30 Desember 2025
Beranda blog Halaman 43015

Program Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo (kedua kiri) didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana (kiri), Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM Thamrin Sihite (tengah), Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji, dan Dirjen Migas ESDM Edy Hermantoro (kanan), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano

Indonesia di Ambang Krisis

Jakarta, Aktual.co — Paket kebijakan ekonomi yang disampaikan pemerintah beberapa hari yang lalu ternyata disambut negatif oleh pasar. IHSG (indeks harga saham gabungan) terus merosot serta makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika mengindikasikan paket kebijakan tersebut kurang tepat, papar Kwiek Kian Gie maupun ekonom senior Sri Adiningsih dalam diskusi  yang bertema  Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Kondisi Perekonomian Terkini.

Mantan menteri ekonomi di era Presiden Megawati itu juga mengkritisi Beberapa kebijakan yang dianggap kurang tepat, seperti penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk produk yang sudah tidak termasuk barang mewah, karena kebijakan tersebut bisa memacu meningkatkan impor yang tentunya akan menguras devisa
Meningkatkan pajak barang mewah untuk mobil mewah yang dirakit diluar negeri (CBU) dari 75% menjadi 125% juga dianggap kurang tepat, karena banyak mobil mewah yang sudah dirakit di Indonesia.
Tentang kebijakan pembatasan impor solar dan beralih ke bio diesel, serta mempermudah dan mempercepat proses perijinan investasi juga dianggap kebijakan yang asal-asalan, karena kebijakan tersebut mempunyai effek jangka panjang.
“Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok, supaya masyarakat tetap tenang agar tidak terjadi rush atau penarikan uang secara besar-besaran”.
“Demikian pandangan yang berkembang dalam diskusi yang diselenggarakan di Megawati Institute.

Tuntaskan Kasus Kejahatan Pertambangan

Seorang aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menggelar teatrikal saat aksi di depan gerbang kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Kamis (29/8). Dalam aksinya mereka menuntut agar Pemerintah membersihkan pertambangan Indonesia dari politisi dan perusak lingkungan serta mengusut tuntas kasus korupsi di pertambangan. Aktual/Tino Oktaviano

Dahlan Iskan Penuhi Undangan Komite Konvensi Capres Partai Demokrat

Menneg BUMN Dahlan Iskan saat hadiri konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel Jalan Rasuna Sahid, Jakarta, Kamis (29/8). Dahlan Mengaku Jika terpilih di Konvensi dia akan tetap Fokus Kerja di Kementrian BUMN. Aktual/Oke Dwi Atmaja

FITRA : Audit BPK Soal Migas Hambar

Jakarta, Aktual.co — Hasil audit BPK beberapa tahun belakangan ini, menemukan ada puluhan perusahaan migas di Indonesia pengemplang pajak, akan tetapi hasil audit BPK itu tidak mendetail atau menyentuh oknum yang berperan merugikan negara,  hingga terkesan Hambar.

Untuk lebih lengkapnya simak video : FITRA : Audit BPK Hambar

Marzuki Alie dan Ali Masykur Musa Penuhi Undangan Komite Konvensi Capres Demokrat

Ketua DPR Marzuki Alie saat menghadiri Konvensi Partai Demokrat di Wisma Kodel Jalan Rasuna Sahid, Jakarta, Rabu (28/8). Marzuki mengaku dirinya spesial di bandingkan Lima kandidat yang telah hadir pada hari ini. Aktual/Oke Dwi Atmaja

Berita Lain