13 April 2026
Beranda blog Halaman 42970

Semifinal Denmark Terbuka Pertemukan Ganda Campuran Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, mengaku lega dapat bertemu junior mereka, Riky Widianto/Richi Puspita Dili, dalam babak semifinal turnamen Denmark Open Super Series Premier 2014, yang akan berlangsung di kota Odense Denmark, Sabtu (18/10) waktu setempat.

“Karena setidaknya akan ada wakil Indonesia di babak final. Tetapi kami juga harus waspada, kalau bertemu teman sendiri sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing,” kata Owi seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Sebelumnya dalam babak perempat final, Owi/Butet memaksa pasangan tuan rumah Mads Pieler Kolding/Kamilla Rytter Juhl menyerah dalam pertandingan yang berjalan dengan rubber game, 21-15, 16-21, 21-18, Jumat (17/10) malam WIB.

“Kami sudah pernah tiga kali menang sebelumnya. Tapi, kami memang agak turun bermainnya di game kedua tadi,” kata Butet selepas pertandingan.

Sementara, Riky/Richi membuat kejutan dalam babak perempat final dengan menyingkirkan pasangan tuan rumah sekaligus unggulan kedua Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen.

Riky/Richi menaklukkan Nielsen/Pedersen dalam pertandingan yang berlangsung selama 77 menit dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-19.

“Awalnya sempat tidak menyangka bisa menang dari mereka, tapi rasa percaya diri kami sedang meningkat. Lawan juga lebih diunggulkan, jadi kami tampil tanpa beban,” kata Riky.

Richi mengatakan kemenangannya bersama Riky atas Nielsen/Pedersen terletak pada usaha untuk fokus pada pertandingan dan tidak terburu-buru memikirkan kemenangan atau kekalahan.

Denmark Open Super Series Premier merupakan salah satu turnamen kelas paling bergengsi dengan hadiah total 600 ribu dolar AS yang berlangsung Selasa (14/10) hingga Minggu (19/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Gaya Bahasa Ahok Harus Diperhalus

Jakarta, Aktual.co — Gaya bicara plt gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), telah menarik perhatian publik, karena dinilai tegas namun terlalu ‘blak-blakan’ dan terkesan arogan. Tidak jarang, gaya bicaranya tersebut menuai kritikan dari beberapa pihak baik individu maupun kelompok.

Pengamat politik Firman Noor mengatakan, gaya bicara ‘blak-blakan’ Ahok yang notabene sebagai plt gubernur DKI Jakarta, perlu diperhatikan. Firman menilai mungkin jika dilakukan di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dianggap cocok, karena dapat sebagai ‘cambuk’ bagi bawahannya agar bekerja dengan baik. Namun, jika gaya bicara Ahok dipraktekkan juga di lingkup masyarakat Jakarta, Firman menilai hal tersebut kurang pantas.

“Kalau Ahok sebagai plt gubernur sebaiknya melakukan pembenahan bahasa yang digunakan sebagai pimpinan kepada bawahan. Bahasanya cukup terang dan jelas saja, tidak perlu juga dengan bahasa yang seperti itu (blak-blakan). Kalau seperti itu mungkin cocok saja untuk internal (Pemprov DKI), tetapi kurang pas jika diterapkan di luar (masyarakat),” ujar Firman kepada Aktual.co, Sabtu (18/10).

Firman mengatakan Ahok harus menyadari bahwa ia kini sedang memimpin wilayah yang kompleks dan sangat kental dengan nuansa relijius. Oleh karena itu, Ahok harus melakukan perubahan terhadap gaya bicaranya dengan bahasa yang baik dan tertata.

“Menurut saya Ahok harus sadar ia memimpin wilayah yang kompleks, beragam dan kental nuansa relijiusnya, sehingga harus ada transformasi dengan menggunakan bahasa yang lebih enak didengar dengan bahasa moderat yang terjaga, tertata, dan tidak frontal,” ujarnya.

Terlebih lagi, meskipun Jakarta sudah menjadi kota yang didalamnya terdapat berbagai etnis dan suku, perlu diingat kedudukan orang Betawi sebagai ‘tuan rumah’ Jakarta. Ahok dirasa perlu untuk merangkul orang Betawi dan menjalin suatu hubungan dengan cara yang baik.

“Sebenarnya orang Betawi itu terbuka. Tetapi perlu dihormati juga sebagai ‘tuan rumah’ yang harus dirangkul dengan cara yang enak. Ahok harus merespon itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, Ahok telah memimpin Jakarta selama dua tahun. Kala itu, ia masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, terhitung tanggal 16 Oktober kemarin, Ahok menjabat sebagai plt gubernur DKI Jakarta setelah dikeluarkannya Keppres mengenai pengunduran diri gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Selama memimpin Jakarta, Ahok dikenal dengan gaya bicaranya yang ‘blak-blakan’ yang kerap memancing kritikan dari masyarakat, lembaga, hingga tokoh penting. Sutiyoso misalnya, pernah mengatakan bahwa meskipun tujuannya baik, Ahok harus mengubah gaya bicaranya yang bombastis.
Gaya bicara Ahok yang menarik perhatian salah satunya adalah ketika menghadiri acara Pelaksanaan Revitalisasi Kring Serse Jajaran Polda Metro Jaya, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10), Ahok meminta petugas tidak segan untuk menembak di tempat pelaku anarkis yang mengancam nyawa banyak orang.

“Kami berharap di Ibukota tidak ada lagi toleransi kepada pihak yang membuat kekacauan. Saya bilang ke pengawal saya, kalau ada 1-2 orang bawa golok, langsung ditembak saja,” ujar Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Raden Priyono dan Kuntoro Muncul Sebagai ESDM 1, Siapa Sosok Mereka?

Jakarta, Aktual.co — Kursi pemilihan menteri dalam susunan kabinet Jokowi-JK sedang menghangat. Pergantian pucuk pimpinan kemterian ini diharapkan membawa angin segar pada suatu perubahan. Demikian juga harapan pada kinerja Kementerian ESDM yang menjadi penanggung jawab segala kebijakan energi di Tanah Air.
Dalam informasi yang diperoleh Aktual.co, dalam susunan kabinet Jokowi-JK mengerucut dua nama yang akan menduduki posisi puncak Kementerian ESDM atau ESDM 1.
Dua nama yang muncul itu yakni Kuntoro Mangkusubroto dan Raden Priyono. Meskipun belum final susunan kabinet tersebut, namun dua nama itu mempunyai mempunyai rekam jejak yang kurang diharapkan untuk memperbaiki kinerja kementerian ESDM itu masih jauh panggang dari api.
Siapakah Kuntoro dan Raden Priyono ini?
Nama Kuntoro Mangkusubroto (KM) sangat tidak asing di dunia politik Indonesia karena selalu berada di lingkaran kekuasaan.
Menurut Gede Sandra, Peneliti LSP‎ ‎(Lingkar Studi Perjuangan) KM jelas adalah tipe akademisi-birokrat yang disukai oleh AS, karena sangat manut kepada negara adikuasa tersebut. Buktinya adalah bagaimana pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID mereview sebuah draft RUU Migas di Indonesia pada tahun 1999, masa KM menjadi menteri pertambangan.
‎Disebutkan di pernyataan Kedutaan AS tersebut, pemerintah Indonesia bersama USAID telah menandatangani kerjasama Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta. Draft RUU Migas ini kemudian kita kenal sebagai UU Migas 2001 yang kelak banyak pasalnya dijudicial review berkali-kali karena melanggar konstitusi. 
‎Saat KM menjadi menteri, bangsa Indonesia pernah menjual kedaulatan politiknya untuk membuat perundangan di sektor migas hanya demi duit bantuan US$20 juta. Jadi, jangan pernah Jokowi memilih seorang yang memiliki rekam jejak yang mencederai Trisakti semacam KM ini.
“Belum lama ini (2/10) KM telah menyiapkan konsep simulasi pengelolaan energi Indonesia yang disebut “Bandung Scenarios 2030″, yang pernah diterapkan oleh korporasi migas asing Shell pada 1972,” paparnya beberapa waktu lalu. 
Perlu diketahui juga, KM ternyata memiliki hubungan dekat dengan McKinsey, lembaga konsultan terbesar dan tertua di AS, yang kabarnya membantu KM sejak menjadi kepala BRR hingga kepala UKP4 di masa pemerintahan SBY.
Sementara itu, sosok Raden Priyono yang digadangkan akan masuk sebagai calon menteri ESDM. 
Raden Priyono sendiri saat menjadi Kepala BP Migas diduga tersangkut beberapa kasus diantaranya mark up dari penyewaan kapal Joko Thole hingga perpindahan kantor BP Migas yang sekarang bernama SKK Migas di Wisma Mulia.
BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas.
Fakta terbaru dari bobroknya sistem di BP Migas yang bermetamorfosa jadi SKK Migas yakni ‘terjebaknya’ Rudi Rubiandini yang dulu dianggap bersih, dosen teladan, ketika masuk sistem yang sudah rusak malah berbalik arah ikut terbawa sistem yang rusak dan kemudian terlibat korupsi.
Dalam fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di pengadilan tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian yang US$ 500 ribu ada ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya.
Dia juga menyebutkan, Pimpinan BP Migas sebelum Rudi Rubiandini yakni Raden Priyono.

Artikel ini ditulis oleh:

Delapan Kepala Negara Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak delapan kepala negara dan 10 pejabat setingkat menteri dari negara sahabat, akan menghadiri pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Senin (20/10), kata Direktur Informasi Kementerian Luar Negeri Sofia Sudharma.

“Diantara delapan kepala negara yang akan hadir dalam pelantikan Presiden Terpilih RI ke-7 yakni Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Brunei Darussalam HM Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Papua Nugin, Peter O’Nieill,” katanya di Jakarta, Sabtu (18/10).

Selanjutnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Haiti Laurent Salvador Lamonthe dandan utusan khusus pemerintah Jepang mantan Perdana Menteri Yasuo Fukuda.

Adapun, tamu asing setingkat menteri yang akan mengadiri pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo adalah Deputi Ketua Parlemen China Yan Junqi, Kepala Kantor Pemerintah Viet Nam Vu Duc NDu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, Utusan Khusus Republik Korea Kim Tae-whan dan Ham Jin-kyu.

“Deputi PM/Menlu Thailand Tanasak Patimapragorn; utusan khusus Belanda Dr Tjeek Willink, Menlu AS John Kerry, Menlu Inggris Philip Hammond dan Menlu Perindustrian Rusia Denis Valentinovich,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Pakar: Jokowi Bukan “Boneka” Megawati

Jakarta, Aktual.co — Pakar komunikasi, Emrus Sihombing, menilai pola komunikasi yang dilakukan Presiden terpilih, Joko Widodo dengan menemui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menunjukkan adanya otonomi pada diri Jokowi.

Yakni bahwa dia bukanlah boneka Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sebutan yang dilekatkan pada diri mantan Walikota Solo itu sejak perhelatan pemilihan presiden 2014 lalu.

“Saya lihat bahwa pertemuan Jokowi – Prabowo yang dilakukan sendiri menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah boneka. Andaikan dia boneka, tentu ada orang lain dong untuk memata-matai apa yang dibicarakannya,” tegas Emrus di Jakarta, ditulis Sabtu (18/10).

“Jokowi mempunyai power full dalam konteks ini. Kalau dia diperintah atau karena keinginan Megawati, supaya Mega tahu apa yang dibicarakan, harusnya dibawa dong,” jelasnya.

Disampaikan, pertemuan Jokowi-Prabowo juga menunjukkan adanya otonomi pada diri Jokowi. Apapun yang melatarbelakangi pertemuan tersebut, baik kepentingan politik atau adanya pesan khusus dari Megawati adalah hal kedua. Kemungkinan adanya pesan, nasehat ataupun masukan Megawati sah-sah saja dilakukan.

Emrus menambahkan, pertemuan Jokowi-Prabowo memang harus dilakukan empat mata. Dengan begitu apa yang mereka pikirkan bisa langsung disampaikan satu sama lain tanpa canggung ada yang mendengarkan. Pertemuan empat mata juga membuat keduanya tidak jaim satu sama lain.

“Kedepan, komunikasi mereka akan lebih lancar, salah satu diantaranya pembicaraan mereka, malah mengundang Jokowi ke rumah Prabowo untuk bernyanyi. Ini jangan dilihat sekedar menyanyi saja, tapi kemauan untuk hadir dan bernyanyi, bukti ada pencairan, cair hubungan yang selama ini dikatakan kaku,” kata dia.

“Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa relasi keduanya tidak bisa dilepaskan dari relasi politik. Kalau relasi politik tentu bicara kepentingan, kepentingan-kepentingan mereka harus dipertemukan juga supaya semakin mesra juga,” demikian Emrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: Mayoritas Kabinet Jokowi-JK Diisi oleh Neolib

Jakarta, Aktual.co — Pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kalla, akan dilakukan pada pekan depan. Namun, pasangan tersebut belum juga memberikan bocoran soal nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya.

Sikap tertutup dari pasangan Jokowi-Jk, mendapat kritikan dari berbagai elem masyarakat yang ingin mengetahui bocoran nama-nama pejabat negara yang akan dipilihnya.

Direktur Pusat Studi Sosial Politik, Ubedillah Badrun memprediksikan bahwa, Kabinet Jokowi-JK nanti akan diisi oleh 70 persen sosok-sosok yang berpaham Neoliberal. Di mana dari 34 Menteri, 16 jabatan akan dijatahkan kepada politisi dan 18 jabatan untuk sosok yang profesional.

“Kalau saya kalkulasi ada 34 menteri 16 untuk politisi, sisanya untuk Profesional yang notabene berpaham Neolib. Di sisi lain, 50 persen dari 16 politisi juga merupakan sosok Neolib. Jadi kabinet baru nanti adalah kabinet Neolib,” kata Ubedillah Badrun di Jakarta, Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan, bahaya Neolib yang dimaksudnya itu, sebenarnya dalam konteks bangsa ini akan cenderung stagnan secara ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi tidak akan bertambah. Lebih lanjut, tertutupnya kabinet Jokowi bisa menjadi blunder kalau sampai diumumkan, lalu publik Indonesia dan internasional tidak menerima.

“Itu akan menjadi blunder politik untuk Jokowi. Akan menuai kritik dari banyak orang,” sebutnya.

Berikut prediksi nama-nama bakal calon menteri di Kabinet Jokowi-JK yang dikumpulkan dari berbagai sumber:

Mensesneg : Andi Widjayanto (tim transisi)
Mensekab : Anis Baswedan (tim transisi)
Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi)
Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
Menko Perekonomian : Sri Mulyani (profesional)
Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB)
Menko Polkam : Luhut Panjaitan
Menhan : Budiman (mantan KSAD)
Menkeu : Chatib Basri (Profesional)
Men ESDM : Kuntoro Mangunsubroto (Raden Priyono)
Mendag : Rahmat Gobel
Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia)
Men-UKM : Khofifah Indar Parawansah (Muslimat NU)
Men Eko Kreatif : Triawan Munaf PDIP)
Menkumham : Hikmahanto Juwana (hukum internasional)
Men-PAN : Siti Nurbaya (Nasdem)
Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air – PKB)
Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP – direktur RRI)
Men-Perumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol)
MenristekDikti : Ilham Habibie
Mendikdas : Fahmi Idris (Ketua IDI)
Menag : Lukman Hakim (PPP)
Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar)
Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP)
Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain