Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 433

Liburan Makin Murah! Pemerintah Tebar Diskon Pesawat, KA, Kapal, dan Tol Saat Nataru

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna meringankan biaya perjalanan masyarakat. Diskon tersebut berlaku untuk moda transportasi udara, kereta api, kapal laut, hingga potongan tarif jalan tol.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa diskon tiket pesawat kelas ekonomi mencapai hingga 14 persen. Potongan harga ini berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan target sekitar 3,59 juta penumpang.

“Diskon ini diberikan untuk penerbangan kelas ekonomi dengan tujuan membantu mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat,” ujar AHY saat ditemui di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut AHY, potongan harga tiket pesawat mencakup sejumlah komponen biaya, seperti biaya bahan bakar avtur dan jasa kebandarudaraan yang selama ini ditanggung konsumen.

Selain transportasi udara, pemerintah juga memberikan diskon untuk moda laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menawarkan potongan harga tiket kapal laut sebesar 20 persen untuk rute penyeberangan antarpulau. Program ini diperkirakan menjangkau 227.560 penumpang serta melayani pergerakan sekitar 491.776 kendaraan selama periode libur Nataru.

Di sektor darat, diskon tarif jalan tol juga diberlakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. “Diskon tarif jalan tol berkisar antara 10 hingga 20 persen dan berlaku pada tanggal-tanggal tertentu, seperti 22, 23, dan 31 Desember 2025,” jelas AHY.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk perjalanan 156 kereta api reguler dan 26 KA kelas ekonomi komersial. Diskon tersebut berlaku dengan total kuota hingga 1.509.080 pelanggan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi kereta api sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah.

“Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk merayakan liburan bersama keluarga, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui tarif yang lebih terjangkau,” ujarnya kepada Aktual.com di Stasiun Gambir, Selasa (25/11/2025).

Dengan diskon lintas moda ini, pemerintah berharap arus perjalanan Nataru 2025 berjalan lebih lancar, aman, dan ekonomis bagi masyarakat.

(Nur Aida Nasution)

 

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Rapor Tahun Ke-1 Prabowo, Sumatra Bayar Mahal Kelalaian Negara

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan. FOTO: Ist

Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP

BANJIR bandang, tanah longsor, dan kerusakan ekologis yang kini melanda berbagai wilayah di Sumatra tidak bisa lagi dipandang sebagai musibah semata. Ada jejak kebijakan, atau lebih tepatnya kelalaian kebijakan, yang menyertainya. Peringatan itu sebenarnya telah datang lebih awal melalui Rapor Tahun Pertama Shadow Executive Office Partai X yang dirilis pada 22 Oktober 2025.

Dokumen tersebut mungkin dianggap sebagai evaluasi rutin pemerintahan baru. Namun, waktu membuktikan bahwa rapor itu justru menjadi sinyal bahaya yang diabaikan. Di dalamnya tergambar dengan jelas lemahnya kesiapsiagaan negara dalam mengantisipasi bencana dan menjaga keseimbangan lingkungan, jauh sebelum alam “membalas” dengan bencana beruntun.

Salah satu catatan paling mencolok terdapat pada Misi Asta Cita ke-8. Indikator peningkatan anggaran mitigasi bencana dan penguatan sistem peringatan dini mencatat skor minus enam (-6), nilai terburuk di antara seluruh indikator. Angka ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perlindungan warga dari risiko bencana.

Ironisnya, stagnasi juga terjadi pada misi kemandirian bangsa, termasuk agenda ekonomi hijau. Sebanyak 96,25 persen indikator dalam misi ini tidak menunjukkan kemajuan berarti. Bagi Sumatra, yang hutannya menjadi benteng terakhir dari krisis ekologis, kebuntuan kebijakan ini sama artinya dengan membiarkan kerusakan berjalan tanpa kendali.

Pemerintah tampak masih terpaku pada pembangunan fisik dan stabilitas ekonomi jangka pendek. Isu lingkungan hidup ditempatkan di pinggir meja kebijakan. Penindakan terhadap aktivitas tambang perusak lingkungan memang tercatat, namun hanya bernilai plus satu (+1), angka yang nyaris tak berarti jika dibandingkan dengan luas deforestasi dan degradasi lingkungan yang terjadi.

Tak mengherankan jika lembaga-lembaga kebencanaan seperti BNPB dan BMKG belum mampu bekerja optimal. Tanpa dukungan anggaran dan penguatan kapasitas sejak awal pemerintahan, sistem mitigasi berbasis teknologi yang dijanjikan negara belum benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Situasi ini semestinya menjadi bahan refleksi serius. Sumatra hari ini adalah potret kegagalan dalam memprioritaskan mitigasi dan perlindungan lingkungan. Jika arah kebijakan tidak segera dikoreksi, maka bencana ekologis akan terus berulang dan masyarakatlah yang menanggung seluruh risikonya.

Agar Sumatra tidak terus menjadi korban dari kebijakan yang “Sangat Kurang” (hanya mencapai 3% dari target maksimal dalam setahun) , rapor ini menawarkan Strategi Kilat 5 Tahun yang harus segera diambil:

  • Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran: Memastikan hukum tidak lagi bisa dibeli sehingga korporasi penyebab kerusakan lingkungan di Sumatra mendapatkan sanksi yang tegas.
  • Transformasi Birokrasi Digital: Menggunakan teknologi untuk memutus rantai korupsi dalam perizinan lahan dan mempercepat sistem peringatan dini bencana secara transparan.
  • Pendidikan Politik dan Konstitusi: Menggunakan media negara (TV, Radio, Media Sosial) secara masif untuk menyebarluaskan kesadaran moral dan tanggung jawab warga terhadap kelestarian alam.

Negara tidak boleh terus bersikap reaktif. Reformasi penegakan hukum lingkungan, digitalisasi birokrasi perizinan lahan, serta pendidikan publik tentang tanggung jawab ekologis harus menjadi agenda mendesak. Tanpa langkah tegas dan terukur, visi besar Asta Cita hanya akan menjadi slogan, sementara Sumatra terus membayar harga mahal dari kelalaian negara.

*Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan X Institute

Coretax Diklaim Lulus Uji, Pajak 2026 Bakal Lebih Mudah atau Malah Ribet?

Ilustrasi Penerimaan Pajak. IST

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan uji coba kedua sistem Core Tax Administration System (Coretax) telah berhasil diselesaikan pada Rabu (10/12/2025). Uji coba ini melibatkan sekitar 50 ribu pegawai di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa meskipun terdapat sedikit kendala pada tahap awal, secara umum pelaksanaan uji coba berjalan sesuai rencana. Ia menilai Coretax siap mendukung pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada 2026 yang diperkirakan melibatkan sekitar 13 juta wajib pajak.

“Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit keterlambatan di awal, tetapi semuanya bisa dikendalikan,” ujar Bimo di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (19/12/2025).

Berdasarkan data DJP, lebih dari separuh wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT pada 2024 telah mengaktifkan akun Coretax. Jumlahnya mencapai 7,7 juta wajib pajak atau sekitar 51,66 persen. Namun demikian, masih terdapat sekitar 32,38 persen wajib pajak yang belum menyelesaikan tahapan lanjutan, yakni pembuatan kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

Menurut Bimo, tantangan ke depan adalah memastikan seluruh wajib pajak, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, menyelesaikan proses aktivasi secara penuh. “Saya berharap dengan kerja sama lintas instansi pemerintah, aktivasi Coretax dapat diselesaikan tepat waktu sebelum 31 Desember 2025,” katanya.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan pada Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi, DJP saat ini memfokuskan perhatian pada stabilitas dan kelancaran operasional sistem. Coretax diharapkan mampu menghadirkan pelayanan perpajakan yang lebih terintegrasi, cepat, dan transparan.

Bimo menegaskan, kesiapan sistem menjadi kunci utama agar proses pelaporan pajak tidak terganggu. “Kami optimistis dengan persiapan yang matang, Coretax akan siap menyokong kelancaran pelaporan pajak nasional,” ujarnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dari Diver untuk Negeri! MAX 2026 Bidik Transaksi Belasan Miliar dari Wisata Bahari

Jakarta, Aktual.com — Marine Actions Expo (MAX) 2026 dipastikan menjadi salah satu gelaran bahari terbesar yang akan digelar tahun depan. Pameran wisata bahari berskala nasional ini akan berlangsung pada 24–26 April 2026 di Balai Kartini–Kartika Expo Center, Jakarta, setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, dengan konsep yang memadukan wisata, edukasi, hiburan, dan transaksi industri maritim.

Peluncuran MAX 2026 dilakukan di Aroem Mahakam Resto, Jakarta, Kamis (19/12/2025). Ajang ini diperkenalkan sebagai ruang strategis bagi industri wisata bahari dalam negeri, terutama di tengah maraknya pameran dan event maritim berskala internasional yang mulai masuk ke pasar Indonesia.

MAX sejak awal diposisikan sebagai pameran yang berpihak pada pelaku industri lokal dan disusun dari perspektif nasional. Pameran ini diinisiasi oleh Nunung Hasan, tokoh senior dunia penyelaman Indonesia yang selama puluhan tahun aktif dalam edukasi, konservasi, serta pengembangan ekosistem diving nasional.

“MAX lahir dari kecintaan kita terhadap laut Indonesia,” ujar Nunung.

Sebagai event yang tumbuh dari komunitas, MAX dikenal sebagai expo “dari, oleh, dan untuk diver”. Lebih dari 70 persen penggeraknya berasal dari komunitas selam, mulai dari klub diving, instruktur, dive center, hingga operator wisata bawah laut. Namun demikian, cakupan MAX tidak terbatas pada dunia selam.

Berbagai komunitas bahari lain seperti freediver, pemilik kapal, pelaku sport fishing, seniman laut, hingga UMKM bahari turut dilibatkan untuk membangun ekosistem wisata bahari yang lebih luas dan inklusif.

Selain sebagai pameran, MAX juga diarahkan menjadi penggerak aktivitas industri. Nunung menyebutkan target kunjungan yang realistis pada penyelenggaraan perdana ini.

“Kami mengharapkan sekitar 10 ribu pengunjung selama 2,5 hari penyelenggaraan,” katanya.

Dari sisi potensi transaksi, sektor live on board atau kapal pinisi menjadi salah satu kontributor utama. Menurut Nunung, tarif layanan kapal pinisi berkisar antara 350 hingga 800 dolar AS per orang per malam.

“Dari sektor ini saja, nilai ekonomi yang berputar cukup besar. Harapan kami, transaksi yang tercipta bisa mencapai sekitar Rp5 miliar per hari,” ujarnya.

Selain layanan wisata, MAX 2026 juga membuka ruang bagi industri pendukung seperti peralatan selam, industri perkapalan, galangan kapal, hingga forum investasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra. Dengan konsep tersebut, MAX diharapkan mampu mendorong kolaborasi konkret serta memperkuat posisi industri wisata bahari nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bareskrim Dalami Dugaan Kejahatan Lingkungan Korporasi di Balik Banjir Bandang Tapanuli

Petugas mengoperasikan eskavator untuk membersihkan jalan akses antardesa dari batang-batang kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (7/12/2025). Akses penghubung Desa Tanjung Karang dan Desa Menang Gini yang sempat tertutup tumpukan kayu gelondongan akhirnya bisa terbuka usai pemerintah mengerahkan alat berat untuk pembersihan sehingga mobilitas masyarakat, termasuk distribusi bantuan menjadi bisa dilakukan. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/nz
Petugas mengoperasikan eskavator untuk membersihkan jalan akses antardesa dari batang-batang kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (7/12/2025). Akses penghubung Desa Tanjung Karang dan Desa Menang Gini yang sempat tertutup tumpukan kayu gelondongan akhirnya bisa terbuka usai pemerintah mengerahkan alat berat untuk pembersihan sehingga mobilitas masyarakat, termasuk distribusi bantuan menjadi bisa dilakukan. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/nz

Jakarta, aktual.com – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan hidup yang melibatkan korporasi terkait peristiwa gelondongan kayu yang menghantam permukiman warga saat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Yang sudah naik dik (penyidikan), satu. Tapi yang lain sedang berprogres untuk naik dik juga. tapi karena tentunya untuk melaksanakan naik penyidikan kan, kita juga harus hati-hati, jangan sampai keliru, sehingga kemudian pada saat nanti sudah kita naikkan proses, semuanya bisa kita tuntaskan gitu,” ujar Sigit di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Sigit, penyidik menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup oleh korporasi. Ia menegaskan, jumlah perusahaan yang diduga terlibat masih berpotensi bertambah seiring pendalaman yang terus dilakukan.

“Satu korporasi lah, bukan satu tersangka. Kemungkinan akan bertambah, karena tadi kami mendapatkan laporan, anggota terus melakukan pendalaman dan sekarang juga turun lagi ke beberapa wilayah, jadi kemungkinan akan bisa bertambah,” ujarnya.

Kapolri menyampaikan bahwa proses penyidikan telah disertai pemeriksaan saksi dan pengumpulan berbagai alat bukti. Seluruh perkara yang ditangani, kata dia, ditargetkan untuk dituntaskan secara menyeluruh. Ia juga menyebutkan bahwa pendalaman kasus masih berlangsung di wilayah Aceh dan Sumatera Barat.

“Pemeriksaan saksi sudah, tahapan pemeriksaan dengan menggunakan bukti-bukti yang mengarah ke forensik juga sudah kita lakukan dan ini kita kerja sama dengan (Kementerian) Kehutanan, dengan (Kementerian) Lingkungan Hidup, sehingga kemudian semuanya bisa kita rangkai menjadi alat bukti yang kuat,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membeberkan hasil awal penelusuran terkait kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang menerjang kawasan Tapanuli. Dari hasil penyelidikan, aparat menduga kayu-kayu tersebut bersumber dari aktivitas pembukaan lahan oleh PT TBS.

Dugaan itu diperoleh setelah penyidik menelusuri kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Desa Anggoli, Tapanuli Tengah, serta wilayah Garoga, Tapanuli Selatan. Hasil identifikasi menunjukkan mayoritas kayu tersebut diduga berasal dari aktivitas perusahaan dimaksud.

“Dari situ kita cek, kita identifikasi alat buktinya kita forensik kayu yang kita temukan di situ, kita cari identiknya di mana hulunya. Sudah ketemu bahwa sebagian besar itu dari PT TBS,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni usai rapat koordinasi di Kejaksaan Agung, Senin (15/12).

Irhamni menambahkan, penyidikan tidak hanya menyasar dugaan tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap korporasi yang terlibat.

“Kami terapkan, tindak pidana lingkungan hidup, kemudian pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi,” kata Irhamni kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rental Indonesia Event Support Resmi Dilantik, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah Dorong Industri Event Nasional

Jakarta, aktual.com — Perkumpulan perusahaan perlengkapan event yang tergabung dalam Rental Indonesia Event Support (RI) resmi melantik Pengurus Nasional RI untuk periode 2025–2029. Pelantikan ini menandai penguatan peran RI dalam membangun industri pendukung event nasional yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Rental Indonesia Event Support, Risyad Fauzie, menyebut pelantikan tersebut sebagai langkah strategis untuk menegaskan posisi RI sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis event.

“Pelantikan ini menjadi momentum strategis dalam deklarasi dan pengukuhan Rental Indonesia Event Support sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif berbasis event serta pertumbuhan industri event support nasional yang profesional, aman, dan berkelanjutan,” kata Risyad, Jumat (19/12).

Ia menegaskan, kepengurusan nasional RI periode 2025–2029 siap membuka ruang kolaborasi luas dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Dalam kepengurusan nasional periode 2025–2029, Rental Indonesia Event Support menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi aktif dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Kolaborasi tersebut mencakup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penguatan ekonomi kreatif berbasis event, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sertifikasi SDM dan penerapan standar K3 industri event, Kementerian Perindustrian untuk penguatan industri peralatan event dalam negeri, Kementerian Koperasi dan UKM dalam fasilitasi akses usaha dan pembiayaan, serta pemerintah daerah dalam aktivasi dan pengembangan event di wilayah masing-masing.

“Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem event nasional yang inklusif, merata, dan berdaya saing global,” katanya.

RI menegaskan perannya tidak sekadar sebagai asosiasi, melainkan sebagai strategic enabler bagi pertumbuhan industri event nasional. Melalui struktur organisasi yang diperkuat dan visi jangka panjang, RI berkomitmen mendorong standar keamanan event bertaraf internasional, legitimasi dan arah pengembangan industri event lima tahun ke depan, penyusunan database nasional penyedia event support, pemerataan kompetensi SDM hingga daerah, serta penguatan ekosistem industri event yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pelantikan pengurus nasional RI periode 2025–2029 ini menjadi langkah awal mempererat sinergi antara pelaku industri, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus merespons tantangan industri event yang kian kompleks dan kompetitif. Dengan kepengurusan baru tersebut, RI optimistis mampu berada di garda terdepan dalam mendorong profesionalisme, keselamatan, inovasi, serta pertumbuhan industri event Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Risyad Fauzie menegaskan kehadiran Rental Indonesia sebagai wadah pemersatu sekaligus pelindung dan pengembang seluruh pelaku industri pendukung event di Tanah Air.

Industri event, menurutnya, merupakan salah satu motor penggerak utama ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Di balik penyelenggaraan event lokal hingga internasional, terdapat peran krusial pelaku event support yang memastikan kelancaran, keamanan, dan kualitas acara. Karena itu, dukungan pemerintah dinilai menjadi faktor kunci agar industri ini tumbuh secara terarah dan berdaya saing global.

Dukungan tersebut, lanjutnya, akan berdampak strategis, mulai dari penguatan ekonomi kreatif dan UMKM, pembentukan dasar legal serta standar industri yang jelas, jaminan keselamatan event nasional melalui penerapan standar kompetensi dan K3, hingga peningkatan daya saing Indonesia sebagai tuan rumah event berskala global.

Menutup rangkaian pelantikan, Rental Indonesia Event Support mengajak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui peran strategis RI sebagai representasi industri event support nasional, membina melalui regulasi, sertifikasi, dan penguatan kapasitas pelaku industri, serta berkolaborasi dengan RI sebagai mitra resmi pemerintah guna mendorong Indonesia menjadi pusat event terbesar dan paling kompetitif di Asia Tenggara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...432433434...43,527Halaman 433 dari 43,527

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya