejak Jumat 17 Oktober 2014 hingga tiga tahun ke depan. Inisiasi penandatangan ini, kata dia, bermula saat Kepala PPA melakukan pertemuan dengan bank-bank BUMN tersebut beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu dijelaskan visi-misi, latar belakang, sejarah, konsep, program, studi kasus tentang penerapan rezim pemulihan aset (asset recovery) di lembaga kejaksaan dan penerapan di berbagai negara.

“Selanjutnya kami dari PPA tentu saja siap membantu kegiatan pemulihan aset dengan bank-bank tersebut,” demikian Chuck menjelaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray sangkuti menyebut bahwa Presiden terpilih Joko Widodo harus cermat dalam menyusun kabinetnya. Pasalnya, rakyat akan sangat tidak setuju apabila kabinet Jokowi nantinya diisi oleh orang-orang dari kalangan Neoliberal.

Diungkapkan Ray Rangkuti, munculnya nama Sri Mulyani sebagai calon Menko Perekonomian, merupakan sinyal jika mantan Walikota Solo itu akan menempatkan kaum Neoliberal dalam kabinetnya.

Menurutnya, secara kriteria calon Menteri di Kabinet Jokowi nanti adalah orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya, kemudian memiliki Independensi yang kuat, memiliki keberanian melawan asas Neoliberal, serta memiliki kemampuan berdialog dengan Parpol, khususnya sosok yang akan menempati posisi di sektor perekonomian Indonesia yang saat ini tengah dalam kondisi genting.

“Kalau dilihat dari kriteria tadi, Pak Rizal Ramli yah jelas orang yang tepat, dan kalau ingin berbicara soal ekonomi, menurut saya Rizal Ramli memiliki kapasitas yang baik. Yang selama ini disebut seperti Chatib Basri, Sri Mulyani itu kan junior dia,” kata Ray di Jakarta, Sabtu (18/10).

Bahkan, lanjutnya, untuk mewujudkan visi Jokowi yakni, Ekonomi Kemandirian dan trisakti, maka nama Sri Mulyani jelas kalah jauh dibandingkan Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur itu. Ditambah lagi, Sri Mulyani seperti yang diketahui publik, dia merupakan tokoh ekonomi yang menganut paham Neoliberal.

“Jika ingin berbicara mengenai konteks ekonomi kemandirian, salah satu suhunya ini ya Rizal Ramli. Kalau dilihat Sri Mulyani itu diterima oleh internasional dan seorang yang profesional maka saya pikir Rizal Ramli justru melebihi itu semua. Tapi yang lebih dari itu adalah Rizal Ramli tidak menganut sistem Neoliberal. SMI kan diterima internasional karena Neolibnya,” cetusnya.

Ia menambahkan, kemudian yang paling unik, Sri Mulyani bukanlah sosok yang memiliki kecakapan dalam  berdialog dengan Partai. Padahal saat ini yang dibutuhkan Jokowi adalah sosok yang pandai berdialog dengan Parpol.

Ia menambahkan, kemudian yang paling unik, Sri Mulyani bukanlah sosok yang memiliki kecakapan dalam  berdialog dengan Partai. Padahal saat ini yang dibutuhkan Jokowi adalah sosok yang pandai berdialog dengan Parpol.

“Dialog itu bukan berarti tunduk pada parpol, tapi dalam konteks menyerap aspirasi mereka untuk dimasukan dalam kebijakan pemerintah. Dialog itu bukan berarti menegosiasikan kepentingan. Maka dari itu, saya beranggapan Rizal Ramli orang yang lebih mampu dibanding Sri Mulyani, bahkan pak Rizal jauh lebih dihormati, disegani oleh partai politik. Daripada Bu Sri yang apabila saat di DPR cenderung karena kepintarannya dan latarbelakangnya justru menunjukan seperti guru dengan murid. Padahal dalam politik tidak seperti itu, setara kita semua,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: