Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan ekspor sebesar 300 persen atau tiga kali lipat dari target ekspor pada tahun ini sebesar 184,3 miliar dolar Amerika Serikat.

“Saya mau ekspor naik. Mulai tahun depan, dalam waktu lima tahun akan bisa naik tiga kali lipat,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Jakarta, ditulis Selasa (28/10).

Rachmat mengatakan bahwa rencana meningkatkan ekspor sebesar 60 persen per tahun tersebut nantinya ditopang dari seluruh sektor yang ada di Indonesia, dan juga ditambah dengan diversifikasi pasar atau dengan memasuki pasar-pasar nontradisional yang sudah ada.

Kendati Rachmat menargetkan peningkatan yang mencapai 552,9 miliar dolar AS tersebut, sesungguhnya Kementerian Perdagangan di akhir masa kepemimpinan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu telah menurunkan target ekspor Indonesia 2014 sebesar 5,7 miliar dolar AS.

Target pemerintah pada awal 2014 tercatat sebesar 190 miliar dolar AS. Namun, target tersebut dikoreksi menjadi menjadi 184,3 miliar dolar AS atau hanya mengalami kenaikan 0,9 persen dari kinerja ekspor tahun 2013.

Saat itu, Pemerintah menyatakan bahwa penurunan target ekspor tersebut disebabkan turunnya harga komoditas utama ekspor Indonesia dikarenakan masih belum pulihnya perekonomian dunia dan menekan harga komoditas unggulan Indonesia.

Beberapa harga komoditas tersebut, antara lain crude palm oil (CPO) telah mengalami penurunan harga sebesar 21,7 persen dari 928 dolar AS per metrik ton menjadi 726 dolar AS per metrik ton, batu bara turun 15,4 persen dari 78,6 dolar AS/MT menjadi 66,4 dolar AS/MT.

Selain itu, karet juga mengalami penurunan yang cukup tajam mencapai 28,79 persen, dari sebelumnya 2.230 dolar AS/ton menjadi 1.588 dolar AS/ton, tembaga turun enam persen dari sebelumnya 7.291 dolar AS/MT menjadi 6.782 dolar AS/MT, dan bijih besi yang turun lebih dari 35 persen dari 128 dolar AS/MT menjadi 82 dolar AS/MT.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, secara kumulatif kinerja ekspor Indonesia untuk periode Januari–Agustus 2014 mencapai 117,42 miliar dolar AS atau menurun 1,52 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013.

Sementara itu, impor, untuk periode yang sama, tercatat mencapai 118,83 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 4,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013.

Dengan demikian, defisit neraca perdagangan Indonesia untuk Januari–Agustus 2014 mencapai 1,41 miliar dolar AS kendati neraca perdagangan nonmigas mampu mengantongi surplus sebesar 7,18 miliar dolar AS. Namun, harus tertekan dengan defisit neraca perdagangan migas sebesar 8,59 miliar dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat pasar modal Andrew Argado mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan cukup berat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 mendatang di tengah potensi keluarnya dana asing karena kenaikan suku bunga AS (Fed rate).

“Pemerintah harus mencari pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, sementara sentimen kenaikan suku bunga AS berpotensi mendorong ‘capital outflow’,” ujar Andrew Argado yang juga Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado di Jakarta, ditulis Selasa (28/10).

Naikya suku bunga AS itu, menurut dia, akan membuat pasar berspekulasi bahwa imbal hasil Amerika Serikat akan mengalami peningkatan sehingga investor akan mengalihkan dananya dari pasar berisiko.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang bisa membuat investor enggan masuk ke pasar negara-negara berkembang yang memiliki risiko tinggi.

Ia menambahkan bahwa sentimen dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga akan mendorong inflasi tinggi yang bisa berdampak pada perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kendati demikian, Andrew Argado meyakini bahwa susunan kabinet Jokowi-JK yang dberi nama “Kabinet Kerja” itu dapat mengatasi sentimen dari dalam negeri maupun global sehingga program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

“Tinggal menunggu gebrakan dari menteri-menteri Kabinet Kerja, terutama dari tim ekonomi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — ‪Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja (Menaker)  memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat saat ini. Masalah upah minimum terus menjadi sumber konflik, RPP Pengupahan akan melegitimasi kenaikan upah minimum 2 tahun sekali, jaminan pensiun yang RPP nya belum selesai, terjadinya PHK di sektor padat karya, TKI yang terus jadi korban, K-3, dsb.‬

‪”Ini adalah beberapa masalah yang harus dicarikan solusinya. Menaker baru harus bisa berkomunikasi dengan intens kepada pemangku kepentingan hubungan industrial khususnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ujar Timboel di Jakarta,  Selasa (28/10).‬

‪Terkait dengan terjadinya PHK di sektor padat karya seperti di perusahaan rokok, seperti  HM Sampoerna, Bentoel dan Gudang Garam, kata Timboel, ini memang sebuah masalah yang krusial karena akan meningkatkan pengangguran terbuka yang saat ini masih mencapai 7,3%. ‬

‪Menurut Timboel, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Menaker baru terkait PHK di sektor industri rokok. Pertama, Menaker baru harus melobby perusahaan-perusahaan rokok tersebut untuk menghentikan PHK. Bahwa rokok kretek tangan (SKT) masih luas pasarnya di Indonesia karena demandnya masih besar. ‬

‪”Menaker harus meloby kementerian lainnya untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan rokok tersebut agar mempertahankan pekerjanya,” tegasnya.‬

‪Langkah kedua, menurut Timboel, Menaker memerintahkan Dirjen Pelatihan dan Produktivitas untuk mendukung peningkatan kualitas produktivitas pekerja di sektor ini sehingga para pekerja siap bekerja kalaupun harus bekerja dengan mesin.

Terkait pekerja yang sudah di PHK, lanjut Timboel, Dirjen Pelatihan dan Produktivitas bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan rokok tersebut harus memberikan pelatihan teknis agar para pekerja yang ter-PHK tersebut bisa membuka usaha, termasuk untuk modal kerja. ‬

‪Pekerjaan lain adalah, Menaker harus memerintahkan Dirjen Pengawasan serta Dirjen PHI dan Jamsos untuk terus memantau kinerja perusahaan-perusahaan rokok termasuk perusahaan-perusahaan outsourcing yang jadi mitranya.‬

‪”Hal ini agar tidak dengan mudah atau sengaja mem-PHK pekerjanya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka